Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PANMUD

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

Panitera Muda

  pak agus   NAMA : AGUS SUSANTIJO, SH.
 NIP : 19710619 199203 1 004
 PANGKAT GOL/RUANG : Penata Tk. I / III.d
 JABATAN : PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  pak dzul   NAMA : ZULKARNAIN, S.H., M.H. 
 NIP : 19790916 200212 1 002
 PANGKAT GOL/RUANG : Penata Tk. I / III.d
 JABATAN : PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
  WhatsApp Image 2021 07 26 at 10.57.44   NAMA : RUSLIN, SH.
 NIP : 198303132006041003
 PANGKAT GOL/RUANG : Penata Tk.I / III.d
 JABATAN : PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • PRESIDEN JOKO WIDODO: TERIMA KASIH MAHKAMAH AGUNG
    Selasa, 20 Februari 2024 11:13 WIB.
    Jakarta-Humas: Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat, Mahkamah Agung setiap tahunnya menyelenggarakan Sidang Istimewa dengan agenda tunggal Penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung. Tahun ini, Laptah digelar pada Selasa, 20 Februari 2024 di Jakarta Convention Centre. Laptah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Acara yang terbuka untuk umum itu dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus bekerja keras membenahi diri, terus melakukan reformasi, menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance. Ia menambahkan bahwa Pemerintah mengapresiasi inovasi-inovasi Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan transformasi hukum. Peningkatan penggunaan system e-court, pengembangan decision support system (DSS) berbasis artificial intelegence, yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya. Rakyat Indonesia, menurutnya, juga mengapresiasi terhadap komitmen keterbukaan kepada publik. Sudah ada 22 ribuan putusan telah dipublikasikan dalam Direktori Putusan yang bisa diakses oleh publik. Saya mendapat laporan bahwa Mahkamah Agung pada tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus 99,47 persen perkara yang masuk. Ini merupakan perkembangan yang sangat bagus, ujarnya yang disambut tepuk tangan para undangan Laptah. Ia menyambut baik reformasi internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menegakkan prinsip rule of law dan good governance dan meningkatkan kinerja pengadilan di seluruh Indonesia secara berkelanjutan. Ia berharap reformasi sistem hukum ini jadi bagian penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang sama, ia mengutarakan bahwa harapan masyarakat kepada peradilan semakin tinggi, masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya. Di tengah-tengah tantangan ini, menurut Presiden, integritas adalah pilar utama, bukan hanya bagi hakim agung tetapi seluruh hakim di Indonesia, seluruh panitera, ASN dan pegawai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pasti akan menjadi rujukan para hakim, menjadi tauladan bagi hakim di seluruh Indonesia dan menjadi harapan keadilan bagi masyarakat. Baginya, Kualitas SDM Hakim adalah kunci, integritasnya, profesionalitasnya, kepekaannya terhadap keadilan masyarakat, kepekaannya terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi bukan hanya mengadopsi teknologi baru tetapi juga perspektif dan sensitifitas dalam menyelesaikan perkara hukum, misalnya penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara. Selain dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Laptah ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:Sno,Alf,Adr)
    | Selengkapnya |
  • LAPORAN TAHUNAN MAHAKAMAH AGUNG TAHUN 2023, INTEGRITAS KUAT PERADILAN BERMARTABAT
    Selasa, 20 Februari 2024 10:15 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada hari Selasa, 20 Februari 2024 pukul 09.00. WIB di ruang Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Laporan tahunan kali ini bertema Integritas Kuat Peradilan Bermartabat. Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan di setiap awal tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkaamh Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan undangan lainnya. Bagi Syarifuddin, Laptah kali ini merupakan Laptah terakhir, karena masa jabatannya akan berakhir pada bulan November 2024 mendatang. Untuk itu, selain menguraikan tentang capaian kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama tahun 2023, Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut juga merangkum secara garis besar capaian dan tantangan selama masa kepemimpinannya sebagai Ketua Mahkamah Agung yang dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan saat ini. MAHKAMAH AGUNG BERHASIL MELEWATI TANTANGAN PANDEMIK DENGAN BAIK Syarifuddin menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung tepat saat munculnya pandemik di awal tahun 2020. Pandemik ini menurutnya telah mendorong percepatan terwujudnya sistem peradilan elektronik bagi semua jenis perkara dan semua tingkat peradilan. Jika merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, maka sistem peradilan elektronik sesungguhnya baru akan dikembangkan pada fase lima tahunan ke tiga, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2025 namun faktanya pada tahun 2022 sistem peradilan elektronik sudah dapat diimplementasikan