Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bima

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bima

Jalan Bima. Telp. - Fax. -

Email : - Delegasi : -

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PENGADILAN ANAK

Pengadilan Anak

Pengadilan Anak

Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Pemeriksaan perkara:

  1. Dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

  2. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

  3. Dalam hal belum ada Hakim Anak, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk Hakim Anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dengan ketentuan yang bersangkutan segera diusulkan sebagai Hakim Anak.

  4. Hakim Anak memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya).

  5. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa dan atau anggota TNI, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang Anak, sedangkan orang dewasa dan atau anggota TNI diajukan ke sidang yang bersangkutan.

  6. Dalam hal anak melakukan tindak pidana HAM Berat, diajukan ke Sidang Anak.

  7. Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut:

    1. Persidangan dilakukan secara tertutup;

    2. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga;

    3. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan;

    4. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan;

    5. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir;

    6. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim;

    7. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

  8. Penahanannya:

    1. Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;

    2. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan;

    3. Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa;

  9. Putusan:

    1. Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

    2. Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

    3. Terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan:

      1. Pidana yang dijatuhkan terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok meliputi: penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan. Pidana Tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan / atau pembayaran ganti rugi.

      2. Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal berupa:

        1. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

        2. menyerahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau

        3. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

    4. Terhadap Terdakwa anak sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara (vide: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

    5. Pidana penjara, Pidana kurungan atau Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak ½  (satu perdua) maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (yurisprudensi tetap).

    6. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila anal nakal tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

    7. Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3b di atas, dan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

    8. Dalam hal anak nakal dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

    9. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

    10. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan  jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun.

    11. Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, diterapkan acara pemeriksaan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP, demi kepentingan anak yang bersangkutan (yurisprudensi tetap).

     

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 83-88.

