Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bima

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bima

Jalan Bima. Telp. - Fax. -

Email : - Delegasi : -

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bima dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Template Pengadilan Berbasiskan HTML5 Template

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Template Pengadilan Berbasiskan HTML5 Template

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal Ruangan No. Perkara Agenda Para Pihak
    Tidak ada sidang hari ini
Total : 0 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MAHKAMAH AGUNG DIANUGERAHI GELAR PEMIMPIN PERUBAHAN
    Rabu, 12 Desember 2018 15:46 WIB.
    Jakarta " Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan), YM. Prof. DR. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian). Ketujuh pimpinan lembaga tersebut dianugerahi gelar Pemimpin Perubahan. Gelar Pemimpin Perubahan ini diberikan kepada 7 pimpinan lembaga tersebut dengan pertimbangan bahwa pemimpin ini dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya. Selain itu, penganugerahan tersebut diberikan atas pertimbangan keberhasilan mereka mendorong pembangunan zona integritas secara massif dan terkoordinir. Atas penganugarahan gelar pemimpin perubahan tersebut, Mahkamah Agung melalui Sekretarisnya, A. S. Pudjoharsoyo menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian gelar tersebut. Paling tidak, ini merupakan pengakuan terhadap upaya-upaya reformatif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya, ujar Pudjoharsoyo. Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, ikhtiar untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah diupayakan melalui berbagai langkah dan pendekatan. Langkah-langkah tersebut, menurut Pudjoharsoyo meliputi pelaksanaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengunggahan putusan pengadilan yang sudah mencapai lebih dari tiga juta putusan, implementasi pengadilan elektronik (e-court) untuk menunjang terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta kemudahan berusaha (ease of doing business), pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIKEP) terintegrasi, proses mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang pada tahun 2018 mencapai nilai 88,43 atau meningkat dari 74,05 pada tahun 2017, 74,42 pada tahun 2016, 73,44 pada tahun 2015 dan 48,33 pada tahun 2014. Akreditasi Pengadilan, Ruh Reformasi Birokrasi Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di pengadilan, akreditasi pengadilan merupakan salah satu langkah strategisnya. Menurut Pudjoharsoyo, kebijakan akreditasi telah memberikan dampak positif dalam kinerja pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Kebijakan akreditasi telah memberikan warna tersendiri sehingga badan peradilan di seluruh Indonesia telah mereformasi diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat para pencari keadilan, lanjut Pudjoharsoyo. Dengan kontribusi akreditasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan, Pudjoharsoyo menyebutnya sebagai ruh dari reformasi birokrasi di pengadilan. Dengan adanya akreditasi sebagai ruh dari reformasi birokrasi, maka akan terbangun suatu birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, implementasi akreditasi penjaminan mutu memiliki 3 (tiga) fokus utama yakni fokus pimpinan, manajemen proses dan pengguna. Fokus pimpinan berorientasi pada kemampuan pimpinan pengadilan dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan segala kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga. Fokus manajemen proses berorientasi pada bagaimana seluruh unsur di pengadilan bersinergi dalam menjalankan kinerja utama dan juga kinerja pendukung. Adapun fokus pengguna berorientasi pada pelayanan yang diberikan pengadilan kepada pengguna pengadilan. Hingga saat ini hampir seluruh unit organisasi pengadilan di Indonesia telah terakreditasi. Di lingkungan peradilan umum untuk pengadilan tinggi seluruhnya sudah terakreditasi dan mencapai nilai A (Excellent) dan pengadilan negeri sudah seluruhnya terakreditasi, pengadilan negeri yang sudah mecapai A (Excellent) sebanyak 296 (84%) dan yang mencapai B (Good Performance) sebanyak 55 (15,6). Adapun lingkungan peradilan lainnya saat ini tengah merampungkan proses akreditasi tersebut. Kedepan, pengadilan-pengadilan yang telah memperoleh akreditasi A (Excellent) tersebut didorong untuk mengikuti penilaian Zona Integritas agar jumlah unit kerja pengadilan yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani terus bertambah. (Humas/Mohammad Noor / RS )
    | Selengkapnya |
  • MA BEKERJASAMA DENGAN BNN MELAKUKAN TEST URINE DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
    Rabu, 12 Desember 2018 12:35 WIB.
