Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202

e-Mail : info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

Sosialisasi Zona Integritas Pengadilan Negeri Raba Bima


WhatsApp Image 2019 02 27 at 15.09.08

SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

Raba Bima, Selasa 26 Februari 2019 bertempat di Ruangan Aula Sidang Utama Pengadilan Negeri Raba Bima, diselenggarakan Sosialsiasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Acara ini dihadiri Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan yang Karyawati Pengadilan Negeri Raba Bima.

Berdasarkan hasil pemaparan Ketua Tim Zona Integritas Pengadilan Tinggi NTB di Mataram, Jum'at tanggal 22 Februari 2019 Bapak Nyoman Sumanade,SH.,MH Beliau memaparkan terkait hasil pelatihan Asessor Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia dibandung, dalam kegiatan ini dipaparkan terkait persiapan Zona Integritas Mahkamah Agung RI, dan memalui Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Raba Bima Bapak Frans Kornelisen,SH selaku Ketua Tim Zona Integritas memaparkan hasil sosialisasi Tim di Bandung, dan dalam kesempatan ini pula beliau memantapkan terkait persiapan Pengadilan Negeri Raba Bima menuju Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Raba Bima

WhatsApp Image 2019 02 27 at 10.49.54

Dengan motto "MANTAB" Mandiri, Akuntabel, Transparan, Berintegritas Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • DISKUSI TERBATAS TENTANG PENGALAMAN AUSTRALIA DALAM RESTRUKTURISASI DAN ORGANISASI PERADILAN
    Selasa, 18 Juni 2019 16:26 WIB.
    Jakarta - Humas. Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi membuka diskusi tentang pengalaman Australia dalam restrukturisasi dan organisasi Peradilan yang bertempat diruang pertemuan lantai 12 Mahkamah Agung pada hari Selasa 18 Juni 2019. Kesempatan pertama diberikan kepada Panitera Mahkamah Agung. Pada kesempatan pertama, Panitera Made Rawa Aryawan memaparkan struktur Mahkamah Agung secara singkat kepada peserta diskusi, beliau menjelaskan potret kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung tahun 2018, alur penanganan perkara, dan usulan re-organisasi penganan perkara. Untuk kedepannya struktur organisasi pada kepaniteraan juga akan melakukan upaya pembaharuan dan perbaikan manajemen perkara, ungkap Panitera. Sekretaris Mahkamah Agung Pudjoharsoyo mengatakan, kami juga sudah membuat kelompok kerja kaitan pembaharaun pada kesekretariatan. Beberapa rancangan dari restrukturisasi organisasi yang telah dirumuskan antara lain, efektifitas dan efisiensi struktur, fungsi penguatan, penyesuaian fungsi, dan penguatan koordinasi antar fungsi. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Mahkamah Agung yaitu melakukan koordinasi terhadap pelaksana tugas unit organisasi, melakukan pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi dan juga melakukan pelaksanaan perencanaan semua lingkungan Peradilan, ungkap Pudjoharsoyo. Ketua Federal Court Australia Hon James L Allsop memberikan pengalaman beliau ditahun 2018, Pengadilan Australia telah mengalami restrukturisasi organisasi besar-besaran, dimana pemerintah mengubah struktur Pengadilan dan menyatukan Family Court dan Federal Magistrate Court dibawah Federal Court, ungkapnya. Kami banyak melakukan perubahan pada struktur sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan manajemen keuangan sehingga kami pelan-pelan berkembang makin baik. Perlunya kerangka kerja nasional dalam sebuah perubahan, sehingga kami bisa menambah sumber daya manusia di Peradilan Australia. Proses yang berjalan beberapa tahun terakhir adalah proses yang penting dalam perjalanan Peradilan Australia, yang bisa menjadi bahan diskusi penting bagi kelompok kerja restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung, tutur James. Kurang lebih diskusi ini berjalan selama tiga jam, dan menghasilkan beberapa kesimpulan dan point-point penting yang dapat digunakan untuk Mahkamah Agung. Dalam acara hari ini hadir pula Para Ketua Kamar, Hakim Agung, CEO Warwick Soden, Para Asisten dan kelompok kerja restrukturisasi organisasi. (lh/is/rs)
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI DALAM RANGKA MENERIMA MASUKAN TENTANG RUU PEMASYARAKATAN
