Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Aplikasi HARIS

Layanan Aplikasi HARIS (Hotline Service And Realtime Information) membantu anda memperoleh informasi secara realtime mengenai Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Raba Bima

Aplikasi HARIS

Profil Zona Integritas

Pengadilan Negeri Raba Bima di Tahun 2020 telah memperoleh Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK) Oleh Kemnterian PAN RB

Profil Zona Integritas

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bima dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Hasil Survei Indeks Persepsi Kepuasan Publik pada Pengadilan Negeri Raba Bima. Terima Kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Terima Kasih sudah memberikan kepercayaan dan mendukung agar terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada pelayanan Pengadilan Negeri Raba Bima

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Aplikasi Eraterang

Aplikasi Eraterang Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

Aplikasi Eraterang

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

e court

e-Court Mahkamah Agung RI: ecourt.mahkamahagung.go.id

>> Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar
>> Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online
>> Syarat Pendaftaran e-Court

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  • e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  • e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  • e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online:

  • Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

  • e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

  • Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

  • Pengguna Terdaftar

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Dasar Hukum: Perma Nomor 3 Tahun 2018

Aplikasi E-Court

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal Ruangan No. Perkara Agenda Para Pihak
    Tidak ada sidang hari ini
Total : 0 persidangan.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MA HADIRI SEMINAR KOMPETISI PENGENDALIAN MERGER BERSAMA DENGAN OECD
    Rabu, 21 September 2022 19:00 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H mengikuti Acara seminar hukum kompetisi yang ke 12 diselenggarakan pada Hari rabu, 21 September 2022, Conference Center Gedung Utama Mahkamah Agung RI.Seminar ini berfokus pada pengendalian merger untuk para hakim di Indonesia. Director General OECD ( Organisation for Economic Co operation and Development) , Mr. Jungwon Song menyampaikan dalam sambutannya bahwa OECD telah mengadakan seminar kompetisi semenjak tahun 2011 dan selama 11 tahun ini, OECD telah mengadakan seminar seperti ini di berbagai Negara seperti Korea, Piliphina, china, Indonesia dan Thailand yang bertujuan untuk menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dalam menangani permasalahan terkait kompetisi atau persaingan usaha dengan para hakim di Kawasan ASEAN dengan mengundang kurang lebih 350 Hakim dan hari ini kami senang bisa menyelenggarakan Seminar ke 12 untuk persaingan usaha se Asia Pasifik khususnya para hakim di Indonesia. Seminar ini bertujuan agar semua hakim lebih mengetahui tentang analisis pengendalian merger, seminar ini juga akan memberikan para hakim kesempatan untuk bisa melihat sisi ekonomi dari pengendalian merger dan sumber bukti yag bisa membantu pengadilan untuk memeriksa perkara, selain itu juga menjadi kesempatan untuk mendengar berbagai perspektif yang berbeda - beda terkait tantangan yang dihadapi oleh para hakim dengan analisis yang kompleks, terhadap perkara " perkara persaingan usaha ini. Acara yang diselenggarakan secara virtual juga dihadiri oleh Hakim pengadilan federal Australia the Honerable Michael O'Bryan, para pejabat eselon I pada Mahkamah Agung, para Hakim Yustisial dan para akademisi. Ketua Mahkamah Agung selaku keynote speech menyampaikan bahwa seperti di banyak negara, di Indonesia merger adalah tindakan korporasi yang diperbolehkan dan dalam beberapa kasus, bahkan mungkin direkomendasikan, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada dua undang-undang utama yang mengatur merger; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lebih lanjut, Ketua MA RI, menyampaikan bahwa cara lain untuk mengendalikan merger dilakukan melalui penegakan hukum, yaitu pembatalan merger oleh KPPU. Penegakan hukum semacam ini diterapkan pada tindakan merger yang terjadi tetapi tidak segera dilaporkan ke KPPU. Pada Kesempatan yang sama, Pembicara, Frederic Jenny menyampaikan rasa terimakasihnya kepada ketua MA untuk dukungannya sehingga seminar ini dapat terselenggara, Seminar ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung karena para hakim bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum persaingan usaha khususnya pengendalian merger karena yuridiksi masing masing pengadilan harus mengkaji tentang perkara merger, dan para hakim perlu untuk tahu tentang dampak dan tantangan " tantangannya. Saya berharap kerjasama antara Lembaga Peradilan khususnya Mahkamah Agung RI dengan OECD/KPC dapat terus berlanjut kedepannya seminar ini akan sukses dan produktif,ucap Ketua MA seraya menutup sambutannya. Turut hadir dalam seminar tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H, Wakil Ketua Bidang non Yudisial,Dr. H. Sunarto, S.H,.M.H ,Ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Ketua Kamar Pengawasan, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H, para Hakim Agung, Syamsul Ma'Arif, S.H.,LLM,Ph.D, H. Hamdi,SH.,M.Hum, Sudrajat Dimyati,S.H.,M.H, Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LLM dan Panitera Mahkamah Agung RI,Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H, M.H.( Ipr/ Dokumentasi Humas Mahkamah Agung)