    Jakarta-Humas, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA , Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNN melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Tes Urine. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime) . sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik didunia masih menjadi salah satu masalah penting di berbagai Negara yang berpotensi merusak sumber daya manusia kapanpun dan dimanapun. Diindonesia menurut hasil survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di 34 Provinsi atau diestimasikan 3,36 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun penyalahgunaan narkotika , dengan angka kematian 30 orang perhari. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan peran aktif semua komponen bangsa untuk ikut ambil bagian dalam upaya P4GN dan mengoptimalkan peran mereka dilingkungan di mana mereka berada. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung A.S PUDJOHARSOYO, Kepala Badan Pengawasan Nugroho Setiadji,SH, dan muhamad jupri,MM Direktur Peran serta Masyarakat dariBNN . (humas)
    | Selengkapnya |
  • FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENINGKATAN FUNGSI SPPT TI PADA PENGADILAN PILOT PROJECT DAN UJI COBA PENGEMBANGAN SIPP TINGKAT BANDING PADA 4 LINGKUNGAN PERADILAN
    Selasa, 11 Desember 2018 16:36 WIB.
    Bekasi - Humas. Untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi SPPT TI , Biro Hukum dan Humas melakukan FGD dan Uji coba pada Pengadilan Pilot Project di Hotel Amarossa Bekasi , 10 - 12 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas , Dr. Abdullah Sh., MS di hadapan 48 orang peserta. Kegiatan FGD peningkatan SPPT TI pada Pengadilan pilot project ini dilaksanakan untuk mendukung percepatan pengembangan dan implementasi SPPT - TI yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) tentang pedoman kerja pelaksanaan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT TI), juga untuk memastikan kesiapan data , SDM dan infrastruktur pada Pengadilan pilot project yang telah ditunjuk yaitu PN Jakarta Barat, PN Bale Bandung, PN. Sidoarjo, PN. Pematang Siantar dan PN. Sungguminasa. Menurut Abdullah, Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan asesmen data dan pengembangan SIPP Pengadilan tingkat banding yang dilakukan oleh Tim Development dan Tim IT Mahkamah Agung. Sebelum SIPP tingkat banding versi terbaru ini diterapkan diseluruh Pengadilan tingkat banding, dilakukan uji coba implementasi pada Pengadilan tingkat banding terpilih. Diharapkan kegiatan ini akan menghasilkan pokok-pokok pengembangan pada sistem TI bagi seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan Peradilan. (LH/SG/RS)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG RAIH PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
    Selasa, 11 Desember 2018 11:57 WIB.
