Artikel
Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik
Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.
PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
- WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL HADIRI RAPAT POKJA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Sabtu, 07 September 2024 02:15 WIB.
Cianjur " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisual, Suharto, S.H., M.Hum, menghadiri Rapat Kelompok Kerja Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang berlangsung pada Jum'at 6 September 2024 di Hotel Grand Aston Puncak Cianjur. Diketahui Tim Kecil Kelompok Kerja Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Mahkamah Agung telah menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman penanganan tindak pidana di bidang perpajakan,. Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mengatakan, salah satu mandat dari kelompok kerja tersebut adalah mempersiapkan regulasi terkait tindak pidana perpajakan. Olehnya itu Kelompok Kerja ini mengadakan rapat untuk membahas Rancangan PERMA Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Suharto berharap melalui rapat ini, kedepan adanya konsistensi putusan dan adanya peningkatan kapasitas para hakim terkait pemahaman tindak pidana pajak. Pada kesempatan yang sama Katua Kamar Pembinaan pada Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, S.H., L.LM., PhD mengatakan Rapat Pleno Pembahasan Rancangan Peraturan Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dengan cara penegakan hukum yang pasti. Untuk itu diperlukan peraturan Mahkamah Agung tindak pidana perpajakan. Hadir pada acara tersebut, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung serta para Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung. (enk/pn/photo:alf,adr).
| Selengkapnya |- KETUA MA RESMIKAN NAMA RUANG SIDANG UTAMA PT BANDUNG
Jumat, 06 September 2024 12:31 WIB.
Bandung-Humas: Saya senang, bahagia, dan banggabisa meresmikan ruang sidang utama yang menggunakan nama saya. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat meresmikan nama ruang sidang utama Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada Jumat, 6 September 2024. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa PT Bandung bukanlah yang pertama menamakan ruang sidang dengan namanya. Sebelumnya,sudah ada beberapa pengadilan yang menamakan ruang sidang dengan namanya. Baginya, ia senang dan bahagia dengan penamanaan itu. Namun, ia berharap semoga penggunaan nama ini bukan sekedar penghargaan, tetapi juga bisa menjadi penyemangat dalam memberikan putusan-putusan yang berkualitas dan memiliki konsistensi putusan. Semoga ruang sidang ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas peradilan. Semoga juga dari ruang sidang ini lahir putusan-putusan yang lahir karena kebenaran, putusan yang memberikan keadilan bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya, ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu. Sebagai infomasi bahwa ruang sidang utama PT Bandung tersebut sudah puluhan tahun digunakan, baik untuk sidang perkara maupun untuk rapat. Namun, hingga kini ruang tersebut belum memiliki nama. Atas inisiatif pimpinan PT Bandung, Penamaan baru dilakukan pada tahun 2024 ini dengan memilih nama Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., sebagai nama ruang sidang utamanya. Ketua PT Bandung Dr. Moh Eka Kartika, E.M., S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa nama Syarifuddin dipilih untuk penamaan gedung ini bukan sekedar penghargaan, namun juga menjadi simbol kesungguhan dalam menegakkan keadilan. Karena menurutnya, Syarifuddin merupakan inspirasi dalam mencapai tujuan peradilan yang agung. Pada kesempatan yang sama, Ketua MA juga meresmikan inovasi baru PT Bandung yaitu aplikasi e-Cakra (elektronik capaian kinerja). Terkait aplikasi ini, Ketua MA merasa bangga dengan inovasi yang diciptakan oleh PT Bandung. Hal ini menurutnya merupakan bukti nyata dari komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Saya apresiasi PT Bandung untuk inovasi ini, karena artinya mereka memiliki tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kata Ketua MA. Ketua MA berharap aplikasi ini bisa dijadikan contoh pengadilan lain. Semoga e-cakra bisa mempercepat visi misi kita dalam menuju peradilan yang agung yaitu peradilan yang menggunakan teknologi, harap Ketua MA. Hadir pada acara ini Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini, para hakim tinggi dan hakim tingkat pertama di wilayah Jawa Barat, serta undangan lainnya. (azh/RS/photo:Yrz)
| Selengkapnya |- TINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT KE PENGADILAN, KETUA MA RESMIKAN PULUHAN GEDUNG BARU
Kamis, 05 September 2024 14:05 WIB.