    | Selengkapnya |
  • PELETAKAN BATU PERTAMA MASJID RACHMAN ISHAQ AL-FIRDAUSI QASIMI AS-SAUDI OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG
    Minggu, 18 September 2022 11:36 WIB.
    Medan " Humas : Ketua Mahkamah Agung prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H melaksanakan peletakan batu pertama masjid Rachman Ishaq Al Firdausi Qasimi As Saudi, pada hari Sabtu !8/9/2022, bertempat di Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara. Di mana diketahui pembangunan Masjid Rachman Ishaq yang berada di lingkungan Rumah Tahfiz Al-Firdausi Qasimi As-Saudi. Tegaknya rumah Allah ini merupakan impian yang sudah lama dicita-citakan. Sebab, dengan kehadiran masjid ini tentu saja membuat Rumah Tahfiz Al-Firdausi Qasimi As-Saudi ini menjadi sempurna dan lengkap. Dalam Sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan membangun sebuah masjid, adalah bentuk investasi yang nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan keuntungannya akan terus mengalir meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Semakin banyak jamaah yang memanfaatkan masjid ini nantinya, maka pahalanya juga akan terus bertambah hingga berkali-kali lipat, hal tersebut merupakan bukti akan kemurahan Allah SWT kepada orang-orang yang telah dengan tulus dan ikhlas mendermakan hartanya di jalan Allah. Sedangkan Gubenur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan sangat mengapresisasi apa yang telah dilakukan oleh ketua kamar Agama MA dalam berbuat baik membangun masjid guna untuk masyarakat warga Sumatera Utara yang bermatabat, dan juga ini menjadi peringatan khususnya buat saya sebagai gubenur untuk bisa berbagi antar sesama Sementara itu Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof.Dr Amran Saudi, S.H., M.Hum mengatakan kelak, masjid ini akan digunakan oleh masyarakat di sekitar sini, dan khususnya para santri, untuk melaksanakan ibadah, kegiatan belajar, serta aktivitas lainnya di Rumah Tahfiz ini. Tidak ada niatan lain di hati kami kecuali semata-mata berharap ridha Allah Swt. Semoga jihad kecil melalui dunia pendidikan ini turut memberi syafaat di hari kiamat kelak Di akhir sambutan KMA mengungkapkansemoga dengan berdirinya masjid ini kelak akan mendorong semangat para warga di sekitarnya untuk lebih giat beribadah, mensyiarkan agama Islam, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan nilai-nilai keIslaman, karena sejatinya Masjid bukan hanya sekedar tempat untuk menjalankan aktivitas Hablum Minallah akan tetapi juga menjadi tempat untuk menjalankan aktivitas Hablum Minannas dalam rangka pemberdayaan umat Acara peletakan batu pertama tersebut turut hadir, Wakil MA bidang Yudisial, Wakil MA bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, hakim Agung, Pejabat Eselon I Mahkamah Agung, Gubenur Sumatera Utara,Wakil Bupati Deli Serdang, pengurus Pusat Dharmayukti karini, serta undangan lainnya., dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • PENGANTAR PURNABAHKTI, KMA UNGKAP KETUA KAMAR TATA USAHA NEGARA MA SEBAGAI BAPAK PAPERLESS
    Minggu, 18 September 2022 11:21 WIB.
    Medan - Humas: Mahkamah Agung tahun 2018 mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung no 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dipengadilan secara Elektronik. Dan Laporan Tahunan MA tahun 2018 dengan mengusung tema Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Tema ini merepresentasikan capaian MA dalam mengubah wajah peradilan dari konvensional menuju modern. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya dahulu oleh kita, peradilan dilakukan secara konfensional menjadi peradilan modern. Ketua kamar Tata Usaha Negara MA yg sejak dulu selalu menggaungkan peradilan berbasis IT, dan akhirnya sejak diluncurkan e-cort semua berubah mulai dari yudisial, sidang dan administrasi dilakukan secara elektronik, maka saya menganggap Prof. Dr Supadi, SH., M.hum sebagai bapak paperlees MA. Hal ini disampaikan oleh ketua Mahkamah Agung, prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH dalam acara pengantar purnabakti ketua kamar TUN MA RI, pada hari jumat, 16/9/2022, bertempat diballroom Hotel Abdi Mulia Medan. Lebih lanjut, Prof Syarifuddin mengatakan mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melek yg namanya IT, sebagai contoh yang pernah kita luncurkan seperti E-BIMA merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time. Sementara itu, Hakim Agung kamar Tata Usaha