    Jakarta " Humas: Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II " 08 Jakarta, Pengadilan Militer II " 13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Ketujuh unit kerja tersebut menjadi bagian dari 205 unit kerja pemerintahan yang mendapatkan penghargaan Zona Integritas, masing-masing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. Dari jumlah tersebut, 5 (lima) unit kerja mendapatkan kategori Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan sebanyak 200 (dua ratus) unit kerja mendapatkan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Tujuh unit kerja Mahkamah Agung tersebut mendapatkan kategori kedua. Penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, Senin (10/12) di Hotel Sultan dan diterima oleh 9 (sembilan) pimpinan lembaga, masing-masing Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan Bachtiar Ali, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Yang Mulia DR. Sunarto, S.H., M.H., Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yanona Laoly, Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung Prasetyo, Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukamto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Menteri Luar Negeri Abdurachman Facher. Empat Lembaga Penegak Hukum Dari kesembilan lembaga tersebut, apresiasi khusus diberikan kepada empat lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Sejumlah unit kerja dari keempat lembaga ini memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), masing-masing 59 unit kerja dari Kepolisian, 13 unit kerja dari Kejaksaan Agung, 7 unit kerja dari Mahkamah Agung, dan 10 unit kerja. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin dalam sambutannya. Apabila pilar hukum semakin kokoh dan professional, maka pilar lainnya akan semakin kokoh menopang pembangunan kesejahteraan, ujar Syafrudin. Bak gayung bersambut, meski tidak menyebut secara khusus, apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Presiden. Menurut Jusuf Kalla, meski ada berita-berita buruk, namun banyak juga yang dicapai dalam rangka memperbaiki layanan kepada masyarakat. Bukan hanya kita selalu menyampaikan berapa orang yang ditangkap, tetapi berapa orang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita semuanya, ujar Jusuf Kalla. Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Keberhasilan tujuh unit kerja pengadilan meraih predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo yang juga bertindak selaku Penanggung Jawab Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung merupakan hasil dari upaya-upaya Mahkamah Agung melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung beserta Badan-Badan Peradilan di bawahnya, ujar Pudjoharsoyo, dilakukan berbarengan dengan upaya reformasi peradilan yang dimulai sejak tahun 2010. Sehingga terdapat keselarasan antara ikhtiar melakukan reformasi peradilan dengan reformasi birokrasi. Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung memiliki keselarasan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Reformasi Birokrasi. Sebagaimana diketahui, reformasi birokrasi memiliki tiga sasaran, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, Mahkamah Agung antara lain telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melakukan rekrutmen calon hakim dan calon pegawai negeri sipil secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, jelas Pudjoharsoyo. Sementara itu, untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, Mahkamah Agung telah melaksanakan akreditasi penjaminan mutu terhadap hampir seluruh pengadilan, menerapkan pola promosi dan mutasi secara transparan serta mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis elektronik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sistem Informasi Kepegawaian, e-learning, e-monev, Sistem Informasi Pengawasan, dan yang terbaru adalah aplikasi pengadilan elektronik (e-court). Adapun untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, Mahkamah Agung telah mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), publikasi putusan dalam satu hari (one day publish), pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran perkara secara elektronik (e-payment), pemanggilan secara elektronik (e-summon). Dan dalam waktu dekat, aplikasi pengadilan elektronik akan dikembangkan dengan mengembangkan persidangan secara elektronik (e-litigation), papar Pudjoharsoyo. Pudjoharsoyo berharap agar pencapaian hari ini dijadikan landasan untuk meningkatkan pencapaian dimasa yang akan datang. Kita terus mendorong agar semakin banyak pengadilan yang mencapai predikat WBK dan WBBM, pungkas Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor / RS )
    | Selengkapnya |
  • SEBANYAK 1549 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG (MA) MENGIKUTI TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
    Senin, 10 Desember 2018 18:44 WIB.