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • TIM STUDY BANDING MA KUNJUNGI FAMILY JUSTICE COURT SINGAPURA
    Jumat, 16 Nopember 2018 08:53 WIB.
    Singapura"Humas: Hari ketiga (Kamis, 15/11/2018) kunjungan studi banding Mahkamah Agung ke Singapura diisi dengan kunjungan ke Pengadilan Keluarga Singapura. Sistem Pengelolaan Perkara Elektronik (Electronic Case Management System) dan iFAMS (Integrated Family Application Management System) menjadi fokus utama yang disuguhkan oleh pengadilan keluarga di Kota Singa (The Lion City) tersebut. Dua hakim distrik (district judges) masing-masing Miranda Yeo dan Colin Tan memaparkan dua tema penting tersebut kepada tim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Family Justice Courts of Singapore (FJC) sebagaimana disebutkan dalam laporan tahunan tahun 2017 yang bertajuk Strengthening The Fundamentals merupakan nama kolektif dari lembaga-lembaga pengadilan yang terdiri dari Pengadilan Remaja (Youth Court), Pengadilan Keluarga (Family Court), dan Pengadilan Tinggi Divisi Keluarga (Family Divison of the High Court). Youth Court berwenang memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak dan remaja. Pengadilan ini sebelumnya bernama Juvenile Court di bawah Civil Division State Court of Singapore. Berbeda dengan Youth Court, Family Court memeriksa semua perkara keluarga kecuali kasus di bawah Undang-Undang Remaja, yang diperiksa oleh Pengadilan Remaja. Pengadilan ini juga sebelumnya berada dibawah civil division State Court of Singapore. Adapun Divisi Keluarga pada High Court terutama memeriksa pengajuan banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Keluarga dan Pengadilan Remaja. Sistem Manajemen Aplikasi Keluarga Terintegrasi Keseluruhan aplikasi yang dikembangkan oleh Family Justice Court (FJC) Singapura dikelola secara terintegrasi dalam sebuah sistem manajemen aplikasi yang disebut dengan Sistem Manajemen Aplikasi Keluarga Terintegrasi (The Integrated Family Application Management System). Sistem Manajemen Aplikasi Keluarga Terintegrasi atau yang disingkat iFAMS adalah sistem komprehensif yang terutama berkaitan dengan aplikasi-aplikasi untuk kasus-kasus perlindungan dan pemeliharaan keluarga yang diajukan ke Pengadilan Keluarga. Dengan sistem ini, perkara dikelola dengan tidak menggunakan kertas cetakan (paperless) dan dikembangkan sebagai basis untuk aplikasi-aplikasi yang terkait keluarga yang dapat dikembangkan ke depan untuk memasukkan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan perkara keluarga lainnya. Sistem manajemen aplikasi ini mencakup pendaftaran perkara secara elektronik, penelusuran, alur kerja, pemeriksaan perkara, surat elektronik, putusan pengadilan dan laporan statistik. Beberapa gambaran dari iFAMS, sebagaimana diuraikan oleh Miranda dan Colin adalah sebagai berikut. Pertama, sistem ini memungkinkan pengguna untuk mempersiapkan permohonan untuk perlindungan dan pemeliharaan (anak) secara elektronik. Kedua, memungkinkan muliti-pengguna melihat perkara yang didaftarkan pada saat bersamaan. Ketiga, pemberitahuan, pemanggilan dan putusan dihasilkan secara otomatis sehingga dapat mengirit waktu memproses perkara, mengurangi biaya dan meminimalisir faktor kesalahan manusia (human errors). Keempat, memungkinkan pengguna mengajukan permohonan perubahan tanggal sidang, memberikan informasi kepada pengguna melalui SMS, dan lain-lain. Kelima, memmungkinkan pengguna untuk mengecek status perkara, menyerahkan laporan, bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara serta memungkinkan pengguna untuk meminta salinan dokumen-dokumen perkara sebelum dan setelah perkara selesai. Keenam, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran biaya perkara yang telah ditentukan secara online tanpa tunai. Selain itu, tim studi banding Mahkamah Agung juga disajikan contoh-contoh dokumen serta keseluruhan fitur yang tersedia dalam iFAMS. Bahan Pengembangan E-Court di Indonesia Setelah menyimak pemaparan kedua hakim district tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S. H., M. Hum mengungkapkan harapannya agar dengan kegiatan ini dapat diperoleh pembelajaran (lesson learned) bagi pengembangan aplikasi e-court di Indonesia. Kita berharap apa yang kita lihat disini dapat dijadikan bahan yang berharga untuk mengembangkan aplikasi e-court di Indonesia, ujar Pudjoharsoyo optimis. Selaku penanggung jawab pengembangan aplikasi e-court, Pujdoharsoyo berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis guna percepatan implementasi aplikasi e-court di badan peradilan Indonesia. (Humas/Mohammad Noor/RS)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG BAHAS DRAFT USULAN YURISPRUDENSI MA TAHUN 2018
    Kamis, 15 Nopember 2018 11:25 WIB.