bagi semua perkara dan semua tingkat pemeriksaan. Ini merupakan sebuah lompatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, namun dengan kesungguhan dari segenap aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka semua itu dapat diwujudkan jauh sebelum waktu yang ditargetkan. Bukan hanya itu, Mahkamah Agung juga telah menjadi pelopor bagi penerapan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e BERPADU) yang dikembangkan oleh putra putri terbaik Mahkamah Agung. Aplikasi e-BERPADU berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh institusi penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga proses penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Sedangkan untuk memulihkan kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kinerja aparatur, Mahkamah Agung telah mencanangkan dan merealisasikan 14 langkah kebijakan sebagai berikut: 1. Membersihkan para oknum Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. 2. Memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di Mahkamah Agung melalui sistem rotasi dan mutasi secara berkala. 3. Membangun sistem seleksi dan rekruitmen jabatan secara ketat dengan melibatkan rekam jejak integritas. 4. Memberhentikan para pejabat yang terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran. 5. Mengoptimalkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) pengawasan untuk memantau dan mengawasi aparatur Mahkamah Agung serta memasang CCTV di area kantor yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS MA). 6. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu bersama-sama dengan Komisi Yudisial. 7. Menerjunkan Mysterious Shoper untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur di Mahkamah Agung. 8. Membentuk kanal pengaduan khusus (Bawas Care) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA. 9. Melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam rangka pembentukan mysterious shoper dari unsur masyarakat. 10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. 11. Menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara acak dengan menggunakan aplikasi SMART MAJELIS. 12. Memberlakukan sistem presensi online menggunakan foto wajah (swa foto) dengan bantuan sistem GPS terkunci. 13. Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mandiri di Mahkamah Agung. 14. Mengeluarkan Instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diputar secara berkala di Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia. (azh/RS/photo:
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG SECARA RESMI MEMBUKA PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024
    Senin, 19 Februari 2024 13:00 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung secara resmi membuka Pameran Kampung Hukum 2024 pada Senin pagi, 09.00 (19/02) di Jakarta Convention Centre. Hal Ini merupakan Pameran pertama yang diselenggarakan selama Syarifuddin memimpin Mahkamah Agung. Hal itu dikarenakan Syarifuddin mulai memimpin saat Indonesia dilanda pandemic. Kegiatan diawali penyambutan Ketua Mahkamah Agung dan rombongan dengan tari Gending Sriwijaya. Tari ini melambangkan kegembiraan gadis-gadis Palembang dalam menyambut tamu yang datang. Hadir dalam pembukaan ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, perwakilan Kementerian/Lembaga para peserta Pameran Kampung Hukum 2024, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Jabodetabek, para mahasiswa, dan lainnya. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Pameran Kampung Hukum ini merupakan perwujudan dari kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat tranparasi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum, serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan. Oleh karena itu, ia berharap pameran ini dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Penyelenggraan Pameran Kampung Hukum ini, selain menjadi ajang untuk menampilkan berbagai produk layanan hukum dari para peserta, juga dapat menjadi wahana untuk memberikan pendidikan serta pemahaman tentang hukum dan dunia peradilan kepada para pelajar dan masyarakat pada umumnya, melalui tampilan informasi yang lebih menarik, ujarnya. Meskipun waktunya sangat singkat, yaitu hanya dua hari, ia berharap momentum Pameran Kampung Hukum ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pengunjung yang datang. Pada sambutannya, ia menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada 31 peserta Pameran Kampung Hukum 2024 yang telah turut berkontribusi dalam memeriahkan Pagelaran Pameran Kampung Hukum ini Setelah prosesi pembukaan Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung melalukan tinjauan ke seluruh booth Pameran Kampung Hukum 2024. Sebagai informasi, Pameran Kampung Hukum ini terbuka untuk umum. Mahasiswa, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum boleh berkunjung dan tanpa biaya. Pameran dibuka mulai pukul 09.00-15.30 setiap harinya. (azh/RS/photo:Alf)
    | Selengkapnya |
  • VAKUM 3 TAHUN KARENA PANDEMI, MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENYELENGGARAKAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM
    Jumat, 16 Februari 2024 09:05 WIB.