    Selasa, 18 Juni 2019 15:11 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan H. Sunaryo, SH.,MH memberikan masukan tentang Rancangan Undang " Undang (RUU) Pemasyarakatan kepada komisi III DPR RI yang diketuai oleh Erma Suryani Manik, SH. Acara yang berlangsung pada hari Selasa, (18/6)di hotel TheRinra ini diikuti oleh Polda Sulawesi Selatan beserta Jajarannya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta Jajarannya, Kakanwil Hukum dan Ham beserta Jajarannya, serta para akademisi.Masukkannya yaitu, pertama segera dibuat undang - undang sebagai payung hukum tentang penyelesaian perkara dengan cara restorative justice system. Masukan yang kedua dalam perkara- perkara tertentu diatur tentang penjatuhan pidana berupa perintah kerja sosial untuk kepentingan umum dan terpidana tidak perlu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Humas)
    | Selengkapnya |
  • CERAMAH TENTANG PENGALAMAN AUSTRALIA DALAM MEREFORMASI PERADILAN UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA
    Selasa, 18 Juni 2019 11:25 WIB.
    Jakarta - Humas : Hakim Agung Syamsul Maarif, SH., LLM., PhD, membuka ceramah mengenai pengalaman Australia dalam mereformasi Peradilan untuk kemudahan berusaha diruang pertemuan Tower Lt. 2 Mahkamah Agung pada hari Selasa 18 Juni 2019. Pada kesempatan ini, Hon James L Allsop mengatakan bahwa Australia adalah negara dengan kinerja Doing Business yang cukup baik. Pada tahun 2019 Australia berada pada posisi 18, dengan peringkat Enforcing Contract 5 dan Resolving Insolvency 20, yang memang termasuk peringkat global tertinggi. Tujuan dari ceramah ini untuk mengetahui sistem dan pengaturan terpenting sistem hukum acara Australia terkait dengan penyelesaian sengketa perdagangan dan kepailitan. Diharapkan kedepannya bisa memberikan wawasan kepada Hakim - Hakim Indonesia terkait dengan praktek terbaik yang ada di kawasan Asia Pasifik dan memahami relasi kemudahan berusaha dengan reformasi Peradilan, ungkap Hon James. Ceramah ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, Hakim Agung Kamar Perdata, Panitera Mahkamah Agung, anggota kelompok kerja kemudahan berusaha, Asisten Kamar Perdata, perwakilan Hakim Peradilan tingkat pertama dan banding di DKI Jakarta. (lh/ds/rs)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MA: AYO KERJA LEBIH KERAS LAGI MEWUJUDKAN WBK DAN WBBM
    Selasa, 18 Juni 2019 11:11 WIB.
    Jakarta " Humas: Menciptakan birokrasi yang bebas korupsi penting, namun belum cukup. Mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan bersih penting, namun belum juga cukup. Aparat pemerintah kini bukan hanya harus berkerja keras menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi dan bersih, namun juga harus bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan birokrasi yang melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo pada saat membuka secara resmi acara Pembekalan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Senin (17/6) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Acara yang akan berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada kurang lebih 90 peserta yang berasal dari 16 Pengadilan Mandatory dalam persiapan pembangunan Zona Integritas. Pudjoharsoyo mengatakan bahwa untuk menciptakan birokrasi yang bebas korupsi, bersih dan melayani harus melalui Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI). Masih menurut Pudjoarsoyo jika bicara tentang RB maka tujuannya adalah menciptakan birorkasi yang bersih, birokrasi yang bekerja dengen efektif dan efesian. Sedangkan ZI adalah miniatur dari RB. Di dalamnya terdapat capaian untuk mewujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi (WBK), wilayah kerja yang bersih dan melayani (WBBM). Ayo semangat dan kerja lebih keras lagi menciptakan birokrasi yang bebas korupsi, bersih dan juga melayani. Tekan Pudjoharsoyo. WBBM, sebagaimana disampaikan Pudjoharsoyo, adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Adapun WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan pengawasan. Sedangkan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui RB khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kulitan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini mengatakan bahwa mewujudkan unit kerja WBK dan WBBM dibutuhkan 6 langkah, yaitu: Instansi