negara Dr. Julius, SH.,MH menyatakan bahwa prof Supandi Yg dikenalnya sejak tahun 1997, merupakan sosok seorang hakim yg tidak pernah marah, serta beliau mendorong supaya para hakim dan aparatur peradilan, khususnya lingkungan peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menuntut ilmu setinggi tingginya didunia akademis. Senada dgn Hakim Agung Julius, Gubenur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan wong deso, Bocah Kebon dari Deli merupakan seorang hakim yg rendah hati, sehingga dipensiun nanti, sumut membutuhkan sosok seperti beluau utk membangun serta memajukan bersama daerah Sumatera Utara. Diakhir sambutanya ketua MA mengungkapkan seorang hakim yang telah melalui masa pengabdiannya dengan selamat, beserta nama baik dan integritas yang terjaga, dapat dinyatakan lulus dan telah berhasil melalui ujian-ujian kehidupan yang dihadapi dalam mengemban amanah dan tugas. serta berpesan bahwa yang dilepasnya hanya kedinasan dan hubungan silahturahmi kekeluargaannya harus terus terjalin Acara pengantar paripurna Ketua Kamar Tata Usaha Negara, turut dihadiri oleh wakil Ketua MA bidang Yudisial, wakil Ketua MA bidang Non yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Gubenur Sumatera Utara, Pejabat Esellon I, Forkopimda Propinsi Sumatera Utara, Bupati Deliserdang, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Umum dan Ketua Dharmayukti Karini MA serta para undangan lainnya (humas)
    | Selengkapnya |
  • GELAR MA GOES TO CAMPUS, MA INCAR MAHASISWA HUKUM TERBAIK MENJADI APARATUR PERADILAN
    Kamis, 15 September 2022 17:16 WIB.
    Purwokerto-Humas: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan MA (Mahkamah Agung) Goes to Campus pada Kamis, 15 September 2022 di Ballroom Krisna, Hotel Java Heritage, Purwokerto. Kegiatan yangdiikuti oleh mahasiswa fakultas hukum di wilayah Purwokerto dengan penuh antusiasini merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dan Emtek Digital. MA goes to Campus bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dengan cara yang lebih kreatif, menyenangkan, dan populer kepada para mahasiswa. Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta dari beragam Universitas di Purwokerto ini juga bertujuan untuk mencari calon hakim muda dan aparatur peradilan yang berintelektualitas dan berintegritas. Tahun ini merupakan kali kedua MA Goes to Campus dilaksanakan. Sebelumnya, pada tahun 2021, Mahkamah Agung sukses melaksanakan MA Goes to Campus di Yogyakarta. Kegiatanini diisi dengan penyampaian materi tentang tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan bagaimana cara menjadi hakim oleh Hakim Yustisial Mahkamah AgungDr. Riki Perdana R Waruwu S.H.,M.H. Hadir pula Pakar Komunikasi dan Host TVHilbram Dunar yang menyampaikan materi tentang Public Speaking. Sementara itu, sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun ini untuk pertama kalinya, Mahkamah Agung melibatkan Duta Peradilan Indonesia tahun 2022. Mereka hadir untuk menceritakan pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan Duta Peradilan Indonesia dan kesan pesannya terkait acara itu. Mereka yang hadir yaitu Danang Rizky Fadilla Amanta sebagai pemenang terpilih Duta Peradilan Indonesia 2022 dan Ecxel Arya Pratama sebagai salah satu Finalis Delapan Besar Duta Peradilan Indonesia 2022. Hadir dalam kegiatan MA Goes to Campus yaitu beberapa tokoh di Purwokerto, di antaranya yaitu Bupati Banyumas, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, Ketua Pengadilan Agama Banyumas, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jenderal Sudirman, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan undangan lainnya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENERIMA KUNJUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
    Kamis, 15 September 2022 16:51 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr. H.M Syarifuddin, SH.,MH di dampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua kamar Perdata, Panitera MA, Kepala Biro Hukum dan Humas, dan Sekretaris Ketua MA, menerima kunjungan Ketua, Wakil dan Komisoner OJK Kehadiran Tim OJK yang terdiri dari Ketua Dewan Komisioner OJK; Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal; Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank; Ogi Prastomiyino, Ketua Dewan Audit; Sophia Isabella Watimena Acara berlangsung pada Kamis, 15 September 2022di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung. Kunjungan tersebut sebagai silaturahmi dengan Komisioner OJK yang baru. (enk/pn/photo:mzn)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • KEGIATAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KLAS II GELOMBANG III TAHUN 2022
    Kamis, 22 September 2022
