Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

LAPORAN REALISASI ANGGARAN FEBRUARI 2023

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

LAPORAN REALISASI ANGGARAN FEBRUARI 2023

LRA FEB 2023 page 0001

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • MAHKAMAH AGUNG RI DAN DEWAN PERADILAN AGUNG KUWAIT MEMPERKUAT HUBUNGAN KERJA SAMA
    Jumat, 01 Desember 2023 16:05 WIB.
    Kuwait-Humas: Pada 28 November 2023 Delegasi Mahkamah Agung RI (MA RI) tiba di Bandar Udara Internasional Kuwait (KWI) pada hari Selasa, 28 November 2023, pukul 16.45 waktu setempat. Delegasi yang dipimpinan langsung oleh Ketua MahkamahAgung R.I., YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., disambut dengan sangat ramah dan hangat oleh Ketua DewanPeradilan Agung (SJC) Kuwait, H. E. Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Borsli dan Duta Besar Indonesia dan berkuasa penuh di Kuwait, Lena Maryana Mukti dan beberapa pejabat kedua lembaga. Ketua SJC Kuwait menyampaikan apresiasi dan perasaangembira atas kunjungan delegasi MA RI ke Kuwait. Kuwait dan Indonesia adalah dua negara yang bersaudara dan telahlama menjalin kerjasama di berbagai bidang. SJC Kuwait siapmendukung komitmen bersama untuk memperkuat kerja samadi bidang peradilan. Kami siap mendukung kerja sama ini karena Negara Kuwait dan Negara Indonesia bersaudara. Untuk tahap awalrealisasinya kami mengundang sepuluh sampai lima belasorang hakim peradilan Indonesia untuk mengikuti diklathakim di Institut Judicial & Legal Studies Kuwait Kata Ketua SJC Kuwait. Ketua Mahkamah Agung R.I., mengucapkan terima kasih atassambutan dan pelayanan yang sangat baik yang diberikan olehpihak SJC Kuwait kepada delegasi Mahkamah Agung R.I. Beliau berterima kasih atas undangan dari Ketua SJC Kuwait untuk melatih para hakim Indonesia agar mendapatkanpengalaman dan informasi sekitar pembaharuan peradilanguna penguatkan kapabilitas dan profesionalitas hakim dalammenerima, memeriksa dan memutus perkara sertameningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencarikeadilan. Sekedar informasi bahwa kunjungan delegasi MahkamahAgung R.I. ke Kuwait ini merupakan tindaklanjut daripenandatanganan Letter of Intend kerjasama di bidangperadilan antara Mahkamah Agung RI dengan SJC Kuwait yang telah ditandatangani pada tahun 2017 sebagai anaktangga untuk menuju penandatanganan Nota Kesepahamanyang ditandatangani hari Kamis, 30 November 2023. Delegasi Mahkamah Agung Mengunjungi Istana Keadilan Kuwait Pada hari Rabu, 29 November 2023, delegasi MahkamahAgung R.I. didampingi oleh Duta Besar Indonesia, Lena Maryana Mukti dan pejabat kedutaan besar Indonesia di Kuwait mengunjungi lembaga peradilan di Kuwait yang meliputi pengadilan tingkat kasasi, pengadilan tingkatbanding, dan pengadilan tingkat pertama. Lembaga peradilanKuwait berkantor di gedung yang sama yang dikenal dengannama Istana Keadilan. Di pengadilan tingkat kasasi, delegasi Mahkamah Agung R.I. diterima oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung Kuwait (SJC Kuwait), H. E. Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Borsli danWakil Ketua SJC Kuwait. Dalam kesempatan tersebut, Ketua SJC Kuwait menjelaskan tentang sistem peradilan, manajemen perkara, administrasiperadilan, dan beberapa pembaharuan badan peradilan di Kuwait. Informasi tersebut sangat penting dalam rangkamenggali aspek-aspek kerjasama di bidang peradilan yang dapat ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak pascapenandatanganan nota kesepahaman nantinya. . Ketua delegasi Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. H. M. Syarifuddin mengucapkan terima kasih atas sambutan dariKetua SJC Kuwait yang telah menyambut dan memberikanpelayanan yang sangat baik kepada seluruh delegasi sejak darikedatangan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selama di Kuwait. Sebagai informasi dan bahan perbandingan, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin juga menjelaskan tentang sistem peradilan di negara Indonesia, yang dalam berapa hal, tidak jauh berbedadengan sistem peradilan di negara Kuwait. Beliaumenjelaskan beberapa kebijakan dan terobosan MahkamahAgung R.I. terkait menajemen perkara, terutama dalampenerapan teknologi informasi di pengadilan, baik perkaraperdata, pidana, perdata agama, TUN, dan militer. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin berharap agar beberapa programpembaharuan badan peradilan yang telah dilaksanakan olehkedua belah pihak dapat dijadikan sarana pertukaraninformasi dan pengalaman demi kemajuan badan peradilan di kedua negara. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan delegasiMahkamah Agung R.I. ke masing-masing pengadilan tingkatbanding dan pengadilan tingkat pertama di Kuwait. Delegasi diterima oleh Ketua Pengadilan masing-masing. Dalam kegiatan ini delegasi MARI mendapatkan informasidari ketua pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkatpertama Kuwait tentang sistem peradilan, jumlah perkarayang ditangani, berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi serta inovasi dan pembaharuan di bidang manajemenperkara berbasis teknologi informasi, mulai tahapan pendaftaraan perkara, persidangan, dan tahapan penyelesaian perkara (eksekusi). Di akhir kunjungan, kedua belah sepakat untuk memperkuat kerja sama baik di bidang pertukaran informasi, pelaksanaan diklat hakim dan aparatur pengadilan, program penelitian dan pengembangan bidang hukum serta kerja sama dalam perlindungan warga kedua negara yang berhadapn dengan hukum, dalam bentuk nota kesepahaman yan ditandatangani oleh kedua belah pihak. (CBSA/Humas)
    | Selengkapnya |
  • PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 26 ORANG PPPK
    Jumat, 01 Desember 2023 14:53 WIB.
    Jakarta-Humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung yang juga Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 26 (Dua Puluh Enam) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Pejabat Fungsional pada Mahkamah Agung, pada hari Jumat, 1 Desember 2023, bertempat dilantai 2 Tower gedung Mahkamah Agung. Dalam sumpahnya, ke 26 orang PPPK tersebut berjanji akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Pada kesempatan yang sama, mereka juga bersumpah akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Dalam sambutannya Plt Sekretaris Mahkamah Agung menghimbaukepadakalian yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini agar dapat melaksanakan bekerja dengan sungguh - sungguh dantidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik institusi Mahkamah Agung. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, pejabat Eselon II, III, dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • DELEGASI MA RI MENGUNJUNGI MUSEUM QATAR
    Selasa, 28 Nopember 2023 13:05 WIB.