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan diskusi pembahasan draft himpunan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2018 yang dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung pada hari Kamis, 15/11/18 di Ruangan Rapat Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial MA RI ini merupakan rentetan dari kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan MA dan didukung oleh Judicial Sector Support Program (JSSP)-LeIP dalam rangka penguatan sistem satu kamar yang telah diberlakukan di Mahkamah Agung RI. Yurisprudensi yang sedang kita susun selain dalam rangka penguatan sistem satu kamar, juga dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditanganinya dan meminimalisir adanya disparitas putusan hakim satu dengan yang lainnya yang memiliki kesamaan, ujar Ketua MARI Bidang Yudisial Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H di sela-sela pembukaan kegiatan diskusi. Selain itu, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial mengusulkan agar ke depan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat disusun dengan dukungan teknologi informasi sehingga memudahkan para hakim dan masyarakat dalam mencari yurisprudensi Selain berbentuk buku, kita harus buatkan kodifikasi yurisprudensi MA yang bisa diakses oleh semua orang dengan dukungan IT, dan dibuatkan kata kuncinya untuk memudahkan pencarian yurisprudensi tersebut oleh siapapun, lanjutnya. Sementara itu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Yurisprudensi Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam paparannya menyampaikan kepada peserta diskusi bahwa diskusi hari ini akan membedah draft yurisprudensi yang telah diusulkan oleh masing-masing kamar sehingga masih memungkinkan kita ubah dan sepakati bersama. Kami sudah membuat draft awal usulan yurisprudensi sesuai hasil rapat sebelumnya, namun dengan kehadirian yang mulia ketua kamar MA semuanya, maka draft ini akan kita mintakan masukan dan pengesahannya, kita hanya membantu menyusuan draft saja ujarnya Setelah draft yurisprudensi disusun oleh tim pokja, selanjutnya lanjut Takdir Rahmadi, draft tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing Ketua Kamar yang berwenang untuk disahkan dan selanjutnya dipublikasikan. Setelah disahkan barulah nanti kita publikasikan secara resmi dan akan menjadi panduan bagi para hakim di Indonesia, ujarnya. Perlu diketahui kegiatan yang direncanakan berlangsung satu hari ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Seluruh Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, para hakim agung, panitera, hakim yustisial kamar kepaniteraan dan Biro Hukum dan Humas MA. (Abdurrahman Rahim/RS)
    | Selengkapnya |
  • UNTUK KEMBANGKAN E-COURT, MA STUDI BANDING KE SINGAPURA
    Rabu, 14 Nopember 2018 15:57 WIB.
    Singapura " Humas : Aplikasi e-court yang telah mulai berjalan di sejumlah pengadilan sejauh ini baru mencakup proses pendaftaran secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), dan pemanggilan secara online (e-summons). Padahal dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, dimungkinkan untuk melakukan persidangan secara online (e-litigation). Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari implementasi prosedur tersebut, yang juga menjangkau hukum acara pengadilan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkara elektronik secara keseluruhan, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke Singapura sejak 13 sampai 15 November 2018. Rombongan studi banding ini dipimpin oleh Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, S.H., LLM., PhD dan diikuti oleh anggota rombongan yang terdiri dari DR. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. (Hakim Agung), A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum (Sekretaris Mahkamah Agung), DR. Yanto, S.H., M.H. (Ketua PN Jakarta Pusat), Drs. Arifin, S.H., M. Hum (Ketua PN Jakarta Selatan), Sujatmiko, S.H., M.H (Ketua PN Surabaya), Muhamad Damis, S.H., M.H (Ketua PN Tangerang), Emie Yuliati, S.E., M.E (Kasubbag Data Rencana Program), DidikPurwanto, SH, MM (Kepala Bagian Bimbingan Monitoring), Ahmad Jauhar, ST, MH, MM (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika), Aria Suyudi, S.H., LLM (Koordinator JRTO), Puji Wiyono (Tim Pengembangan IT), Syamsul Edy, SH, M.Hum (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Achmad Guntur, SH (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), SifaUrosidinMalkan, SH, MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya) dan Rudi KartikoSukardjo, SH, MH (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya). Dalam release yang diterima redaksi, disebutkan bahwa studi banding ini bertujuan setidak-tidaknya 4 (empat) hal. Pertama, mencari masukan bagi Pengembangan Hukum Acara Litigasi Elektronik. Kedua, mencari