Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

HAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

Hak Mendapat Bantuan Hukum

Hak Mendapat Bantuan Hukum

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

  1. Penerima Bantuan Hukum berhak :
    • Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
    • Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
    • Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Penerima Bantuan Hukum wajib :
    • Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
    • Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MA: PERADILAN MEMBUTUHKAN SOSOK HAKIM YANG PARIPURNA
    Senin, 20 September 2021 13:42 WIB.
    Bogor-Humas: Jangan sekali-kali berbangga diri atas ilmu pengetahuan yang kita peroleh, sebelum kita mampu mengamalkannya dengan baik. Berbanggalah ketika ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai, bangsa, dan Negara. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada saat membuka secara resmi Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV pada Senin pagi (20/9) di gedung Diklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor. Pada saat yang sama, Ketua MA juga membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual, Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika, Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah, dan Pelatihan I Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer. Semua pelatihan ini dilaksanaka secara virtual. Lebih lanjut, Prof. Syarifuddin menyampaikan lembaga peradilan saat ini membutuhkan sosok hakim yang paripurna, di samping memiliki pengetahuan hukum yang baik, juga mampu memegang teguh kejujuran dan integritas yang tinggi. Menurutnya, pengetahuan yang tinggi tanpa diiringi oleh kejujuran dan integritas, akan mendorong timbulnya kedzoliman, sedangkan kejujuran dan integritas tanpa diiringi dengan pengetahuan yang cukup akan menimbulkan kesesatan. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial itu juga mengingatkan bahwa pengetahuan dan keterampilan dalam menangani suatu perkara bukanlah segala-galanya, karena selain harus memiliki kompetensi yang baik, seorang hakim juga harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas pada diri seorang hakim tidak bisa dibentuk melalui program kediklatan, melainkan harus dibangun oleh prinsip dan tekad yang kuat dari dalam diri masing- masing. Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV ini diikuti oleh Hakim Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Militer. Sementara itu Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bagi Hakim Peradilan Umum, Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Peradilan Umum, Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer, Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah Bagi Hakim Peradilan Agama dan Pelatihan I Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer. Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat ini adalah Ketua kamar Pembinaan, Ketua Kamar Militer, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Militer dan TUN Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum Mahkamah Agung. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • BIRO HUKUM DAN HUMAS MARI SELESAI MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING BESERTA PETUNJUK TEKNISNYA
    Jumat, 17 September 2021 16:17 WIB.
    Jakarta-Humas:Bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, pada tanggal 14-17 September 2021, Biro Hukum dan Humas MARI melangsungkan rapat koordinasi untuk finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Biro Hukum dan Humas MARI telah melakukan beberapa kali rapat penyusunan Rancangan Perma tersebut mulai bulan Mei 2021. Sesuai dengan amanatnya YM Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-76, Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Rancangan Perma sebagai penyempurnaan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 4 Tahun 2020. Mahkamah Agung menargetkan pengundangan Rancangan Perma tersebut pada tahun ini. Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik akan menunjang pelaksanaan peradilan modern pada semua jenis perkara, terang YM Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam amanatnya. Sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik masih perlu disempurnakan karena terdapat beberapa kelemahan, baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana yang belum terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), ungkap YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., Hakim Agung, ketika membuka rapat koordinasi finalisasi Rancangan Perma. Ketika Rancangan Perma ini disahkan dan diundangkan, maka Mahkamah Agung hanya akan memiliki satu regulasi untuk mengatur administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Regulasi tersebut berlaku untuk pengadilan tingkat pertama dan banding, baik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara maupun perkara pidana, jinayat, dan pidana militer. Rancangan Perma mengatur optimalisasi penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan adminisrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Pengajuan upaya hukum banding ke depan harus dilakukan secara elektronik melalui SIP sejalan dengan mekanisme upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang saat ini juga sedang dirumuskan dalam Rancangan Perma yang lain. 28 orang peserta dari berbagai lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mengikuti rapat koordinasi finalisasi Rancangan Perma secara Luring. Seluruh peserta rapat terlihat bersemangat mendiskusikan setiap norma Rancangan Perma dan juga Petunjuk Teknis Pelaksanaannya hingga akhir acara. Tepat pukul 21.00 WIB, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T.,S.H., M.T., M.H., Kepala Bagian Peratuan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas MARI menutup rapat koordinasi. Terimakasih kepada seluruh peserta, terutama YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D, YM Sirande Palayukan, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi PT DKI Jakarta, YM Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA DKI Jakarta, dan juga kepada Ahli Bahasa, yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membahas Rancangan Perma beserta Petunjuk Teknisnya, ungkapnya. (Biro Hukum dan Humas)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TERIMA AKREDITASI PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TAHUN 2021
    Rabu, 15 September 2021 12:37 WIB.
    Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi tahun anggaran 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akreditasi ini diterima secara langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, M.H., pada Rabu pagi (15/9) di gedung BKN lantai 5. Selain Mahkamah Agung, terdapat 23 lembaga lain yang juga menerima akreditasi, di antaranya yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BKKBN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan lainnya. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada semua lembaga yang telah menerima akreditasi. Hal ini, menurut Bima Haria merupakan upaya untuk meningkatkan potensi, kompetensi, kinerja, dan track record aparatur dalam setiap lembaga. Akreditasi ini juga diperlukan untuk mengurangi kelemahan yang aparatur miliki. Pemberian akreditasi ini berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS, antara lain dinyatakan bahwa penegakan standar Penyelenggara Penilaian Kompetensi dilaksanakan melalui penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina (Badan Kepegawaian Negara). Turut hadir mendampingi Sekretaris Mahkamah Agung yaitu Jumadi, S.H., M.H., Kepala Bagian Umum Kepegawaian Badan Urusan Administrasi sekaligus sebagai Kepala Unit Penilaian Kompetensi (Assesmen Centre Mahkamah Agung).(azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA HADIRI RAKERNAS KEMENTERIAN KEUANGAN
    Selasa, 14 September 2021 14:02 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H., menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual pada Selasa pagi (14/9). Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan ini dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta menjaga kepercayaan publik. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun ini mengangkat tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi. Rakernas dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan, mulai 16 Agustus sampai dengan 14 September 2021. Selain rakernas, Kegiatan diisi juga dengan aneka lomba, webinar, coaching clinic, dan talkshow. Termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP dalam berbagai kategori. Acara ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Menteri, para Kepala Lembaga, dan undangan lainnya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGI PENGADILAN DI WATES, KETUA MA MENGAJAK SELURUH APARATUR UNTUK BEKERJA DENGAN IKHLAS
    Sabtu, 11 September 2021 14:07 WIB.
    Wates-Humas: Di sela-sela kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan AgamaWates pada Sabtu, 11 September 2021. Saya mohon maaf yang sebesar-sebarnya kepada seluruh aparatur yang ada di sini, karena kehadiran saya, kalian semua harus masuk kantor di hari Sabtu, kata Prof. Syarifuddin kepada seluruh hadirin. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Wates Fery Haryanta, S.H., dan Ketua Pengadilan Agama Wates Dr. Yuniati Faizah, mengatakan bahwa seluruh warga pengadilan sangat senang dan bergembira dengan kunjungan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung ke tempat mereka. Pada kunjungan ini, Ketua Mahkamah Agung melihat secara langsung kondisi pengadilan dan berbincang dengan Ketua Pengadilan serta seluruh aparatur yang hadir. Guru Besar Universitas Diponegoro itu meninjau ruang sidang, ruang kerja,ruang arsip, fasilitas untuk disabilitas, hingga ke kamar kecil. Saya mengapresiasi Pengadilan Negeri Wates, karena telah meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari KemenPAN RB, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi yang lain, ujar Ketua MA. Ia menambahkan bahwa semangat untuk berinovasi harus terus ditingkatkan, dan semangat bekerja harus terus dihidupkan, bekerja dengan ikhlas, bukan semata mengejar insentif. Kunjungan kerja ke Wates ini, Ketua Mahkamh Agung didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, H. Suripto,S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung,Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.(azh/Editor: Dr. H. Sobandi, S.H., M.H)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • ASESMEN CALON PEJABAT ESELON III PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Selasa, 14 September 2021
    Pada hari Selasa, 14 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Asesmen Calon Pejabat Eselon III. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji kelayakan dan kepatutan para pejabat Eselon IV yang akan dipromosikan untuk menempati posisi Eselon III yang tersedia. Kegiatan asesmen dilakukan pada Assessment Center lantai 12, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl Ahmad Yani Kav 58. Para calon pejabat Eselon III diuji oleh asesor dari lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr Prim Haryadi SH, MH, dan didukung asesor dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
    Selengkapnya
  • SURVEILAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN TINGGI BANTEN DAN PENILAIAN PTSP DI PENGADILAN NEGERI SERANG
    Senin, 13 September 2021
    Pada tanggal 8-10 September 2021, Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tinggi Banten dan Penilaian PTSP di Pengadilan Negeri Serang. Kegiatan sruveilan ini dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sudiyatno, SH, MH dan bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan administrasi di Pengadilan Tinggi Banten sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu. Kegiatan penilaian PTSP di Pengadilan Negeri Serang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, Barita Sinaga, SH, MH. Tim dari Ditjen Badilum dipimpin oleh Lies Khadijah SH, MH (Kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS BAGI CALON ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO
    Jumat, 10 September 2021
    Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H, M.H, memimpin tim dari Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum, dalam kegiatan Bimbingan Teknis bagi Calon Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado, yang diselenggarakan di Manado pada Rabu-Jumat, 8 s.d.10 September 2021. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Dr. Lexsy Mamonto, S.H.M.H, dan diselenggarakan untuk meningkatkan mutu para asesor peradilan tinggi. Tim dari Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri dari Yayat Durajat, S.H., M.H. M.M., Rosalia Puspa Kesumawati, SE, MH dan Aditya Widyartadi, S. Kom.
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS BAGI CALON ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
    Kamis, 09 September 2021
    Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi calon Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di kota Kendari, pada hari Rabu-Jumat, tanggal 8 s.d 10 September 2021. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH,M.Hum, dan Sekretaris Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin M.Si. Tim dari Ditjen Badilum juga terdiri dari Roslina Napitupulu, S.H, M.H, Harlinna Surbakti, S.I.P., M.M.dan Mathinalova Noll, S. Kom. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan mutu para asesor peradilan tinggi, dan menyertakan materi terntang Zona Integritas, Reformasi Birokrasi,  Manajemen Risiko, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keuangan Perkara.
    Selengkapnya
  • SAPA PENGADILAN KEPADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG DAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
    Jumat, 03 September 2021
    Pada tanggal 3 September 2021, telah diselenggarakan kegiatan "Sapa Pengadilan" kepada pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H. dengan didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Kegiatan yang ini dilakukan secara daring ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligas meninjau kondisi peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.