    Lusail, Qatar-Humas: Sebelum acara penandatangan perpanjangan MoU, delegasi Mahkamah Agung RI memanfaatkan waktu yang ada, mereka didampingi oleh Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengunjungi Museum Nasional Qatar. Delegasi Mahkamah Agung R.I. disambut oleh pejabat pengelola Musem Nasional Qatar dan diajak mengelilingi dan mendapatkan informasi yang sangat menarik tentang sejarah negara Qatar sejak masa lalu sampai zaman modern yang dipandu oleh petugas khusus museum. Museum Nasional Qatar (NMoQ) ini terletak di Doha, Qatar. Museum ini dibuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019. NMoQ dirancang oleh arsitek Prancis Jean Nouvel dan terinspirasi oleh kristal mawar gurun, yang dapat ditemukan di Qatar. Museum ini memiliki luas sekitar 430.000 meter persegi dan terdiri dari enam lantai. NMoQ menampilkan berbagai koleksi artefak dan benda bersejarah dari Qatar, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern. NMoQ menjadi salah satu museum yang paling populer di Qatar. Museum ini telah dikunjungi oleh lebih dari 2 juta orang sejak dibuka. Qatar Internasional Ekspo Bidang Pertanian Dalam kunjungannya, delegasi MA RI berkesempatan untuk melihat berbagai produk pertanian dan teknologi pertanian yang dipamerkan di Qatar Internasional Expo yang iikuti oleh 70 negara. Delegasi juga berkesempatan untuk mendapat informasi tentang program penghijauan yang telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan di Negara Qatar, Kuwait dan beberapa Timur Tengah lainnya. Ketua MA RI, Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas program penghijauan dan pertahaian yang telah dilaksanakan di negara Qatar dan Kuwait serta negara-negara timut tengah lainnya sehingga bermanfaat bagi alam semesta dan menjadi tempat yang hijau dan nyaman bagi manusia dan alam semesta. Beberapa hal yang dilakukan oleh delegasi MA RI di Qatar Internasional Ekspo antara lain meninjau berbagai produk pertanian dari berbagai negara. Delegasi MA RI berkesempatan untuk melihat berbagai produk pertanian dari berbagai negara, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan produk olahan pertanian. Mengunjungi Peradilan Investasi dan Niaga Delegasi Mahkamah Agung R.I. mengunjungi Peradilan Investasi dam Niaga Qatar (Mahkamah al-Istitsmar wa al-Tijarah). Delegasi diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Investasi dan Niaga, Dr. Khalid ibn Ali al-Ubaidili, di ruang pertemuan Pengadilan tersebut dan didampingi oleh beberapa pejabat terkait. Dr. Khalid dan berapa pejabatnya menjelaskan sejarah terbentuk, kewenangan, tupoksi, prosedur pendaftaran dan penanganan perkara, akselerasi penangan perkara serta progres statistik perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Pengadilan ini ditugaskan mengadili perkara antara lain terkait sengketa akad-akad dagang dan komersial, sengketa bisnis, sengketa antara korporasi, pemegang saham, sengketa permodalan, sengketa investasi asing dalam kegiatan ekonomi di Qatar, sengketa perbankan, pasar modal, asuransi, kepailitan, sengketa e-commerce (al-tijarah al-iliktiruniyyah), serta sengketa bisnis antara sektor swasta dan pemerintah. Jelas Dr. Khalid. Satu yang yang sangat menakjubkan bahwa pendaftaran perkara melalui elektronik mencapai 96% dari seluruh perkara yang diterima sampai saat ini. Hanya 4% saja yang masih mendaftarkan perkara dan disidangkan secara manual, selebihnya Sudha berbasis elektronik. Delegasi dibawa menelusuri setiap sentra layanan masyarakat pencari keadilan di Gedung Pengadilan Investasi dan Niaga, seperti ruang sidang perkara biasa, ruang sidang perkara sederhana (di bawah 5 milyar), ruang mediasi, ruang rapat permusyawaratan majelis hakim, ruang layanan gugatan dan jawaban mandiri, semuanya telah terkoneksi dan berbasis IT. Kunjungan diakhiri dengan saling tukar cindera mata antara Delegasi Diklat Peradilan Indonesia dengan Pengadilan Investasi dan Niaga dan foto Bersama. (CBSA/HUMAS).
    | Selengkapnya |
  • KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN DEWAN PERADILAN AGUNG QATAR DIPERPANJANG
    Selasa, 28 Nopember 2023 12:53 WIB.