    Untuk memastikan bahwa para ketua dan wakil ketua di pengadilan negeri merupakan pimpinan yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara rutin mengadakan kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi calon pimpinan ini. Kali ini Ditjen Badilum menyelenggarakan Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II Gelombang III tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan secara daring (Online) pada Senin s.d. Kamis, 19-22 September 2022. Sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) calon pimpinan pengadilan negeri diuji kemampuannya dan pengetahuannya dari satker masing-masing, degan materi meliputi: Visi, Misi, Wawasan dan Integritas; Kemampuan teknis hukum; Administrasi dan Layanan Peradilan; Manajerial / Kepemimpinan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Hasil kegiatan ini dapat dilihat di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/3777
    Selengkapnya
  • DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MELAKUKAN KUNJUNGAN KE PENGADILAN NEGERI TEGAL
    Rabu, 21 September 2022
    Dalam rangka memastikan kinerja Aparatur Pengadilan Negeri dengan baik, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH melakukan inspeksi dan kunjungan pada Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, 19 September 2022. Dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan kepada jajaran Pengadilan Negeri Tegal yang dipimpin oleh Ketua PN Tegal  Hj. Toetik Ernawati, SH, MH bahwasannya kinerja satuan kerja dapat dilihat dari kepatuhan dalam mengimpelentasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Untuk itu Dirjen Badilum melakukan monitoring dan penilaian secara berkala. Kepada satuan kerja yang mendapatkan nilai tertinggi diberikan penghargaan setiap bulannya dan Pemanfaatan teknologi informasi dengan berbagai aplikasi yang memudahkan pelayanan harus diterapkan dengan baik. E-Court, E-Litigasi untuk perkara perdata dan yang paling terbaru adalah E-Berpadu untuk perkara pidana harus terus dioptimalkan dalam mendukung peradilan modern.
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS ANTAR PENEGAK HUKUM DI BENGKULU
    Jumat, 16 September 2022
    Dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum pada tanggal 12 September sampai dengan tanggal 15 September 2022 bertempat di Hotel Mercure, acara tersebut dihadiri oleh Bapak Bambang Myanto, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.Adapun peserta berjumlah 52 orang Hakim dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.Adapun yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini adalaH1. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.H. (Direktur Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)2. Tomika N S. Patterson (Resident legal advisor, US departement of Justice United State)3. Muhammad Salahuddien Manggalanny ST, MM, M. Kom (Deputy operation security CSIRT.ID dan peneliti utama dan ketua dewan pengawas perkumpulan internet development institute)4. Kombes (Pol) Dodi Rukyatman, S.I.K, SH (Ditreskrimsus Polda Bengkulu)
    Selengkapnya
  • SAPA PENGADILAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DENGAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAHNYA
    Kamis, 15 September 2022
    Untuk menjalin komunikasi dan mengetahui kondisi pelaksanaan pelayanan pada pencari keadilan di daerah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara rutin melaksanakan kegiatan Sapa Pengadilan secara online kepada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di berbagai daerah. Pada hari Kamis, 15 September 2022, kegiatan Sapa Pengadilan dilakukan dengan Pengadilan Tinggi Jayapura beserta pengadilan negeri di bawahnya yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bertempat di Command Center Ditjen Badilum, kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambamg Myanto, S.H., M.H. didampingi oleh Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.Si., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, SH, M. Hum, dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH yang hadir secara online. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Asli Ginting, SH, MH, didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Aroziduhu Waruwu SH, MH beserta para hakim tinggi, ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, panitera, sekertaris dan pegawai lain pada pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura. Satuan kerja pengadilan negeri (PN) yang mengikuti kegiatan ini adalah: PN Jayapura, PN Merauke, PN Wamena, PN Timika, PN Nabire, PN Serui, PN Biak, PN Manokwari, PN Sorong, PN Fakfak dan PN Kaimana.
    Selengkapnya
  • DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENGIKUTI SOSIALISASI APLIKASI E-BERPADU
    Rabu, 14 September 2022
    Pada hari Rabu, 14 September 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan sosialisasi aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu). Kegiatan ini dilaksanakan secara online dan dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI,  Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh para jajaran Eselon I pada Mahkamah Agung RI dan satuan kerja dari 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH memberikan sambutan sekaligus meminta satuan kerja, terutama pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang menjadi pilot project, untuk dapat menerapkan aplikasi sebagai upaya mewujudkan peradilan yang modern. Aplikasi e-Berpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.