    Jakarta-Humas: Setelah tiga tahun vakum karena Pandemi, tahun ini Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum. Pameran akan dilaksanakan pada dua hari yaitu tanggal 19-20 Februari 2024 di Jakarta Convention Centre, Jakarta. Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Senin pagi, 19 Februari 2024 pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, para pimpinan Lembaga peserta pameran, dan yang lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan Laporan Tahunan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk menyosialisasikan produk-produk hukum kepada publik melalui cara yang menyenangkan dan mengedukasi. Selain itu, Pameran yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini, bertujuan untuk memberikan akses semudah-mudahnya kepada masyarakat untuk mendpatkan informasi langsung terkait apa itu Mahkamah Agung, tugas dan fungsinya, aneka kebijaknnya dan informasi lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh 31 kementrian/lembaga hukum, NGO, Mitra Bank, yang memamerkan berbagai kebijakan dan prestasinya masing-masing. Adapun Peserta Pameran dari instansi adalah: MPR RI Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Kepolisian RI Kementerian Hukum dan HAM Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Peserta Pameran Kampung Hukum dari Lembaga NGO, yaitu Tim Pembaruan Mahkamah Agung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) Jimly School of Law and Government Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Pada Pelaksanaan pameran kali ini selain diikuti oleh instansi yang di atas, diikuti pula oleh 7 Eselon 1 di MA dengan memamerkan kebijakan dan keberhasilan dalam pelayanan publik yaitu: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung Badan Pengawasan Mahkamah Agung Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Klinik Kesehatan Mahkamah Agung Peserta Pameran dari mitra bank Mahkamah Agung, yaitu: Bank Mandiri Bank Negara Indoensia Bank Rakyat Indonesia Bank Syariah Indonesa Bank Tabungan Negara Pameran Kampung Hukum 2024 akan diisi dengan beragam kegiatan, seperti talkshow, kuis, pagelaran musik, dan lain-lain. Kegiatan ini terbuka untuk umum, baik mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum bisa mengunjungi Pameran Kampung Hukum ini yang dimulai pukul 09.00-15.30 pada setiap harinya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA MINTA 659 TUTOR DAN MENTOR AJARKAN AGAMA KEPADA PARA HAKIM
    Kamis, 15 Februari 2024 15:55 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.membuka secara resmi kegiatan Training of Trainer (TOT) dan Training Mentor Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu pada Senin pagi, 15 Februari 2024 di hotel Grand Mercure, Jakarta. Sebanyak 659 tutor dan mentor mengikuti acara yang akan berlangsung hingga Senin, 18 Februari 2024 mendatang ini. Para mentor dan tutor ini merupakan hakim-hakim terpilih yang akan membimbing hakim-hakim baru dalam menjalankan tugasnya. Ratusan mentor dan tutor ini berasal dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: Dari Peradilan Umum, 103 Tutor dan 309 mentor. Dari Peradilan Agama, 41 orang tutor dan 123 mentor Dari Peradilan Tata Usaha Negara, 17 orang Tutor dan 51 orang Mentor Dari Peradilan Militer, 5 orang Tutor dan 10 orang Mentor. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah AgungHery Mulyono, S.H., M.H. menyatakan bahwa pemilihan tutor dan mentor ini dilakukan secara selektif, baik dari aspek integritas, profesionalitas, dan rekam jejak selama menjalankan tugas sebagai hakim. Pemilihan ini melibatkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dalam kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi para hakim yang telah terpilih untuk menjadi tutor dan mentor. Menurutnya ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dapat memastikan bahwa para calon hakim yang nantinya akan bertugas sebagai hakim bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya nanti. TOT ini juga langkah awal dalam mempersiapkan generasi penerus para hakim yang berkualitas dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa, sebagai upaya untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Baginya, seorang hakim, selain harus menguasi pengetahuan tentang hukum dan teknis penanganan perkara, namun juga harus memiliki integritas yang tinggi. Kedua hal tersebut bukanlah pilihan, melainkan wajib dimiliki oleh setiap orang yang akan menjalankan profesi sebagai hakim. Selain integritas dan profesionalitas, menurutnya ilmu agama juga harus diajarkan kepada para hakim. Agama apapun. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Selain integritas dan profesionalitas, saya juga menekankan para mentor dan tutor untuk mendekatkan para hakim dengan agamanya, agar hati nuraninya ikut bekerja. Karena semakin dekat dengan agama, maka integritasnya akan semakin mulia. Hati nuraninya akan ikut menuntun, jelas Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut. Ia mengingatkan kepada 659 orang ini bahwa profesi hakim memiliki tanggung jawab yang besar bagi proses penegakan hukum dan keadilan, sehingga para Tutor dan Mentor harus dapat memastikan bahwa setiap calon hakim mampu memahami tentang pentingnya aspek profesionalitas, integritas, dan etika dalam menjalankan tugasnya, kesemuanya itu akan semakin baik jika diimbangi dengan mempedomani ajaran agama. Pada kesempatan tersebut, Ia berpesan kepada para tutor dan mentor terpilih ini untuk menjadi guru, pembimbing, dan senior yang mampu memberi contoh dan keteladanan yang baik bagi para calon hakim, karena keteladanan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang tanpa harus diterjemahkan, namun mampu menjadi inspirasi dan tuntunan moral secara universal. Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan lainnya. (azh/RS/photo: Alf&Adr)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • DI HADAPAN PRESIDEN, KETUA MAHKAMAH AGUNG RI SAMPAIKAN CAPAIAN DALAM LAPORAN TAHUNAN 2023
    Selasa, 20 Februari 2024
    Mahkamah Agung RI kembali menggelar Sidang Istimewa, dengan agenda tunggal penyampaian Laporan Tahunan 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, pada hari Selasa, 20 Februari 2024.  Kegiatan ini diawali dengan penampilan Paduan Suara Universitas Diponegoro yang membawakan lagu nasional dan daerah. Kemudian, para ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari 4 lingkungan pengadilan memasuki ruang Sidang Istimewa dengan mengenakan toga sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Kemudian para pejabat Eselon I, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., mengikuti prosesi dengan pakaian sipil lengkap (PSL). Kemudian, dilanjutkan dengan prosesi para hakim agung Mahkamah Agung RI. Presiden Republik Indonesia, H. Ir. Joko Widodo turut menghadiri Sidang Istimewa ini. Capaian instansi selama tahun 2023 disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Beliau pada kesempatan ini menekankan upaya meningkatkan integritas aparat peradilan dan kualitas layanan hukum pada masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia juga mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan kualitas layanan hukum. Kegiatan ini selain diikuti aparat peradilan juga dihadiri perwakilan Mahkamah Agung dari negara-negara sahabat, yaitu dari Malaysia, Singapura, Australia, Qatar, Kuwait, China, Saudi Arabia dan Rusia.
    Selengkapnya
  • SELALU RAMAI PENGUNJUNG, BOOTH DITJEN BADILUM RAIH JUARA 3 PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024
    Selasa, 20 Februari 2024
    Walaupun telah memasuki hari kedua sekaligus hari terakhir Pameran Kampung Hukum 2024, antusiasme dan minat pengunjung sepertinya belum juga surut. Hal ini terlihat dari booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang tak sepi pengunjung pada Selasa, 20 Februari 2024. Selain dari lingkungan peradilan, banyak juga masyarakat umum yang mengunjungi booth Ditjen Badilum seperti mahasiswa, akademisi, dan lainnya. Selain itu, beberapa hakim agung juga menyempatkan diri untuk mengunjungi booth Ditjen Badilum, di antaranya, Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Yang Mulia Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Yang Mulia Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Yang Mulia Dr. Hj. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Selain itu, turut mengunjungi booth Ditjen Badilum adalah Chief Justice of Singapore, Sundaresh Menon, beserta perwakilan lainnya dari Mahkamah Agung Singapura.  Bersamaan dengan hari terakhir Pameran Kampung Hukum 2024, penutupan dilakukan oleh Rudy Sudianto, S.H., M.M., Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Badan Urusan Administrasi. Selain itu, diumumkan juga pemenang untuk lomba booth terfavorit dan booth terbaik. Pada pengumuman tersebut, Ditjen Badilum berhasil meraih juara 3 booth terbaik pada Pameran Kampung Hukum 2024. Pada akhir rangkaian kegiatan Pameran Kampung Hukum 2024, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI menampilkan hiburan dengan menghadirkan band Padi Reborn yang berhasil mengguncang Ruang Cenderawasih Jakarta Convention Center sekaligus menyemarakkan penutupan Pameran Kampung Hukum 2024 kali ini.