    Lusail, Qatar-Humas: 26 November 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Peradilan Agung Qatar menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar, H.E. Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi. Dalam sambutannya, Dr. Hasan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, menyampaikan selamat datang di Qatar, bahwa kerja sama antara Negara Qatar dengan Negara Indonesia sudah terjalin sejak lama di berbagai bidang, termasuk bidang peradilan. Beberapa kali pelaksanaan Laporan Tahunan (Annual Reports) Mahkamah Agung R.I. dihadiri oleh delegasi Negara Qatar. Demikian pula, sekitar bulan Mei 2023 yang lalu sebanyak 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama diundang oleh pihak Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengikuti diklat di bidang ekonomi Syariah, hukum keluarga, dan peradilan elektronik di Qatar. Kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Qatar di berbagai bidang, termasuk peradilan sudah terjalin sejak lama. Kami berharap kerjasama ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan Kata Doktor Al-Hasan Al-Muhannadi. Ketua Mahkamah Agung R.I., YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan pelayanan dari Dewan Peradilan Agung Qatar kepada delegasi Mahkamah Agung R.I. Sejak kedatangan delegasi Mahkamah Agung R.I. di Bandar Udara Internasional Hamad sampai dengan seluruh kegiatan semua dilayani dengan sangat baik. Pada saat kedatangan kami telah disambut dengan baik oleh pihak Dewan Peradilan Qatar, Dr. Umar Ghanim, Direktur Bagian Kerjasama Luar Negeri Qatar didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Kami juga sudah dibawa mengunjungi Museum Nasional Qatar dan Qatar Internasional Ekspo Kata Syarifuddin. YM. H. M. Syarifuddin juga mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan oleh Dewan Peradilan Agung Qatar kepada 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama untuk mengikuti diklat ekonomi Syariah, hukum keluaga dan peradilan elektronik di Qatar. Berdasarkan informasi dari para peserta, kami mengetahui bahwa Negara Qatar sudah sangat maju dalam bidang penerapan IT di pengadilan, untuk itu kami ingin menimba ilmu dan pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan IT di pengadilan. Negara Indonesia adalah negara yang cukup besar, memiliki wilayah yang sangat luas, dan jumlah perkara yang terus menerus meningkat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak mungkin dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan tanpa didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi (IT). Oleh karena itu, kami ingin mempelajari pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan teknologi Informasi untuk peradilan tersebut, termasuk dalam mengoptimalkan keberhasilan mediasi di pengadilan Kata Syarifuddin. Sebagaimana diketahui bahwa MoU kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Dewan Peradilan Agung Qatar pertama kali ditandatangani pada tahun 2016 dan atas kesepakatan kedua belah pihak dilakukan perpanjangan untuk meningkatkan kerjasama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Delegasi Mahkamah Agung R.I. tiba di Bandar Udara Internasional Hammad di Dohha, Qatar, pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 04.45 waktu setempat. Delegasi yang dipimpin oleh Ketua MA RI, YM. Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., tersebut terdiri dari tujuh orang masing-masing: Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H, M. Hum, M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Imron Rosadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama MA RI, H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, M.A., Ph.D, Ketua Pengadilan Agama Soreang, dan Cahya Priyanto, S.H., Ajudan Ketua MA RI. (CBSA/HUMAS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MEWISUDA 25 CALON HAKIM TERPADU PERADILAN MILITER SELURUH INDONESIA
    Kamis, 23 Nopember 2023 15:03 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, mewisuda sebanyak 25 peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu [PPC] Lingkungan Peradilan Militer Angkatan IV pada Kamis, 23 November 2023 bertempat di ruang Serbaguna lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Ahmad Yani Cempaka Putih Jakarta Pusat. Dalam sambutannya Prof. Syarafuddin menyampaikan kepada wisudawan wisudawati, pendidikan dan pelatihan terpadu yang telah di jalani, merupakan fondasi sekaligus parameter bagi kelayakan adik-adik semua untuk dapat dinobatkan sebagai hakim peradilan militer. Penting diingat, bahwa wisuda hari ini bukanlah akhir dari proses belajar yang akan adik-adik tempuh. Wisuda hari ini juga bukan simbol paripurnanya pengetahuan yang telah adik-adik miliki. Tapi wisuda hari ini, merupakan proses awal dari perjalanan panjang yang akan adik-adik tempuh di masa mendatang, imbuhnya. Lebih lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro ini mengatakan, terlebih di dunia