Slawi-Humas: Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengadilan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syrifuddin, S.H., M.H., meresmikan puluhan gedung pengadilan baru pada Kamis, 5 September 2024. Kegiatan dipusatkan di salah satu gedung pengadilan baru yaitu Pengadilan Agama Slawi, Jawa Tengah. Pembangunan gedung pengadilan baru ini merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan reformasi peradilan serta peningkatan kualitas layanan pengadilan. Puluhan gedung baru tersebut terdiri atas 4 gedung pengadilan tingkat banding dan 21 gedung pengadilan tingkat pertama. Acara peresmian ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, perwakilan PJ Gubernur Jawa Tengah, para pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para hakim tinggi dan hakim tingkat pertama di wilayah Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa penyediaan infrastruktur yang layak merupakan aspek mendasar, agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, dalam menegakkan hukum dan memberi layanan hukum yang prima kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan gedung pengadilan baru ini, merupakan langkah progresif. Seperti sebelumnya, gedung-gedung baru ini telah didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan teknologi, ruang kerja yang ergonomis, dan fasilitas yang mendukung l pelaksanaan sidang dan administrasi peradilan. Ia berpesan kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding maupun Tingkat pertama untuk bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga gedung ini sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Keberlanjutan operasional gedung ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi cerminan dari profesionalisme dan integritas lembaga peradilan. Kita bersama-sama perlu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan gedung ini agar tetap menjadi tempat yang representatif dan berprestasi, tegasnya. Berikut adalah daftar gedung pengadilan yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung: Gedung Pengadilan Tingkat Banding yaitu: Pengadilan Tinggi Aceh; Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau; Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari: Pengadilan Negeri Banda Aceh; Pengadilan Negeri Rantau; Pengadilan Negeri Paringin; Pengadilan Negeri Dobo; Pengadilan Negeri Kaimana; Pengadilan Agama Kota Cimahi; Pengadilan Agama Slawi; Pengadilan Agama Ngamprah; Pengadilan Agama Pagar Alam; Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura; Pengadilan Agama Teluk Kuantan; Pengadilan Agama Nanga Bulik; Pengadilan Agama Sukamara; Pengadilan Agama Tahuna; Pengadilan Agama Kwandang; Pengadilan Agama Toli-Toli; Pengadilan Agama Banggai; Pengadilan Agama Rumbia; Pengadilan Agama Dataran Hunimoa; Pengadilan Agama Dataran Hunipopu; Pengadilan Agama Kaimana. Pembangunan gedung baru adalah wujud komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia. (azh/RS/photo:Sno,Adr)
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MA HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI III DPR RI
Kamis, 05 September 2024 02:49 WIB.
Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto,SH.,MH menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI pada Rabu, 4 September 2024 di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR Jakarta. Rapat dengan agenda pembahasan RKA-K/L 2025 serta usulan program ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh M.M dan dihadiri oleh para anggota komisi III lainnya. Dalam kesempatan tersebut Sekretaris MA menyampaikan realisasi anggaran , realisasi kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 dan realisasi prioritas nasional tahun 2024,kinerja penyelesaian perkara tahun 2024 serta realisasi penerimaan negara bukan pajak. Turut hadir mendampingi Dirjen Badan Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan. Selain Mahkamah Agung, Rapat Dengar Pendapat ini juga diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
| Selengkapnya |- KETUA MA RESMIKAN MASJID NURUL ADLI
Rabu, 04 September 2024 08:05 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. meresmikan masjid Nurul Adli pada Rabu, 4 September 2024. Masjid yang berlokasi di Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki arti Cahaya Keadilan. Masjid ini merupakan hasil swadaya aparatur peradilan di wilayah Jakarta, PJ. Gubernur DKI Jakarta, BUMD DKI Jakarta, serta masyarakat umum. Sebelumnya masjid ini berada dilantai 5 gedung Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun karena wilayah tersebut termasuk wilayah steril, sehingga fungsi masjid terbatas, masyarakat yang berkunjung ke pengadilan tidak bisa menggunakannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan masjid Nurul Adli bertujuan untuk memberikan ruang ibadah yang lebih luas kepada warga Pengadilan Tinggi Jakarta, serta bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai tempat ibadah serta sarana penyebaran ajaran Islam di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Jakarta. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Nurul Adli dilaksanakan pada 2 Februari 2024, dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Bapak Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono, S.E., M.M. Pada saat peresmian, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa bangga dan bahagia bisab meresmikan masjid Nurul Adli. Baginya, adanya masjid ini, merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan, sekaligus komitmen warga Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memelihara nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas, di tengah kesibukan kerja yang kita jalani sehari-hari. Masjid adalah tempat kita merehatkan diri. Di tengah kesibukan duniawi, masjid menyediakan suasana yang tenang dan damai, di mana kita dapat healing dan memulihkan batin, katanya. Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa masjid menjadi tempat yang ideal untuk menenangkan pikiran dan menyegarkan jiwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, yang penuh dengan tuntutan pekerjaan, menyelesaikan dan menyidangkan perkara. Ibadah di masjid, dapat merehatkan fikiran dari segala kesibukan, kita charge ruhani, dan kembali fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT, ujar Ketua Mahkamah Agung. Pada kesempatan yang sama, Ia mengajak aparatur peradilan di Pengadilan Tinggi Jakarta dan sekitarnya untuk memakmurkan masjid ini, serta menjadikannya sebagai tempat untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tentunya, selain tempat ibadah, masjid ini akan menjadi wadah mempererat tali silaturahmi di antara sesama serta tempat melakukan kegiatan sosial lainnya. Pada saat yang sama, Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan ruang sidang Pengadilan Tinggi Jakarta yang diberi nama ruang Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hadir pada kegiatan ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:Sno,Adr)
| Selengkapnya | - WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL HADIRI RAPAT POKJA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
-
Berita Terbaru Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH JABATAN PEJABAT PENGAWAS PADA DITJEN BADILUM
Minggu, 08 September 2024 17:00 WIB.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan promosi dan mutasi untuk mengisi serta menyegarkan posisi pejabat pengawas atau Eselon IV. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat pengawas ini berlangsung pada hari Senin, 9 September 2024, di Ruang Auditorium Lt.12, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat pengawas ini. Dalam kesempatan ini beliau meminta agar para pejabat pengawas yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan amanah, penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Dua orang pejabat pengawas yang baru mendapat promosi adalah: Nisa Tunjung Hapsari, S.I.Kom sebagai Kepala Subbagian Akuntansi, dan Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T sebagai Kepala Seksi Bimbingan II. Sementara pejabat pengawas menjalani mutasi atau alih tugas yaitu: Rudi Pramudyanto, S.T, M.M dari Kepala Subbagian Tata Usaha menjadi Kepala Subbagian Umum Kepegawaian; Indra Kurniawan, S.E, M.M. dari Kepala Subbagian Perlengkapan menjadi Kepala Subbagian Rumah Tangga; Aris Priyanto, S.T. dari Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha; Achmad Basyari, S.E dari Kepala Seksi Pelayanan menjadi Kepala Seksi Bimbingan I; Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, M.H dari posisi Kepala Seksi Statsitik menjadi Kepala Seksi Tata Persidangan; Reni Kartini, S.H dari Kepala Seksi Tata Persidangan menjadi Kepala Seksi Pelayanan Peradilan; Dr. Muhamad Wakhid, S.E, S.H, M.M, M.H dari Kepala Subbagian Rumah Tangga menjadi Kepala Subbagian Perlengkapan; Ratna Sari, S.H, M.H dari Kepala Subbagian Umum Kepegawaian menjadi Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan; Aditya Widyartadi, S.Kom dari Kepala Seksi Bimbingan I menjadi Kepala Seksi Statistik; Imron Syabana, S.H, M.M dari Kepala Subbagian Akuntansi menjadi Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran. Pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama (Eselon II), pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) pada Ditjen Badilum.
Selengkapnya- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI PERESMIAN NAMA RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI BANDUNG OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Jumat, 06 September 2024 17:00 WIB.
Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. berkunjung ke Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat, 6 September 2024. Kunjungan yang disambut Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Moh Eka Kartika, E.M., S.H., M.Hum. ini untuk peresmian nama ruang sidang utama PT Bandung yang telah selesai direnovasi. Kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ini dalam rangka meresmikan nama ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Bandung, menggunakan nama beliau. Dalam sambutannya, beliau berharap ruang sidang ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas peradilan, serta menghasilkan putusan yang memberikan keadilan. Peresmian nama ruang sidang utama ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana YM. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., serta para pimpinan peradilan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Selengkapnya- PN MAKASSAR, PN BANTAENG, DAN PN BULUKUMBA IKUTI PENILAIAN LAYANAN PERADILAN OLEH DITJEN BADILUM
Kamis, 05 September 2024 17:00 WIB.
