Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

JENIS LAYANAN

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

Jenis Layanan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS IB

 

Jenis Layanan UMUM

  1. Menerima Surat Masuk
  2. Menerima Tamu

Jenis Layanan KEPANITERAAN MUDA PIDANA

  1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
  2. Penerimaan pendaftaran permohonan praperadilan.
  3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
  4. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  5. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
  7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
  8. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
  9. Penerimaan permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  10. Penerimaan permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
  11. Penerimaan permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

Jenis Pelayanan KEPANITERAAN MUDA PERDATA:

  1. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
  2. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
  3. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.
  4. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.
  5. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  6. Menerima pendaftaran pekara perlawanan HKI.
  7. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
  8. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
  9. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
  10. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  11. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  12. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
  13. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
  14. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
  15. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
  16. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
  17. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
  18. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
  19. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
  20. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
  21. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
  22. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

Jenis Pelayanan INZAGHE:

  1. Menerima Berkas Perkara Perdata

Jenis Layanan KEPANITERAAN MUDA HUKUM:

  1. Permohonan pendaftaran pendirian CV.
  2. Permohonan waarmaking surat-surat.
  3. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
  4. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
  5. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  6. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
  7. Permohonan legalisasi surat.
  8. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
  9. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  10. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
  11. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
  12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

PROSEDUR :

Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut :

  1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
  2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
  3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.
Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • MAHKAMAH AGUNG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MENYUKSESKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
    Kamis, 28 Oktober 2021 13:54 WIB.
    Jakarta-Humas: Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan terus berupaya berpartisipasi aktif untuk menyukseskan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, sepanjang kewenangan Mahkamah Agung. Terkait hal tersebut, Kamis (28/10) Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyelenggarakan acara sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berlaku sejak tanggal 17 September 2021. Acara sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. PerMA tersebut diterbitkan sebagai turunan peraturan dari UU Cipta Kerja pasal 118 yang mengubah pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana salah satu pasal perubahan tersebut telah mengalihkan penanganan perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Penyusunan PerMA dilakukan melalui pelibatan unsur pengadilan, akademisi, dan praktisi melalui serangkaian acara rapat Kelompok Kerja, wawancara dan FGD dengan perwakilan pengadilan niaga di seluruh Indonesia, praktisi, asosiasi, ahli ekonomi, perwakilan Kementrian terkait, serta akademisi, tutur Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung dalam sambutannya. Lebih lanjut, Hakim Agung Syamsul Maarif sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut mengatakan bahwa PerMA No. 3 Tahun 2021 mengatur beberapa ketentuan baru dan spesifik bagi pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU. Ketentuan ini di antaranya meliputi yuridiksi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan untuk menangani perkara keberatan atas KPPU, jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan, adanya uang jaminan dalam hal putusan KPPU menjatuhkan denda, batasan dalam memeriksa kembali keterangan saksi dan/atau ahli, larangan menerima alat bukti surat/dokumen, dan eksekusi terhadap Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa melalui proses keberatan/kasasi. Narasumber lainnya, Jenny Da Rin, Penasehat Menteri di bidang Komunikasi Politik dan Strategis Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia menyatakan dukungan Pemerintah Australia atas terselenggaranya dialog antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia seputar penanganan perkara persaingan usaha. Selama lebih dari dua dekade, pengadilan Australia dan Indonesia telah bekerja sama dengan dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice yang didanai Pemerintah Australia. Australia mendukung Peraturan Mahkamah Agung tentang persaingan usaha untuk menghasilkan putusan yang lebih konsisten, meningkatkan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, kata Jenny Da Rin. Narasumber lainnya, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof. Ningrum Sirait. dalam paparannya menyatakan bahwa PerMA adalah solusi terdekat (immediate solution). PerMA mengisi kekosongan hukum. Tujuan adanya PerMA untuk berkontribusi pada kepastian hukum. Tidak ada produk hukum yang sempurna, PerMA baru ini akan diuji melalui penerapannya di lapangan, dan di masa yang akan datang dapat diamandemen sesuai dengan kebutuhan. Acara sosialisasi bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui kanal Youtube Mahkamah Agung, diharapkan lebih banyak lagi publik yang dapat mengetahui serta memahami pengaturan PerMA No. 3 Tahun 2021. Besar harapan saya, bahwa pelaksanaan PerMA No. 3 Tahun 2021 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu saya mendorong adanya kerjasama yang baik antara para pihak yang terlibat di dalamnya, harap Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung. Acara ini diikuti oleh para hakim, akademisi, praktisi hukum, pers, mahasiswa, dan lainnya. (azh/RS/Dr. H. Sobandi, S.H., M.H)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG HADIRI PUNCAK ACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-93 TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL
    Kamis, 28 Oktober 2021 13:14 WIB.
    Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH menghadiri Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 2021 secara Virtual pada Kamis 28 Oktober 2021 di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung. Peringatan Sumpah Pemuda Tahun ini mengambil tema ''Bersatu,Bangkit dan Tumbuh" Acara dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri secara Virtual dari ruangan masing-masing yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga dan Kementerian serta undangan lainnya. .
    | Selengkapnya |
  • MA DAN MUI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN
    Rabu, 27 Oktober 2021 17:05 WIB.
    Jakarta-Humas: Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka mengembangkan penegakkan hukum berbasis syariah di Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, dan Ketua MUI, K.H. Miftachul Akhyar yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Rabu siang (27/10) di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung, Jakarta. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memangkas permasalahan-permasalahan yang timbul dari sengketa keuangan syariah atau industri halal yang kian marak di Indonesia. Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Agung menyambut baik kerja sama ini, karena merasa terbantu dalam mengurangi sengketa keuangan syariah. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu juga menyatakan bahwa nota kesepahaman ini bisa menjadi bekal untuk ke akhirat nanti, saya harapkan Nota Kesepahaman ini tidak hanya menjadi ibadah kita di dunia namun juga menjadi pahala untuk bekal ke akhirat, harap Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut. Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto,S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Sedangkan dari MUI turut hadir yaitu Wakil Sekjen MUI Dr. Ihsan Abdullah, Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Prof. Dr. Zainal Arifin Hosein S.H., M.H., Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ahmad Azharuddin Latief, M.Ag., M.H, dan Anggota Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Mohammad Hoessein, S.H., M.H. Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata dan berfoto bersama. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA: WISUDA PURNABAKTI PENANDA PARIPURNANYA PENGABDIAN KEDINASAN SEORANG JURU ADIL
    Rabu, 27 Oktober 2021 12:27 WIB.