hukum dan peradilan, di mana hukum itu selalu tertinggal dari derasnya arus perubahan, law is always lagging behind. Karena itu kita sebagai hakim harus mampu berpacu mengimbangi ritme perubahan tersebut, agar putusan-putusan yang kita buat tidak out of date, tentunya dengan tetap memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Kelulusan adik-adik semua pada hari ini menjadi embrio bagi lahirnya hakim-hakim baru di peradilan militer. Dalam beberapa waktu ke depan, adik-adik semua akan diangkat menjadi hakim, sehingga menambah kekuatan baru dalam squad hakim peradilan militer, ujar KMA. Saat ini, formasi hakim peradilan militer masih terbilang minim, yaitu sebanyak 118 orang hakim tingkat pertama serta 34 orang hakim tingkat banding, yang terdiri dari hakim tinggi maupun hakim utama. Jumlah personil ini tersebar di 23 Pengadilan pada lingkungan Peradilan Militer, yang terdiri dari 1 (satu) Pengadilan Militer Utama, 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi, 12 (dua belas) Pengadilan Militer Tipe A serta 7 (tujuh) Pengadilan Militer Tipe B. Meski tidak tergolong defisit jika dibandingkan dengan kondisi yang ada pada peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara, namun jumlah personil hakim militer yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan, agar sepadan dengan jumlah perkara yang terus mengalami lonjakan setiap tahun. Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu [PPC] Lingkungan Peradilan Militer angkatan IV ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/KMA/SK/X/2010 dan Nomor 133 /KMA/SK/VII/ 2018 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, dengan modifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan Peradilan Militer Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dalam laporannya menyampaikan, program pendidikan dan pelatihan Calon Hakim terpadu menempuh masa diklat selama kurang lebih 1 [satu] tahun. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berperilaku, kualitas, serta integritas pribadi secara terintegrasi; yang pada gilirannya diharapkan setelah selesai mengikuti program ini dan pada saatnya nanti dilantik sebagai hakim, mereka telah siap melaksanakan tugasnya sebagai hakim muda atau sering disebut sebagai court readiness, ungkap Kaban Diklat. Dari 25 orang peserta yang dinyatakan lulus tersebut telah pula ditetapkan peraih peringkat 1 hingga peringkat 5 terbaik sebagai berikut : 1. Mayor CHK. Dr Putra Nova Aryanto S , SH MH Pengadilan Militer I-02 Medan, capaian nilai 92, 23. 2. Mayor CHK. (K) Yuharti, SH . Pengadilan Militer II-09 Bandung, capaian nilai 91, 97. 3. LetKol CHK Muhammad Nur Sakdi, SH, MH . Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian nilai 91, 81. 4. Kapten CHK Slamet Purwo Widodo, S.ST.Han, S.IP, SH. MH Pengadilan Militer I-02 Medan, capaian nilai 91, 61. 5. Mayor CHK. Andhika Dimas Dwipa, SH. Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian nilai 91 , 33. Di akhir sambutannya Prof. Syarifuddin mengucapkan selamat kepada wisudawan / wisudawati, dan berpesanjagalah selalu integritas dan profesionalitas. Jadikan dua nilai etik ini sebagai harga mati. Sebab, dengan dua hal inilah, kewibawaan dan kredibilitas pengadilan dapat kita bangun. Acara Wisuda ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, serta pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung. (enk/PN/photo:yrz & alf).
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • 70 PESERTA IKUTI UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN KLAS II
    Minggu, 03 Desember 2023
    Dalam rangka menyaring para hakim yang mampu dan layak dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan pengadilan negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan seleksi berupa Uji Kepatutan dan Kelayakan / Fit and Proper Test. Kali ini, Ujian Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB kembali dilakukan dengan memasuki gelombang ke-II pada tahun anggaran 2023, sementara seleksi untuk Seleksi bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II kali ini merupakan gelombang ke-III. Rangkaian seleksi ini dilaksanakan bertempat di Wyndham Hotel Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan ujian wawancara yang diikuti oleh seluruh peserta Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB dilaksanakan pada hari Selasa, 28 November 2023, sementara bagi para Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II, wawancara dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 29-30 November 2023. Sejumlah total 70 (tujuh puluh) peserta mengikuti rangkaian ujian ini, dengan rincian 30 (tiga puluh) peserta Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB dan 40 (empat puluh) peserta Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II. Setelah tahapan wawancara dan profile assessment, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB dan 20 (dua puluh) Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan.
    Selengkapnya
  • SELEKSI CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI MASUKI TAHAPAN UJIAN SUBSTANSI HUKUM
    Selasa, 28 Nopember 2023
    Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan untuk tahun 2023 memasuki tahapan akhir. Kali ini, dilakukan tahapan  seleksi substansi hukum untuk mengetahui kelayakan para calon hakim dalam menjalankan tugasnya. Pada satuan kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, terdapat 12 (dua belas) orang Analis Perkara Peradilan yang mengikuti seleksi ini. Seleksi Substansi Hukum dilakukan secara daring pada Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 November 2023 yang berlangsung di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Materi yang diujikan pada seleksi ini meliputi hukum acara, hukum pidana, hukum perdata untuk calon hakim peradilan umum, hukum tata usaha negara untuk calon hakim peradilan tata usaha negara dan hukum Islam untuk calon hakim peradilan agama.
    Selengkapnya
  • UNTUK TINGKATKAN KUALITAS PERADILAN, DITJEN BADILUM PERSIAPKAN PEDOMAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL
    Kamis, 23 Nopember 2023
    Pemberian layanan dan penanganan perkara dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Kebutuhan ini mendorong dibentuknya program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Mahkamah Agung RI, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Untuk melanjutkan program APM tersebut, serta untuk mengintegrasikan dengan program pemerintah lain seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas maka Mahkamah Agung RI menyusun program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul (SMPU), yang akan diterapkan di empat lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara).  Dalam memudahkan satuan tugas pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul. Rapat penyusunan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 22 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Command Center Lt. 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hadir dan membuka kegiatan ini secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, SH, MH. Sebagai tim perumus, hadir para Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  seluruh Indonesia hadir secara daring (online). Nantinya, hanya satu pedoman ini yang diperlukan oleh pengadilan dalam melakukan pengukuran ketepatan dan kesesuaian untuk penilaian dalam Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul apakah satuan kerja sudah menjalankan tugas pelayanan pencari keadilan dengan baik.  
    Selengkapnya
  • DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT PLENO KAMAR KE-12 MAHKAMAH AGUNG RI
    Kamis, 23 Nopember 2023
    Untuk membahas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia rutin diselenggarakan setiap tahun, sejak diterapkan Sistem Kamar pada tahun 2011. Pada tahun ini kegiatan Rapat Pleno Kamar dilaksanakan di Hotel Intercontinental Bandung pada tanggal 19 November 2023. Rapat Pleno Kamar ini dihadiri dan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dengan diikuti para pimpinan dan pejabat tinggi pada Mahkamah Agung RI, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. Dalam pembahasan Rapat Pleno Kamar tersebut, Mahkamah Agung telah berhasil mengeluarkan 490 rumusan. Rumusan-rumusan itu merupakan kesepakatan setiap kamar atas isu yang dibahas Rapat Pleno ini menghasilkan rumusan Rumusan tersebut kemudian dijadikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang digunakan hakim di seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. 
    Selengkapnya
  • ANALIS PERKARA PERADILAN PADA DITJEN BADILUM IKUTI TAHAP PSIKOTES SELEKSI CALON HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG RI
    Senin, 13 Nopember 2023
    Sebanyak 12 (dua belas) Analis Perkara Peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti kegiatan Psikotes untuk memilih para calon hakim (cakim) yang akan berkarir di Mahkamah Agung dan akan ditempatkan di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Psikotes ini merupakan tahapan selanjutnya dari setelah sebelumnya dilakukan Seleksi Administrasi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan. Seleksi ini merupakan bagian dari seleksi calon hakim yang diselenggarakan di 4 (empat) lingkungan peradilan pada Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini berlangsung di ruang Command Center Ditjen Badilum pada hari Senin, 13 November 2023. Ujian ini berlangsung secara daring (online) dengan computer-aided test (CAT). Pada tahapan berikutnya, para  Analis Perkara Peradilan akan mengikuti Seleksi Substansi Hukum sebelum dapat dinyatakan lulus sebagai para calon hakim.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.