Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PROFIL HAKIM KARIR

Profil Hakim Karir

 

  ERSTANTO1   NAMA : Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.
 NIP : 197310221999031004
 PANGKAT GOL/RUANG : Pembina / VI.a
 JABATAN : HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  FRANS   NAMA : FRANS  KORNELISEN, S.H.
 NIP : 197701052001121001
 PANGKAT GOL/RUANG : Pembina / VI.a
 JABATAN : HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  ARIF   NAMA : ARIF HADI SAPUTRA,SH.
 NIP : 197706082001121002
 PANGKAT GOL/RUANG : Pembina / VI.a
 JABATAN : HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  DIDIMUS   NAMA : DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.
 NIP : 197705122003121001
 PANGKAT GOL/RUANG : Penata Tk. I / III.d
 JABATAN : HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  MUHIRSYAD   NAMA : MUH.IMAM IRSYAD,S.H.
 NIP : 197101182006041001
 PANGKAT GOL/RUANG : Penata Tk. I / III.d
 JABATAN : HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  YANTO   NAMA : YANTO ARIYANTO, SH.
 NIP : 197802052006041004
 PANGKAT GOL/RUANG : Penata / III.c
 JABATAN : HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  HORAS   NAMA : HORAS EL CAIRO PURBA, SH.
 NIP : 198303272007041001
 PANGKAT GOL/RUANG : Penata / III.c
 JABATAN : HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
Dengan motto "MANTAB" Mandiri, Akuntabel, Transparan, Berintegritas Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL MEMBUKA ACARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP
    Selasa, 19 Nopember 2019 15:23 WIB.
    Megamendung " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH membuka acara pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi hakim tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan umum dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, bertempat di Auditorium gedung Pusdiklat Litbang Hukum dan Peradilan, Ciawi Bogor pada hari Selasa,19/11/2019. Dalam sambutannya Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mengatakan bahwa untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan peraturan terkait hukum lingkungan yaitu: 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 178/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistim Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup 4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 204/KMA/SK/XII/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/X/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistim Pemantau Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik kerumitan tersendiri karena banyak ditemui adanya scientific evidence (bukti ilmiah), oleh karena itu para hakim harus jeli dalam menerapkan asas kehati-hatian (precautionary principle) yang berfungsi untuk menjembatani ketidakpastian informasi ilmiah dan tanggung jawab politik untuk mencegah kerusakan ekosistem. Oleh sebab itu, sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh hakim bersertifikat. Sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan langkah konkret. Mahkamah Agung dalam meningkatkan kompetensi hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, dan untuk menentukan seberapa tinggi kompetensi yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka dapat diangkat sebagai hakim lingkungan hidup, serta memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia, tutur Sunarto. Hakim lingkungan hidup diharapkan memiliki tujuh kompetensi inti yaitu: 1. Pemahaman Dasar Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Yaitu serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang memudahkan hakim lingkungan mengenali gejala dan isu lingkungan serta mendorong kecenderungan untuk memandang gejala dan isu lingkungan berdasarkan orientasi pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (equity). 2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Adalah kemampuan memanfaatkan kerangka pengetahuan lingkungan dan isinya secara konsisten dan koheren untuk mengenali dan menilai praktek manajemen lingkungan hidup baik oleh pemerintah, LSM/NGO maupun pengusaha yang bisnisnya terkaitan dengan lingkungan hidup. 3. Etika Lingkungan dan Sumber Daya Alam Adalah kemampuan penalaran untuk menghasilkan putusan mengenai apa yang baik bagi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, prinsip-prinsip etika lingkungan dan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup. 4. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Adalah pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara. 5. Hukum Acara untuk Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Adalah pengetahuan mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara termasuk menilai valid atau tidaknya bukti ilmiah dan menilai sahih atau tidaknya bukti ilmiah itu sebagai bukti hukum. 6. Integritas Kompetensi integritas yang didasari prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan equity adalah kemampuan untuk memelihara norma sosial, etis dan profesi hakim, serta kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil. 7. Judicial Activism (Penalaran Legal, Argumentasi Legal Dan Rechtsvinding/Penemuan Hukum) Yaitu serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendukung dan mendorong hakim untuk dapat menemukan dan menggali nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum, ungkap mantan Badan Pengawasan. Diklat sertifikasi hakim lingkungan hidup angkatan IX tahun 2019, diikuti oleh 81 Hakim yang terdiri dari 63 Hakim dari Peradilan Umum dan 18 Hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara. Diakhir sambutan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, saya akan mengutip perkataan Zig Ziglar, seorang pakar motivasi internasional tentang integritas, Integrity gives you real freedom, because you have nothing to fear since you have nothing to hide. Integritas akan membuat anda bebas, sebab anda tidak menyembunyikan suatu apapun. Acara pendidikan dan sertifikasi Hakim lingkungan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Sekretaris Badan Diklat Kumdil dan para widiaswara. (Humas/RS)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG TERIMA DIPA 2020
    Senin, 18 Nopember 2019 16:04 WIB.
    Jakarta"Humas: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 untuk Mahkamah Agung telah diterima dari Presiden pada Kamis (14/11/2019) di Istana Negara. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden, Maruf Amin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hadir mewakili Mahkamah Agung dalam penerimaan tersebut adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang NonYudisial, YM. Sunarto dan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo. Untuk tahun 2020, Mahkamah Agung memperoleh alokasi DIPA sebesar Rp 10.597.927.977.000 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.908.061.262.000 (satu trilyun Sembilan ratus delapan milyar enam puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibandingkan dengan DIPA pada tahun sebelumnya sebesar Rp 8.689.866.715.000 (delapan trilyun enam ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Spending Better, bukan Spending More Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaran Pemerintahan tahun 2020, Belanja Negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian/lembaga dan anggaran sebesar Rp 856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Presiden inginkan belanja agar segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan. Mulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan. Belanja APBN kita ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera ini dilakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, ini perintah," jelas Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more. Presiden juga meminta agar Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim. Program Prioritas Mahkamah Agung Dengan kenaikan tersebut, Mahkamah Agung berharap dapat melaksanakan sejumlah program prioritas yang telah ditetapkan. Program-prorram tersebut, antara lain modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi, peningkatan kesejateraan hakim dan aparatur pengadilan lainnya serta penguatan sistem peradilan dan anti korupsi, yang terdiri dari perbaikan peradilan pidana dengan pendekatan restorative justice, perbaikan peradilan perdata untuk kemudahan berusaha (ease of doing business), dan penguatan anti korupsi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Selain itu, prioritas Mahkamah Agung pada tahun mendatang adalah meningkatkan pelayanan bantuan hukum melalui instrument-instrumen yang tersedia, seperti pos pelayanan hukum (posyankum), sidang diluar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara (prodeo), dan sidang terpadu untuk pelayanan pengesahan perkawinan. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • JUARA UMUM, UNAIR KEMBALI REBUT PIALA KMA UNTUK YANG KEDUA KALI
    Senin, 18 Nopember 2019 15:58 WIB.