    Selengkapnya
  • IKUT MERIAHKAN DAN EDUKASI MASYARAKAT, DITJEN BADILUM HADIR PADA PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024
    Senin, 19 Februari 2024
    Ikut menyemarakkan dan memeriahkan suasana sekaligus memperkenalkan inovasi dan produk kepada masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum turut membuka booth pada Pameran Kampung Hukum 2024 di Ruang Cenderawasih Jakarta Convention Center. Pada hari pertama, tanggal 19 Februari 2024, booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kedatangan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. beserta jajaran pimpinan Mahkamah Agung lainnya. Rombongan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI disambut langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. beserta istri sekaligus menyematkan tanjak dan selendang sebagai simbol selamat datang. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengajak rombongan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI untuk melihat sejenak inovasi dan produk unggulan dari Ditjen Badilum yang telah dikembangkan dan diimplementasikan. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memaparkan beberapa inovasi unggulan, di antaranya: aplikasi Satu Jari, aplikasi LENTERA, dan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh atau AMPUH. Di akhir kunjungannya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial menyempatkan diri untuk menuliskan pesan dan kesan terhadap Ditjen Badilum dan/atau mengenai booth Ditjen Badilum. Selain kunjungan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI beserta rombongan, booth Ditjen Badilum juga mengadakan kuis singkat yang mengedukasi para pengunjung, tentu saja tidak lupa dengan pemberian hadiah berupa cendera mata menarik, seperti payung, gelas mug, power bank, dan sebagainya. Kuis kali ini menghadirkan bintang tamu, Kiky Saputri, selaku host pada sesi kuis kali ini. Pembawaan yang jenaka dari para host menarik para pengunjung yang terlihat sangat antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menambah semarak suasana booth dari Ditjen Badilum pada hari pertama Pameran Kampung Hukum 2024.
    Selengkapnya
  • VAKUM SELAMA 3 TAHUN, PAMERAN KAMPUNG HUKUM KEMBALI DIGELAR
    Senin, 19 Februari 2024
    "Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat" merupakan tema yang diangkat dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2024 yang kembali digelar pada tanggal 19 s.d. 20 Februari 2024. Bertempat di Ruang Cenderawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta, pameran diawali dengan doa, lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. serta dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Pada sambutan yang diberikan dalam pembukaan tersebut, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI berharap agar Pameran Kampung Hukum 2024 ini dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal produk-produk hukum dengan kemasan yang lebih menarik.  Kembali digelar setelah tiga tahun vakum akibat wabah COVID-19, pameran ini diikuti oleh 31 kementerian/lembaga hukum, organisasi nonpemerintah, dan bank mitra yang masing-masing menunjukkan kebijakan, produk, dan inovasinya. Selain pameran, kegiatan ini juga diisi dengan talkshow dari berbagai narasumber, pagelaran musik, kuis, dan kegiatan menarik lainnya. Pameran ini terbuka untuk umum dan gratis tanpa biaya masuk. Adapun peserta pameran dari instansi adalah: MPR RI Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Kepolisian RI Kementerian Hukum dan HAM Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Peserta pameran dari organisasi nonpemerintah, di antaranya: Tim Pembaruan Mahkamah Agung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) Jimly School of Law and Government Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Selain itu, pameran juga diikuti oleh tujuh Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, yaitu: Direktorat Jenderal Badan Peradilan UmumDirektorat Jenderal Badan Peradilan AgamaDirektorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha NegaraBadan Pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan PeradilanKepaniteraan Mahkamah AgungBadan Urusan Administrasi Klinik Kesehatan Mahkamah Agung Peserta Pameran dari mitra bank Mahkamah Agung, yaitu: Bank MandiriBank Negara IndoensiaBank Rakyat IndonesiaBank Syariah IndonesaBank Tabungan Negara
    Selengkapnya
  • DENGAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS, DITJEN BADILUM TINGKATKAN PELAYANAN HUKUM KALANGAN RENTAN
    Kamis, 15 Februari 2024
    Penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Namun dengan kondisinya, mereka menghadapi resiko mengalami kesulitan mendapatkan layanan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi penyandang disabilitas, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kembali mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas. Untuk tahun anggaran 2024 ini, kegiatan bimtek tersebut diadakan pada hari Senin-Rabu, 5-7 Februari 2024, bertempat di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan yang dihadiri peserta dari kalangan ketua pengadilan negeri dan sekretaris pengadilan negeri di wilayah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparat pengadilan tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah: Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. , Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto; Dra. Detty Supriastuti, Ketua Pusat Informasi Kegiatan Persatuan Orang Tua Down Syndrome (PIK POTADS); Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H, Ketua Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) ; Drs. Gufron Sakaril, M.M, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.