    Jakarta - Humas : Wisuda purnabakti adalah sebagai penanda paripurnanya pengabdian kedinasan seorang juru adil setelah berpuluh tahun melakukan pergulatan kemanusiaan dalam memutus dan mengadili perkara. Terlebih jika perkara itu berkaitan dengan nyawa dan nasib orang, bahkan tidak hanya 1 atau 2 orang, melainkan mungkin saja perkara yang diputus itu menentukan nasib orang banyak. Dalam keadaan tertentu seorang hakim harus betul-betul berijtihad, mencurahkan seluruh akal budinya melakukan judicial activism dalam menemukan hukum yang tepat dan cocok untuk perkara yang sedang ditanganinya. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung (KMA) RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya saat pimpin wisuda Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bapak H. Suripto, S.H., M.H. secara vitual Rabu, 27 Oktober 2021. Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut menyampaikan beratnya pengabdian dan tanggung jawab seorang Hakim, tidak semua hakim diberi anugerah oleh Allah Swt untuk mengalami momen bersejarah seperti ini. Cukup banyak hakim yang meninggal dunia atau terhenti pengabdiannya karena satu dan lain hal sebelum mencapai usia pensiun, sehingga tidak dapat merasakan momentum wisuda purnabakti. Guru besar Universitas Diponegoro tersebut dalam sambutannya mengutip ucapan Rasulullah SAW Ketika bermunajat kepada Allah Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, jadikan pula sebaik-baik amalku berada di masa akhir umurku, dan jadikan hari terbaikku adalah hari pada saat aku bertemu dengan-Mu. Karenanya, berbahagialah para hakim yang dapat mengakhiri masa pengabdiannya dengan nama baik yang terjaga dan prestasi yang membanggakan. Yang demikian itu adalah penanda bahwa hakim tersebut telah menjalankan pengabdian tugasnya secara sungguh-sungguh, penuh dedikasi dan keikhlasan. Pada kesempatan tersebut, KMA mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian panjang yang telah Bapak darma baktikan. Selamat memasuki usia pensiun dan selamat berkumpul dan berbahagia dengan keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada Bapak H. Suripto, S.H., M.H. dan keluarga. Amiin Yaa Rabbal Alamin.ujar Prof Syarifuddin mengakhiri sambutannya. Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Umum Dharmayukti Karini serta seluruh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia secara daring.(ERW/PN)
    | Selengkapnya |
  • KOMUNIKASI DAN KOORDINASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PENGADUAN " PENGADUAN TERHADAP MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
    Senin, 25 Oktober 2021 15:56 WIB.
    Jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH menerima kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia, yang diketuai oleh Wakil Komnas Ham Munafrizal Manan, pada hari Senin 25/10/2021, bertempat diruang rapat WKMA Bidang Non Yudisial dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sejarah berdirinya Komnas Ham berdasarkan Kepres No 50 Tahun 1993, tentang Komnas Ham dimotori oleh Ali Said yang juga merupakan Mantan Ketua Mahkamah Agung, sehingga Komnas Ham ingin melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai pengaduan " pengaduan terhadap MA dan empat lingkungan Peradilan Sementra itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH menerima dengan baik tujuan wakil Komnas Ham tersebut, dan juga Komunikasi dan Koordinasi mengenai pengaduan " pengaduan terhadap MA dan empat lingkungan peradilan tidak sampai disini saja, dan bisa dilakukan lebih intensif lagi untuk kedepannya. Acara audensi ini juga dihadiri oleh Ketua Kamar Pengawasan, Plt Kepala Badan Pengawasan, inspektur wilayah Badan Pengawasan dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Diakhir pertemuan ditutup dengan foto bersama. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • RAPAT EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN III DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 28 Oktober 2021
    Pada tanggal 26 Oktober 2021, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi kinerja dan anggaran triwulan III pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan serapa anggaran pada triwulan III sekaligus mengevaluasi hasil tindak lanjut pada triwulan sebelumnya.
    Selengkapnya
  • SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA PARA YANG MULIA HAKIM AGUNG
    Selasa, 19 Oktober 2021
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Yang Mulia Hakim Agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021. Tujuh Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Gung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.adalah: Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.  Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer.
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN TINGGI GORONTALO
    Senin, 18 Oktober 2021
    Dalam rangka meningkatkan kualitas kualitas asesor dari pengadilan tinggi dalam melakukan evaluasi sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tim asesor Ditjen Badilum dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, S.H, M.Hum. Kegiatan diadakan di kota Gorontalo, pada 14-15 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, S.H., M.H.
    Selengkapnya
  • SURVEILANS AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI GORONTALO DAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
    Rabu, 13 Oktober 2021
    Pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Tim surveilans dari DItjen Badilum dipimpin oleh Lies Khadijah SH, MH (Kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Surveilns bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan administrasi di Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu. Surveilans dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Dr. H. Prayitno Iman Santoso, SH. MH dan diikuti oleh para hakim,panitera dan staf pada Pengadilan Negeri Gorontalo . Seleps dari Pengadilan Negeri Gorontalo, tim asesor Ditjen Badilum melanjutkan kegiatan surveilans pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Surveilans ini diikuti langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, SH, MH. Dalam surveilans yang diikuti para hakim tinggi, panitera pengganti, pejabat dan staf ini, dilakukan pemantauan kesesuaian pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tinggi Gorontalo .
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
    Rabu, 13 Oktober 2021
    Dalam rangka meningkatkan kualitas kualitas asesor dari penngadilan tinggi dalam melakukan evaluasi sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan diadakan di kota Mataram, pada 11-13 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum. Tim asesor Ditjen Badilum dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH, dan beranggotakan Candra, SH (Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal), dan Achmad Basyari, SE (Kepala Seksi Pelayanan Peradilan)).
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.