Pada tahun 2024 ini, Ditjen Badilum melaksanakan serangkaian lomba yang diikuti oleh pengadilan negeri seluruh Indonesia. Perlombaan ini menilai pelayanan pada pencari keadilan, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi aparat peradilan. Di Pengadilan Negeri Makassar, Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap layanan kepada pencari keadilan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta terhadap Administrasi dan Keuangan Perkara. Tim Ditjen Badilum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hendri Tobing, S.H., M.H. Pada saat kunjungan di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 September 2024, Tim Ditjen Badilum yang dipimpin Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H, juga melakukan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Di Pengadilan Negeri Bantaeng, Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap layanan kepada pencari keadilan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan wawancara pada petugas dan pimpinan pengadilan. Tim Ditjen Badilum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Abdul Basyir, S.H., M.H. Di Pengadilan Negeri Bulukumba, Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (prodeo) dan pelayanan di pos bantuan hukum (Posbakum). Tim Ditjen Badilum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Ernawaty, S.H., M.H.
Selengkapnya- PN DENPASAR IKUTI ASESMEN AMPUH DAN PENILAIAN PTSP, PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) SERTA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PERKARA
Rabu, 04 September 2024 17:00 WIB.
Pada Selasa, 3 September 2024, tim penilai Ditjen Badilum dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, mengunjungi Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan penilaian Lomba Pelayanan PTSP, Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Administrasi Keuangan Perkara. Tim penilai disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Dr. I Nyoman Wiguna S.H., M.H. Pada kesempatan ini, tim Ditjen Badilum juga melakukan asesmen dalam program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas dalam pelayanan keadilan. Berbagai lomba oleh Ditjen Badilum ini bertujuan meningkatkan pelayanan yang berkualitas pada pencari keadilan. Tahun 2024, penilaian dilakukan sesuai dengan tema Mendorong peningkatan integritas dan transparansi pengadilan melalui Layanan Pengadilan yang inovatif. Pada penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tim Ditjen Badilum melakukan wawancara terhadap petugas di meja PTSP tentang prosedur dan standar layanan, serta kepada pimpinan pengadilan tentang pembinaan dan pengawasan PTSP yang dilakukan secara rutin. Pada penilaian terhadap pembebasan biaya perkara (prodeo), dilakukan pemeriksaan terhadap penyerapan anggaran pelayanan hukum serta perkara prodeo yang telah berjalan. Tim Ditjen Badilum juga memeriksa administrasi biaya perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Penilaian pelayanan hukum ini dilakukan bersama dengan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Ditjen Badilum, yang bertujuan untuk memastikan seluruh layanan Pengadilan Negeri Denpasar sesuai standar peradilan yang unggul yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
Selengkapnya- TINGKATKAN LAYANAN PERADILAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN, DITJEN BADILUM DAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR LAKSANAKAN ASESMEN AMPUH
Rabu, 04 September 2024 17:00 WIB.
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. memimpin asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Tinggi Makassar pada Kamis, 5 September 2024. Tim Ditjen Badilum disambut Ketua PT Makassar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. dan Wakil Ketua PT Makassar Nursyam, S.H., M.Hum. Asesmen AMPUH dilaksanakan Ditjen Badilum untuk mengetahui kesesuaian seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan pada pencari keadilan. Asesmen ini diikuti para hakim tinggi, pejabat dan staf pada Pengadilan Tinggi Makassar. Pada asesmen AMPUH, tim Ditjen Badilum memeriksa pelaksanaan bidang teknis (core business) seperti manajemen pelayanan penyelesaian perkara, proses berperkara yang tepat waktu, dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bidang non teknis/ pendukung (supporting unit) yang perlu mendapat perhatian juga diperiksa tim Ditjen Badilum, meliputi: pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Asesmen AMPUH oleh tim dari Ditjen Badilum dilakukan dengan uji petik, meninjau pengelolaan berkas perkara, serta wawancara dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dengan para pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar.
Selengkapnya - DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH JABATAN PEJABAT PENGAWAS PADA DITJEN BADILUM
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas