Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

HARIS HOTLINE SERVICE AND REALTIME INFORMATION SYSTEM

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

HARIS (Hotline Service and Realtime Information System)

INOVASI LAYANAN HARIS (HOTLINE SERVICE AND REALTIME INFORMATION SYSTEM)

 

HARIS

 

SOP LAYANANAN HARIS, Download Disini

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • MA DAN MUI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN
    Rabu, 27 Oktober 2021 17:05 WIB.
    Jakarta-Humas: Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka mengembangkan penegakkan hukum berbasis syariah di Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, dan Ketua MUI, K.H. Miftachul Akhyar yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Rabu siang (27/10) di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung, Jakarta. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memangkas permasalahan-permasalahan yang timbul dari sengketa keuangan syariah atau industri halal yang kian marak di Indonesia. Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Agung menyambut baik kerja sama ini, karena merasa terbantu dalam mengurangi sengketa keuangan syariah. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu juga menyatakan bahwa nota kesepahaman ini bisa menjadi bekal untuk ke akhirat nanti, saya harapkan Nota Kesepahaman ini tidak hanya menjadi ibadah kita di dunia namun juga menjadi pahala untuk bekal ke akhirat, harap Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut. Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto,S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Sedangkan dari MUI turut hadir yaitu Wakil Sekjen MUI Dr. Ihsan Abdullah, Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Prof. Dr. Zainal Arifin Hosein S.H., M.H., Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ahmad Azharuddin Latief, M.Ag., M.H, dan Anggota Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Mohammad Hoessein, S.H., M.H. Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata dan berfoto bersama. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA: WISUDA PURNABAKTI PENANDA PARIPURNANYA PENGABDIAN KEDINASAN SEORANG JURU ADIL
    Rabu, 27 Oktober 2021 12:27 WIB.
    Jakarta - Humas : Wisuda purnabakti adalah sebagai penanda paripurnanya pengabdian kedinasan seorang juru adil setelah berpuluh tahun melakukan pergulatan kemanusiaan dalam memutus dan mengadili perkara. Terlebih jika perkara itu berkaitan dengan nyawa dan nasib orang, bahkan tidak hanya 1 atau 2 orang, melainkan mungkin saja perkara yang diputus itu menentukan nasib orang banyak. Dalam keadaan tertentu seorang hakim harus betul-betul berijtihad, mencurahkan seluruh akal budinya melakukan judicial activism dalam menemukan hukum yang tepat dan cocok untuk perkara yang sedang ditanganinya. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung (KMA) RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya saat pimpin wisuda Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bapak H. Suripto, S.H., M.H. secara vitual Rabu, 27 Oktober 2021. Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut menyampaikan beratnya pengabdian dan tanggung jawab seorang Hakim, tidak semua hakim diberi anugerah oleh Allah Swt untuk mengalami momen bersejarah seperti ini. Cukup banyak hakim yang meninggal dunia atau terhenti pengabdiannya karena satu dan lain hal sebelum mencapai usia pensiun, sehingga tidak dapat merasakan momentum wisuda purnabakti. Guru besar Universitas Diponegoro tersebut dalam sambutannya mengutip ucapan Rasulullah SAW Ketika bermunajat kepada Allah Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, jadikan pula sebaik-baik amalku berada di masa akhir umurku, dan jadikan hari terbaikku adalah hari pada saat aku bertemu dengan-Mu. Karenanya, berbahagialah para hakim yang dapat mengakhiri masa pengabdiannya dengan nama baik yang terjaga dan prestasi yang membanggakan. Yang demikian itu adalah penanda bahwa hakim tersebut telah menjalankan pengabdian tugasnya secara sungguh-sungguh, penuh dedikasi dan keikhlasan. Pada kesempatan tersebut, KMA mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian panjang yang telah Bapak darma baktikan. Selamat memasuki usia pensiun dan selamat berkumpul dan berbahagia dengan keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada Bapak H. Suripto, S.H., M.H. dan keluarga. Amiin Yaa Rabbal Alamin.ujar Prof Syarifuddin mengakhiri sambutannya. Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Umum Dharmayukti Karini serta seluruh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia secara daring.(ERW/PN)
    | Selengkapnya |
  • KOMUNIKASI DAN KOORDINASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PENGADUAN " PENGADUAN TERHADAP MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
    Senin, 25 Oktober 2021 15:56 WIB.
    Jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH menerima kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia, yang diketuai oleh Wakil Komnas Ham Munafrizal Manan, pada hari Senin 25/10/2021, bertempat diruang rapat WKMA Bidang Non Yudisial dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sejarah berdirinya Komnas Ham berdasarkan Kepres No 50 Tahun 1993, tentang Komnas Ham dimotori oleh Ali Said yang juga merupakan Mantan Ketua Mahkamah Agung, sehingga Komnas Ham ingin melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai pengaduan " pengaduan terhadap MA dan empat lingkungan Peradilan Sementra itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH menerima dengan baik tujuan wakil Komnas Ham tersebut, dan juga Komunikasi dan Koordinasi mengenai pengaduan " pengaduan terhadap MA dan empat lingkungan peradilan tidak sampai disini saja, dan bisa dilakukan lebih intensif lagi untuk kedepannya. Acara audensi ini juga dihadiri oleh Ketua Kamar Pengawasan, Plt Kepala Badan Pengawasan, inspektur wilayah Badan Pengawasan dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Diakhir pertemuan ditutup dengan foto bersama. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • RESMIKAN SEMINAR INTERNASIONAL, PROF. SYARIFUDDIN NYATAKAN MA BERKOMITMEN PENUHI HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PERADILAN
    Senin, 25 Oktober 2021 15:00 WIB.
    Jakarta-Humas: Jangan biarkan kegelapan kembali datang, jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat meresmikan webinar virtual dengan tema "Meningkatkan Kesetaraan Gender di Peradilan" pada Senin pagi, (25/10) di ruang Conference Centre. Prof. Syarifuddin mengutip ucapan Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional dan tokoh feminis pertama Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung memaparkan bahwa Mahkamah Agung memiliki visi untuk meningkatkan akses perempuan dan anak di peradilan. Salah satu komitmen terbebut dibuktikan dengan membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Kelompok Kerja ini bertugas menghasilkan berbagai rancangan (draft) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang kemudian dibahas dan disetujui dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung. Sejauh ini, terdapat 2 (dua) rancangan Perma yang disusun Kelompok Kerja dan telah disetujui oleh Rapat Pimpinan Mahkamah Agung kemudian diundangkan, yaitu pertama Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi panduan bagi Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kedua yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi Panduan Hakim dalam menangani perkara permohonan izin menikah anak yang belum berumur 19 tahun, di lingkungan peradilan umum/perdata dan peradilan agama, agar hakim benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak perempuan yang selama ini banyak menjadi objek perkawinan anak dengan semangat untuk mengendalikan bahkan mencegah terjadinya perkawinan anak (child marriage). Dalam sambutannya, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut menyampaikan bahwa kedua Perma yang penyusunannya difasilitasi oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) tersebut, merupakan langkah awal, sekaligus pembuktian komitmen Mahkamah Agung dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara di peradilan. Untuk melengkapi kedua Perma tersebut Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Buku Panduan, kurikulum dan modul pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan upaya diseminasi informasi atas kedua Perma tersebut. Pada saat ini Kelompok Kerja Perempuan dan Anak sedang membahas Rancangan Perma tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, sebagai implementasi UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan penyusunan Perma Restitusi dan Kompensasi itu, kelak memang tidak secara khusus melindungi kepentingan hukum kaum perempuan, akan tetapi dalam kenyataan banyak kaum perempuan yang menjadi korban tindak pidana, antara lain tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kesusilaan, sehingga jika rancangan Perma ini disetujui dan diundangkan, kaum perempuan di Indonesia juga akan memperoleh manfaat terbesar, dari keberadaan Perma ini. Selain itu, Prof. Syarifuddin menambahkan bahwa Mahkamah Agung juga berupaya menjaga secara konsistensi pendapat hukumnya melalui putusan-putusan majelis hakim agung. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan dan penghimpunan yurisprudensi serta penyusunan rumusan kesepakatan kamar perkara yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) setiap tahunnya. "Upaya ini telah menghasilkan beberapa putusan atau norma yang mencerminkan keadilan berperspektif gender. Di antaranya, dalam perkara waris, perempuan dapat memperoleh hak warisan dari orang tua mereka dengan porsi yang sama dengan porsi saudara laki-laki. Dalam perkara perceraian, hakim dapat menambahkan kalimat dalam amar putusan cerai gugat di mana pengambilan akta cerai hanya dapat dilakukan setelah mantan suami memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak mantan isteri. Sebelumnya, banyak terjadi para mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan isteri sebagaimana ditetapkan dalam putusan karena telah dapat mengambil akta cerainya terlebih dahulu," tutur Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut. Webinar ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan International Commission of Jurists (ICJ). Hadir sebagai pembicara dalam webinar yaitu Chinara Aidarbekova, Komisioner ICJ (Kyrgyzstan) dan Hakim Agung Kamar Konstitusional MA Kyrgyzstan, Nahla Haidar El Addal, Komisioner ICJ (Lebanon) dan Wakil Ketua Komite Cedaw, Dame Silvia Cartwright Komisioner ICJ (Selandia Baru). Hadir pula memberikan kata sambutan yaitu Gustav Dahlin, Wakil Ketua Misi, Kedutaan Besar Swedia di Jakarta serta Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal ICJ memberikan kata penutup. Webinar diikuti oleh ratusan peserta yang hadir secara virtual dari dalam maupun luar negeri. Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • 180 CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR MENGIKUTI SELEKSI PROFILE ASSESMENT
    Senin, 25 Oktober 2021 14:37 WIB.
    Megamendung-Humas : Sebanyak 180 peserta mengikuti seleksi profile assesment dan wawancara calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021 pada Senin 25 Oktober 2021 di Pusdiklat Mahkamah Agung.180 peserta tersebut merupakan peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis dari total 372 peserta. Acara tersebut dibuka oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana selaku Ketua Panitia Pelaksana dengan menerapkan protokol Kesehatan yang sangat ketat. Dalam sambutannya Dr. Suhadi mengatakan bahwa kegiatan profile assesment dalam dua hari ke depan, akan dilaksanakan oleh Tim Assessment dari PPSDM. Para Assessor yang tergabung dalam Tim Assesment memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup serta kualifikasi ahli psikologi yang tidak diragukan lagi. Diharapkan dari hasil kegiatan profile assesment tersebut, diperoleh gambaran psikogram secara komprehensif tentang karakter psikologi para peserta, untuk ditentukan layak tidaknya diangkat menjadi Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi. Setelah kegiatan profile assessment, para peserta akan mengikuti seleksi wawancara dengan tim pewawancara yang terdiri dari unsur praktisi, pejabat Mahkamah Agung dan akademisi yang tergabung dalam tim seleksi yang pelaksananannya akan dilakukan secara offline (tatap muka) dan virtual (daring). Selanjutnya hasil seleksi profile assesment dan wawancara akan dikombinasikan untuk kemudian dilakukan rapat penentuan kelulusan peserta oleh Panitia Seleksi,pungkas ketua kamar pidana tersebut. Diakhir sambutannya suhadi menyampaikan kepada seluruh peserta untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dengan baik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid19, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Turut hadir dalam acara tersebut, Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung selaku Sekretaris Panitia Seleksi, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, serta tamu undangan lainnya.(ERW/Foto:YRZ)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA PARA YANG MULIA HAKIM AGUNG
    Selasa, 19 Oktober 2021
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Yang Mulia Hakim Agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021. Tujuh Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Gung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.adalah: Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.  Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer.
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN TINGGI GORONTALO
    Senin, 18 Oktober 2021
    Dalam rangka meningkatkan kualitas kualitas asesor dari pengadilan tinggi dalam melakukan evaluasi sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tim asesor Ditjen Badilum dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, S.H, M.Hum. Kegiatan diadakan di kota Gorontalo, pada 14-15 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, S.H., M.H.
    Selengkapnya
  • SURVEILANS AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI GORONTALO DAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
    Rabu, 13 Oktober 2021
    Pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Tim surveilans dari DItjen Badilum dipimpin oleh Lies Khadijah SH, MH (Kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Surveilns bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan administrasi di Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu. Surveilans dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Dr. H. Prayitno Iman Santoso, SH. MH dan diikuti oleh para hakim,panitera dan staf pada Pengadilan Negeri Gorontalo . Seleps dari Pengadilan Negeri Gorontalo, tim asesor Ditjen Badilum melanjutkan kegiatan surveilans pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Surveilans ini diikuti langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, SH, MH. Dalam surveilans yang diikuti para hakim tinggi, panitera pengganti, pejabat dan staf ini, dilakukan pemantauan kesesuaian pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tinggi Gorontalo .
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
    Rabu, 13 Oktober 2021
    Dalam rangka meningkatkan kualitas kualitas asesor dari penngadilan tinggi dalam melakukan evaluasi sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan diadakan di kota Mataram, pada 11-13 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum. Tim asesor Ditjen Badilum dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH, dan beranggotakan Candra, SH (Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal), dan Achmad Basyari, SE (Kepala Seksi Pelayanan Peradilan)).
    Selengkapnya
  • RAPAT PERSIAPAN PENILAIAN ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI OLEH TIM PENILAI NASIONAL (TPN)
    Senin, 11 Oktober 2021
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan rapat dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian terhdap pembangunan Zona Integritas (ZI) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Rapat dilaksanakan hari Senin, 11 Oktober 2021 dengan dipimpin Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., secara daring (online) serta oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M.Si secara langsung. Rapat dihadiri oleh tim RB dan ZI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, untuk membahas presentasi ZI dan RB dan juga melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas  (SHPRBZI) yang dilaksanakan menggunakan aplikasi dari KemenPAN RB.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.