masukan bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tingkat Pertama untuk jangka menengah. Ketiga, mencari masukan bagi pengembangan Aplikasi Pengadilan Elektronik secara keseluruhan. Dan keempat, mencari masukan bagi peluang peningkatan peringkat Enforcing Contract pada Survey EoDB 2019. Salah satu poin terpenting yang diharapkan setelah pelaksanaan studi banding ini adalah adanya masukan dan kesepakatan terhadap penyusunan naskah akademik Hukum Acara Litigasi Elektronik dan petunjuk teknisnya. Untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan dalam kegiatan studi banding tersebut, rombongan akan berkunjung ke sejumlah lembaga terkait di Singapura. Pertama, Mahkamah Agung Singapura yang telah menerapkan e-court sejak tahun 2000. Saat berkunjung ke Mahkamah Agung Singapura, rombongan studi Banding Mahkamah Agung disuguhkan dengan materi Penjelasan tentang E-Litigation dan Teknologi Pengadilan (Briefing on eLitigation and court technologies). Penjelasan tersebut mencakup arsitektur e-litigation yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung Singapura dalam menangani perkara. Berbagai fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut juga diuraikan satu persatu. Bagian lain dari pemaparan di Mahkamah Agung Singapura adalah penjelasan tentang teknologi yang dipergunakan dalam praktek penyelenggaraan peradilan, seperti alat perekaman dan transkrip digital, video conference, proyektor layar lebar, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi e-litigation dan teknologi pengadilan tersebut setidaknya berhasil menempatkan Mahkamah Agung Singapura sebagai pengadilan modern. Selain mengunjungi Mahkamah Agung Singapura, rombongan juga mengunjungi dua pengadilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung Singapura, yakni State Court of Singapore dan Family Justice Court of Singapore. Kedua pengadilan ini juga telah menggunakan e-court dalam menangani perkara. Lembaga lain yang dikunjungi oleh rombongan adalah Crimson Logic. Lembaga tersebut adalah vendor pengembang E-Court pada pengadilan Singapura sejak tahun 2000. Saat ini Crimson Logic juga membuka layanan di Supreme Court Singapore bagi para pihak yang tidak memiliki akses kepada perkara, namun perlu memasukkan berkas ke Supreme Court. Sebagai vendor pengembangan teknologi, Crimson Logic memiliki pengalaman yang luas dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dapat dipergunakan lingkungan pemerintahan dan non-pemerintahan. Kecuali mengharapkan adanya masukan terkait penyusunan naskah akademik Hukum Acara Litigasi Elektronik, rombongan berencana untuk menyusun rencana aksi (action plan) percepatan implementasi e-court di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • KMA MENERIMA KUNJUNGAN DUBES RI UNTUK KERAJAAN NORWEGIA
    Rabu, 14 Nopember 2018 13:18 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung pada hari Rabu 14/11/2018. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membuka peluang hubungan kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Norwegia mengenai pelatihan hakim Lingkungan Hidup antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Mahkamah Agung Norwegia. (Humas/RS/foto pepy)
    | Selengkapnya |
  • MEKANISME SELEKSI JAPATI BERMANFAAT BAGI PENGEMBANGAN MA
    Selasa, 13 Nopember 2018 13:35 WIB.
    Megamendung " Humas : Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dinilai memberikan manfaat besar bagi perkembangan organisasi, dilihat dari aspek pengembangan sumber daya manusia dan organisasi secara umum. Pemikiran dan gagasan yang disampaikan oleh masing-masing peserta, selain dapat memberikan umpan balik (feedback) terhadap perkembangan organisasi, juga berpotensi positif bagi pengembangan organisasi ke depan. Demikian antara lain disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum menanggapi proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk sejumlah jabatan, antara lain Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan serta beberapa sekretaris Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama. Umpan balik terhadap perkembangan organisasi, lanjut Pudjoharsoyo, merupakan refleksi dari penilaian-penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan bidang-bidang yang dilamar oleh para peserta. Umumnya para peserta memulai dengan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh bidang yang dilamarnya, jelas Pudjoharsoyo. Evaluasi-evaluasi ini, demikian menurut Pudjoharsoyo, jika dikumpulkan menjadi poin-poin yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan terkait untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan ini sangat positif bagi organisasi, tegas Pudjoharsoyo. Pada sisi yang lain, hampir semua peserta mengungkapkan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika yang dikemukakannya. Strategi-strategi ini merefleksikan pemahaman para peserta atas permasalahan yang dicermatinya, ujar Pudjoharsoyo. Memetakan Potensi Sumber Daya Manusia Meskipun secara kualitas gambaran strategi yang dikemukakan oleh para peserta itu bervariasi, hal tersebut juga tetap memiliki makna bagi organisasi, khususnya dalam memetakan potensi sumber daya manusia. Hal ini lebih mengacu kepada kualitas para peserta seleksi, jelas Pudjoharsoyo. Menurut Pudjoharsoyo, ditinjau dari kualitas gagasan, peserta itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni kualitas pemimpin dan kualitas pelaksana. Mereka yang berkualitas pemimpin lebih mampu mendefinisikan permasalahan yang ada dan mampu menyampaikan pemikiran dan gagasan sebagai jalan keluarnya, jelas Pudjoharsoyo. Sementara mereka yang memiliki kualitas pelaksana, lanjut Pudjoharsoyo, cenderung agak sulit untuk mengartikulasikan gagasannya, baik dari aspek penelaahan terhadap permasalahan maupun dari aspek perumusan terhadap solusi atas permasalahan. Dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita dalam melakukan regenerasi kepemimpinan di Pengadilan, papar Pudjoharsoyo. Nominasi Tiga Besar untuk Masing-Masing Jabatan Pasca diumumkannya hasil pelaksanaan Assessment Test pada tanggal 24-26 September 2018, sebanyak 72 peserta mengikuti tahapan penulisan makalah dan bahan presentasi serta tahapan penilaian kompetensi pada tanggal 5-9 November 2018 lalu. Ke-72 orang peserta tersebut berkompetisi untuk meraih nominasi 3 (tiga) besar untuk masing-masing jabatan. Nominasi 3 (tiga) besar itu telah diserahkan oleh Ketua Panitia Seleksi yang dijabat oleh Kepala Badan Pengawasan kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Penyerahan hasil tersebut dilakukan setelah dilakukan rapat Panitia Seleksi yang dihadiri oleh para penguji yang berasal dari berbagai latar belakang. Atas penyerahan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan apresiasinya. Terima kasih atas kinerja pansel yang sangat baik dan semoga hasi seleksi ini akan memberikan manfaat kepada institusi kita, Ujar Pudjoharsoyo. Hasil ini selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan untuk ditentukan hasil akhirnya, yakni peserta yang ditetapkan untuk menduduki jabatan yang dilelang. Diharapkan pada tahun baru nanti sudah ada pejabat-pejabat baru hasil dari proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • KEGIATAN PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS II
    Rabu, 31 Oktober 2018
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II pada tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2018, bertempat di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor yang diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dilanjutkan dengan pembinaan mengenai Kepemimpinan Organisasi khususnya di Pengadilan Negeri. Menurut Dirjen Badilum sebagai leadership harus bisa menggerakkan organisasi dan bisa menerapkan regulasi program-program  dari lembaga, seorang pemimpin harus menguasai semua yang ada di pengadilan baik mengenai kepaniteraan dan kesekretariatan, selain itu Ketua dan Wakil Ketua harus sebagai Top Role Model yaitu contoh yang terbaik daripada yang dipimpin. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi dirinya sendiri, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan teknis yudisial dalam membantu jalannya kelancaran persidangan para hakim dan juga harus memiliki bekal kemampuan teknis administrasi dalam memimpin dan mengelola organisasi yang lebih baik, pemimpin harus bisa melaksanakan pelayanan hukum yang benar dan cepat. Peserta kegiatan juga mendapatkan materi mengenai Manajemen Kepemimpinan, Kebijakan Umum Akreditasi, Proses Audit Administrasi Perkara dan Pelaksanaan DIPA 01 dan DIPA 03 dari para pemateri yang berkompeten dibidangnya.
    Selengkapnya
  • SEGENAP KELUARGA BESAR DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM BERDUKA CITA
    Selasa, 30 Oktober 2018
    SEGENAP KELUARGA BESAR DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS MUSIBAH JATUHNYA PESAWAT LION AIR JT 610 DI PERAIRAN TANJUNG KARAWANG, TANGGAL 29-10-2018 Anggota IKAHI yang tercatat sebagai penumpang adalah : 1. Kartika Ayuningtyas Upik, Hakim Tinggi Bangka Belitung 2. Hasnawati, Hakim Tinggi Bangka Belitung 3. Rijal Mahdi, Hakim Tinggi PTA Bangka Belitung 4. Ikhsan Riyadi, Hakim PN Koba  Semoga Allah SWT akan selalu memberikan samudra kesabaran dan ketabahan pada keluarga yang ditinggalkan.
    Selengkapnya
  • PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MARI
    Kamis, 27 September 2018