pemerintah menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas WBK dan WBBM Unit kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi pembangunan ZI Unit kerja percontohan melakukan rencana aksi pembangunan yang telah ditetapkan Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Tim penilai internal melakukan penilaian kepada unit kerja percontohan atas hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilakukan Apabila hasil penilaian tim internal, Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi peringkat WBK/WBBM, unit kerja tersebut diajukan kepada kemen PAN RB, selaku tim penilai eksternal untuk dilakukan evaluasi. Acara pembekalan yang diisi oleh narasumber pakar dari KemenPAN RB, BPS, dan Tim TPI (Tim Penilai Internal) ini diharapkan bisa menjadi media untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dari masing-masing peserta dalam proses pembangunan ZI. Selain itu Sekretaris Mahkamah Agung juga berharap agar 16 pengadilan mandatory ini bisa lolos mendapatkan sertifikasi WBK dan WBBM. Pada kesempatan ini pula, Sekretaris Mahkamah Agung memberikan sertifikatPembangunan Zona Integritas kepada 16 Pengadilan Negeri Mandatory(azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • DISKUSI PUBLIK DRAFT LITIGASI ELEKTRONIK
    Senin, 17 Juni 2019 19:05 WIB.
    Jakarta " Humas : Mahkamah Agung melalui Pokja Kemudahan Berusaha mengadakan diskusi publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan pada hari Senin 17 Juni 2019 yang berlokasi di Auditorium Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diskusi publik ini dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, dihadiri oleh Hon James L Allsop (Chief Justice Federal Court of Australia) dan Sia Lagos (Senior Registrar Federal Court of Australia) yang memberikan perspektif persidangan elektronik di Australia. Pelaksanaan diskusi publik bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dalam bentuk saran maupun kritik yang bersifat konstruktif agar Rancangan Perma selaras dengan kebutuhan dalam praktik peradilan dan memenuhi syarat uji publik. Adapun persentasi materi muatan Rancangan Perma disampaikan oleh Wakil Ketua Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung/Hakim Agung YM Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. yang dimoderatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Persentasi meliputi Defenisi Persidangan Secara Elektronik, Defenisi Dokumen Elektronik, Ruang Lingkup Acara Persidangan Secara Elektronik, Penambahan Pengguna Terdaftar :badan hukum.usaha, Hari Sidang terjadwal, Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, Jenis-jenis dokumen eleltronik, Standar format dokumen dan aturan transisional. Tata cara persidangan secara elektronik baik itu dalam proses jawab menjawab, keterangan saksi maupun keterangan ahli menjadi bahan diskusi yang disampaikan para peserta yang berasal dari advokat, akademisi maupun jurnalis. Para peserta yang hadir juga memberikan apresiasi atas pembaruan hukum yang digagas oleh Mahkamah Agung karena dapat meningkatkan terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • HALAL BIHALAL PEJABAT/PEGAWAI MARI DI GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI 1440 H
    Selasa, 11 Juni 2019
    Jakarta, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/Pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan para pejabat serta pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)
    Selengkapnya
  • PENGADILAN NEGERI CIKARANG DARI SEBUAH GARASI MENCOBA MENGUKIR PRESTASI
    Sabtu, 27 April 2019
    Selengkapnya
  • KUNJUNGAN STUDI BANDING DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE SPANYOL
    Senin, 22 April 2019
    Pada tanggal 5-12 April 2019, jajaran DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan kunjungan dalam rangka studi banding ke Spanyol. Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, dan diikuti para pejabat Eselon II, dan beberapa ketua Pengadilan Negeri. Studi banding bertujuan untuk mepelajari pengelolaan peradilan di Spanyol dalam rangka dalam Modernisasi Tata Kelola Peradilan.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "MANTAB" Mandiri, Akuntabel, Transparan, Berintegritas Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.