    Jakarta - Humas: Universitas Airlangga, Surabaya kembali tampil sebagai juara umum UIN LAW FAIR (ULF) 2019 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diadakan di Auditorium Harun Nasution, Kampus 1 UIN Jakarta, dari hari Jumat (15/11) hingga Minggu (17/11). UNAIR dinyatakan sebagai juara umum dan berhak membawa kembali piala bergilir Ketua Mahakamah Agung RI usai dinyatakan sebagai jawara Debat Hukum Nasional setelah pada babak finalyang berhadapan dengan Universitas Sriwijaya, Palembang. Dua tim (Unair vs UNSRI) bertemu di babak final Setelah masing-masing menyisihkan penantangnya di babak kualifikasi dan semi final. Uniknya formasi dua tim yang saling bertemu di Babak final debat hukum kali ini, merupakan formasi yang sama pada babak final pada UIN LAW FAIR tahun 2018. " Ini serba kebetulan dan dua tikm ini memang pantas dipertemukan kembali karena keduanya tim-tim yang mumpuni," ujar salah seorang juri usai pengumuman pemenang. Babak final yang dihadiri oleh seluruh delegasi dan official dari 19 Kampus peserta berjalan tegang dan sengit, kedua tim saling melemparkan argumentasi, retorika dan dialektika untuk mempertahankan pendapatnya dihadapan 7 (tujuh) orang dewan juri. Mosi debat yang diangkat pada sesi final adalah Emergency Interim Relief untuk Amankan Aset Objek Arbitrase di Indonesia merupakan salah satu isu hangat mengenai hukum arbitrase. Selain lomba debat hukum TK nasional, kegiatan ULF ini juga diisi dengan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Masing-masing tim telah menjalani babak penyisihan dan tim terbaik maju ke babak final dan akan diberikan waktu untuk mempresentasikan karyanya dihadapan dewan juri. Tampil sebagai juara lomba karya ilmiah tingkat Nasional delegasi dari Universitas Diponegoro. Dukungan Ketua Mahkamah Mahkamah Agung Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.M, M.Hum membuka kegiatan ULF 2019 pada hari jumat (15/11). Dalam sambutannya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas terselenggaranya helatan tahunan tersebut dalam rangka melahirkan kader-kader hukum yang mumpuni di masa yang akan datang. " Ini suatu bukti bahwa kita sesungguhnya tidak kekurangan kader-kader potensial di masa yang akan datang yang menguasai hukum dan calon-calon penegak hukum," ujarnya Selanjutnya Ketua Kamar Agama menyampaikan agar kegiatan ini dapat menjadi kegiatan rutin bagi para insan hukum di seluruh kampus di Indonesia, untuk berkompetisi secara sehat dan jujur. Izin dari Yang Mulia Ketua Ma lanjut Ketua kamar Agama, adalah suatu bentuk dukungan dari lembaga peradilan tertinggi terhadap kegiatan yang bermanfaat untuk terciptanya para ahli hukum di masa yang akan datang. Sementara itu, Wakil Rektor UII UIN Jakarta menyampaikan terimakasih kepada Ketua Mahkamah Agung atas izin dan kontribusi yang diberikan dalam penyelenggaraan ULF 2019 yang diisi dengan kegiatan debat hukum.nasional dan lomba Kerya tulis Ilmiah. Sementara itu dekan fakuktas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie dalam sambutan penutupan kegiatan UIN LAW FAIR 2019 menyatakan hal yang sama dan mengharapkan kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan memperebutkan piala ketua Mahkamah Agung "Kegiatan ini menjadi ajang bergengsi bagi seluruh peserta delegasi, oleh karena itu ke depan dukungan dan kerjasama dari YM Ketua Mahkamah Agung kami harapkan tetap dapat diberikan kepada panitia, " pungkasnya. (Humas/RS)
    | Selengkapnya |
  • PENGADILAN DI BANTEN TERKENA PUTING BELIUNG, INI LANGKAH CEPAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
    Jumat, 15 Nopember 2019 10:01 WIB.
    Serang"Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo bertindak cepat setelah mengetahui terjadinya angin puting beliung di Serang, Banten, Rabu (13/11/2019) dan mengakibatkan kerusakan di beberapa pengadilan disana. Bersama Kepala-Kepala Biro di Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Kamis (14/11/2019) Pudjoharsoyo langsung mengunjungi lima pengadilan di Serang, masing-masing Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan TataUsaha Serang, Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Agama Serang. Dari kelima pengadilan yang dikunjunginya, tiga pengadilan yang berada di Jalan Raya Pandeglang, masing-masing Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Negeri Serang serta Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani mengalami kerusakan yang bervariasi. Di Pengadilan Tinggi Banten, kerusakan terjadi pada plafon depan, ruang pertemuan, ruang panitera dan ruang ajudan Ketua Pengadilan Tinggi. Sementara plafon di beberapa ruangan, seperti ruang Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan beberapa ruang hakim terlihat basah akibat air hujan yang masuk melalui atap, sehingga berpotensi besar mengalami ambruk. Sementara di Pengadilan Tinggi Agama Banten, terjadi kerusakan atap sehingga air hujan masuk dan mengakibatkan kerusakan plafon yang terbuat dari gypsum. Pohon-pohon di halaman berjatuhan dan plafon bagian depan kantor seluruhnya ambruk. Adapun di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, selain merusak plafon di bagian depan juga merusak canopy parker yang terletak di halaman belakang gedung. Kerusakan minor dialami Pengadilan Negeri Serang di bagian atap. Segera Dilakukan Penanganan Darurat Setelah melihat secara langsung kondisi pengadilan-pengadilan yang terkena musibah tersebut, dalam pertemuan singkat yang dihadiri oleh para pimpinan pengadilan serta seluruh kepala Biro di Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Mahkamah Agung berjanji akan melakukan langkah penanganan darurat dengan memperbaiki seluruh kerusakan. Menurut mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, langkah penanganan darurat ini merupakan perintah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung saat dirinya melaporkan kejadian di Serang dan akan berpamitan untuk meninjau langsung. Beliau meminta agar dicari jalan supaya kantor-kantor pengadilan dapat segera bekerja secara normal, ungkap Pudjoharsoyo menjelaskan. Kondisi seperti ini, lanjut Pujdoharsoyo, dapat mengurangi kenyamanan bekerja sehingga harus segera diperbaiki. Terlebih volume kerja di akhir tahun ini semakin meningkat untuk persiapan-persiapan menghadapi laporan tahunan, imbuhnya. Demikian pula, lanjutnya, kondisi ini akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kita mengharapkan pelayanan segera normal kembali, ujarnya. Di bagian lain, Pudjoharsoyo memerintahkan kepada Kepala-Kepala Biro, khususnya Biro Keuangan agar dapat melakukan terobosan untuk ketersediaan dana pemulihan gedung pasca bencana. Anggaran yang tersisa dalam tahun anggaran 2019 ini diarahkan untuk pemulihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengadilan, tegasnya. Selain itu, ia juga meminta agar kemungkinan melakukan renovasi pada gedung-gedung tersebut juga dipersiapkan di tahun anggaran 2020. Meskipun kita sudah menutup perencanaan anggaran, namun dalam pelaksanaannya agar dimungkinkan perubahan-perubahan demi perbaikan kantor-kantor yang terkena musibah tersebut, ujarnya. Mempertimbangkan Anggaran Penanganan Bencana Musibah yang dialami pengadilan-pengadilan di Banten, menurut Pudjoharsoyo,perlu dijadikan pelajaran dalam perencanaan anggaran ke depan, terlebih menyadari posisi Indonesia dalam cincin api Pasifik (ring of fire) yang mengakibatkan seringnya terjadi bencana dan tidak jarang menimpa gedung-gedung pengadilan. Mungkin kedepan perlu dipertimbangkan anggaran untuk penanganan bencana yang dialami oleh pengadilan-pengadilan, sehingga kita dapat melakukan pemulihan dengan cepat dan tepat manakala bencana terjadi, ungkapnya menggagas. Jikapun akhirnya tidak terjadi bencana atau pengadilan-pengadilan tidak terkena, anggaran tersebut dapat dilakukan perubahan dan dialihkan menjadi kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di pengadilan. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG BERBAGI KEBAHAGIAAN
    Kamis, 14 Nopember 2019 12:29 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Pagi ini, 14 November 2019, suasana berbeda terlihat di Masjid Al-Mahkamah, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pasalnya, masjid yang biasanya ramai pada waktu shalat wajib saja, pagi ini terlihat ramai oleh orang-orang berpakaian putih dengan wajah berseri-seri, di antara mereka terdapat yatim piatu, fakir miskin dan dhuafa. Rupanya mereka datang untuk memenuhi undangan Mahkamah Agung dalam acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan. Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mahkamah Agung mengatakan bahwa acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan ini adalah untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat UPZ MA Tahun 2019 yang merupakan zakat penghasilan dari gaji para karyawan Mahkamah Agung yang beragama Islam yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh para karyawan tersebut. Jumlah zakat dan infaq yang terkumpul dari UPZ Mahkamah Agung selama satu tahun berjumlah 603.574.333,- (enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Dana tersebut seluruhnya disetor ke Baznas 100% sejumlah 603.574.333 kemudian kembali 70% sejumlah 347.155.404 ke rekening UPZ Mahkamah Agung. Dana sejumlah 347.155.404 hari ini diberikan kepada fakir/miskin (mustahiq) sebanyak 348 orang, mustahiq ini merupakan rekomendasi dari masing-masing satuan kerja pada Mahkamah Agung, dengan nominal masing-masing mustahiq adalah satu juta rupiah. Dengan ini, menurut Ketua UPZ MA, dana zakat yang ada di UPZ Mahkamah Agung saldonya adalah Nol. Sementara dana infaq yang tersisa akan disalurkan pada kegiatan social lainnya. Mengenai hal tersebut, Ketua UPZ Mahkamah Agung merasa sangat senang dan bangga kepada karyawan Mahkamah Agung yang ingin berbagi kepada sesama melalui UPZ MA. Perkenankan saya atas nama UPZ Baznas MA mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, semoga amal baik Bapak/Ibu dicatat dan dibalas oleh Allah subhanahu wataala, harap A.S Pudjoharsoyo pada acara yang juga di hadiri oleh para pejabat Eselon 2-4 Mahkamah Agung, para pengurus Masjid al-Mahkamah, para mustahiq, dan undangan lainnya.(azh/RS/photo:SF&azh)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
    Rabu, 23 Oktober 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2019 di Pangkal Pinang. Pada Kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Prim Haryadi,  S.H., M.H., membuka sekaligus memberikan pengarahan mengenai peran penting panitera dalam pelaksanaan tugas administrasi di Pengadilan.  Jumlah peserta kegiatan  40 orang, terdiri dari Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Narasumber pada kegiatan ini Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), Bukaeri, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang). Tujuan Kegiatan  untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera, Panitera Muda, dan  Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • PROFILE ASSESSMENT CALON PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM 2019
    Selasa, 22 Oktober 2019
    Jakarta, 22 Oktober 2019,bertempat di lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI pada pukul 08.00 WIB, dilaksanakan Profile Assessment guna melihat kemampuan, kepemimpinan, ketrampilan dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dan pengambilan keputusan (decision making) secara cepat dan tepat bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Badilum dengan jumlah perserta sebanyak 45 pengawai.
    Selengkapnya
  • PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 03 Oktober 2019
    Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2019  pukul10:00 WIB, telah dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, antara Dirjen Badilum yang bAru Dr Prim Haryadi SH MH, dengan Dirjen Badilum yang lama sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro SH MH. Kegiatan ini dhadiri seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir para undangan, antara lain, Kepala Balitbang DIklat Kumdil MA RI, Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH, serta para pimpinan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
    Selengkapnya
  • SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
    Jumat, 09 Agustus 2019
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB3183
    Selengkapnya
  • PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
    Kamis, 08 Agustus 2019
    Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB292 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB651 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB507 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB365
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "MANTAB" Mandiri, Akuntabel, Transparan, Berintegritas Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.