    Jakarta, Kamis, 27 September 2018. Bertempat di Gedung Sekretariat MARI lantai XII, dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI.  Pejabat yang dilantik adalah: 1. Kamaluddin, SH sebagai Kasi Pelayanan Peradilan pada Sub Dit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Misra Dewita, SH, MH sebagai Kasi Bimbingan I pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 3. Saenal Akbar, SH, MH sebagai Kasi Mutasi II pada Sub Dit Mutasi Panitera dan Jurusita Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 4. Suwarni, SH sebagai Kasub Bag Umum Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 5. Supeno, SH sebagai Kasi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana 6. Sigit Tri Nugroho, SE sebagai Kasi Arsip dan Dokumentasi pada Sub Dit. Data dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 7. Yayat Sudrajat, SH, MH, MM sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana 8. Bambang Subekti, SH, MH sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana
    Selengkapnya
  • PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN PIAGAM LOMBA PTSP OLEH KETUA MA DI NUSA DUA
    Rabu, 12 September 2018
    Nusa Dua - Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. kembali menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada satuan-satuan kerja Pengadilan di Nusa Dua, Denpasar, Senin (10/09/2018). Pada saat bersamaan, juga diserahkan piagam pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 4 (empat) lingkungan peradilan yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya mewakili para direktur jenderal badan peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Heri Swantoro, SH., MH menyebutkan bahwa sertifikat akreditasi penjaminan mutu diberikan kepada 12 (dua belas) pengadilan di lingkungan peradilan umum yang terdiri dari 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent) yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Sangatta, dan Pengadilan Negeri Ambon yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent) sedangkan 2 (Dua) Pengadilan lainnya yakni Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Atambua turun dari peringkat A (Excellent) menjadi B (Good). Beliau juga menyampaikan bahwa PTSP adalah merupakan langkah kedua setelah APM sedangkan langkah ketiga adalah penerapan e-court berdasarkan Perma 3 Tahun 2018. Disamping penyerahan sertifikat akreditasi, Prof. Hatta Ali juga memberikan penghargan kepada pemenang lomba PTSP pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan. Untuk peradilan umum sendiri, terdapat 6 (enam) Pengadilan Tinggi dan 26 (dua puluh enam) Pengadilan Negeri yang menerima penghargaan PTSP. Untuk Pengadilan Tinggi, Juara 1 jatuh kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Juara 3 Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Juara Harapan 1 Pengadilan Tinggi Aceh, Juara Harapan 2 Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Juara Harapan 3 Pengadilan Tinggi Makassar. Untuk Kelas 1A Khusus Juara 1 diraih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juara 2 Pengadilan Negeri Surabaya, Juara 3 Pengadilan Negeri Bekasi dan Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Medan. Untuk Kelas 1A yang menjadi Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Negeri Pekanbaru, Juara 3 Pengadilan Negeri Cibinong, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Ambon, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Klaten. Pengadilan Negeri Kelas 1B Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Depok, Juara 2 Pengadilan Negeri Selong, Juara 3 Pengadilan Negeri Wates, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Martapura, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sengkang dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Bangko. Pengadilan Negeri Kelas 2 Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Kuningan, Juara 2 Pengadilan Negeri Semarapura, Juara 3 Pengadilan Negeri Wonosari, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Praya, Juara Harapan 4 Pengadilan Negeri Masohi, Juara Harapan 5 Pengadilan Negeri Oelamasi, Juara Harapan 6 Pengadilan Negeri Pandeglang, dan Juara Harapan 7 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Untuk Juara Umum diraih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
    Selengkapnya
  • FOCUS GROUP DISCUSSION DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
    Selasa, 21 Agustus 2018
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 14 Agustus 2018 s.d. 16 Agustus 2018. Acara dilaksanakan di Hotel Grand Clarion Kendari dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum yang diikuti oleh 58 peserta terdiri dari para Panitera Pengganti dan Jurusita sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Narasumber  yaitu Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum (Direktur Binganis), Dr. Teuku Ilzanoor, S.H., M.Hum (Panitera PT Jakarta), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.