    Bandung " Humas: Setelah Mahkamah Agung (MA) mengumumkan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan (MA) Tahun 2018 yang di nyatakan lulus untuk mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 1549 peserta, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018. Pelaksanaan tes SKB CPNS MA selama 5 hari di 12 Wilayah Kantor Badan Kepegawianan Negara (BKN) Pusat dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Daerah (Kanreg BKD) dimulai pada hari ini Senin, 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 Tingkat Provinsi. Mulai hari ini sampai 5 hari kedepan sebanyak 1549 peserta CPNS di lingkungan MA Tahun 2018 yang mengikuti ujian tes SKB yang tersebar di 12 wilayan kantor BKN/BKD tingkat Provinsi, 1. untuk wilayah Jakarta yang meliputi Lampung, Banten dan Kalimantan Barat sebanyak 412 peserta, 2. wilayah Yogyakarta sebanyak 222 peserta, 3. wilayah Jawa Timur " Surabaya yang meliputi Bali " Denpasar, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 212 peserta, 4. Wilayah Semarang " Jawa Tengah sebanyak 124 peserta, 5. Wilayah Medan " Sumatera Utara dan Aceh sebanyank 135 peserta, 6. Padang " Sumatera Barat sebanyak 61 peserta, 7. Palembang " Sumatera Selatan yang meliputi Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 121 peserta, 8. Pekanbaru " Riau sebanyak 42 peserta, 9. Wilayah Makassar " Sulawesi Selatan yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara sebanyak 76 peserta, 10. Jayapura " Papua sebanyak 13 peserta, 11. Wilayah Banjarmasin " Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sebanyak 40 peserta. Dan terakhir 12. untuk Wilayah Bandung " Jawa Barat bertempat di Kantor Regional III Badan Kepegawian Daera Bandung sebanyak 91 peserta, Pelaksanaan tes ini di awali dengan pembacaan tata tertib tes SKB yang di bacakan ole Panitia Daerah. Selanjutnya peserta mengikuti serangkaian proses mulai dari pengecekan kartu ujian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), scan barkot dan tanda stempel oleh panitia daerah serta dilanjutkan para peserta tes menuju ruang tansit sampai menyimpan barang bawaan peserta, pemeriksaan oleh petugas panitia daerah dan sampai pengecekan kembali kartu ujian peserta dan KTP oleh petugas dari ruang CAT BKN/ BKD setempat sampai akhirnya masuk ke ruang Computer Asistent Test (CAT) yang di mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Selesai pelaksanaan tes SKB penandatanganan berita acara hasil CAT dari panitia daera BKD dan panitia pusat dari MA yang di terima oleh Kepala Biro Keuangan MA Sahwan dan di Saksiikan oleh Kepala Biro Kepegawaian MA Agus Zainal Mutaqin dan panitia daerah.
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PERTEMUAN DEWAN PENGARAH SUSTAIN 2018
    Selasa, 11 Desember 2018
    Selasa, 11 Desember 2018, pukul 09.30, bertempat dilantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, diselenggarakan Pertemuan Dewan Pengarah SUSTAIN 2018. Acara dibuka dengan sambutan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non-Yudisial, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bagian Kerjasama Uni Eropa dan Direktur UNDP Indonesia. Agenda acara adalah: - Pemaparan pencapaian proyek tahun 2018 serta Pemaparan dan persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran tahun 2019yang disampaikan oleh Direktur Nasionl Proyek - Penyampaian rencana evaluasi akhir proyek dan penutupan proyek oleh perwakilan UNDP - Sesi tanya jawab - Kesimpulan dan penutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non-Yudisiai
    Selengkapnya
  • PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II PADA MAHKAMAH AGUNG RI
    Kamis, 06 Desember 2018
    Pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 pukul 09.30 WIB bertempat di Tower Mahkamah Agung RI lantai 2 di selenggarakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II pada Mahkamah Agung RI Pejabat Eselon II yang diambil sumpahnya dan dilantik : 1.   Zahlisa Vitalisa, S.H.       Sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamag Agung RI 2.  Dr. Candra Boy Seroza, A.Ag., M.Ag.       Sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamag Agung RI 3.  H. Sahwan, S.H., M.H.       Sebagai Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamag Agung RI
    Selengkapnya
  • PENDALAMAN TEKNIS UNTUK HAKIM NIAGA 2018
    Rabu, 05 Desember 2018
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2018 telah menyelenggarakan Kegiatan Pendalaman Materi Teknis untuk Hakim Niaga di Lingkungan Peradilan Umum, bertempat di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor yang diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang membahas masalah-masalah di Pengadilan Niaga antara lain Kepailitan, PKPU dan Hakim Pengawas.
    Selengkapnya
  • SOSIALISASI DAN PENYERAHAN PENYERAHAN PENGHARGAAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
    Jumat, 30 Nopember 2018
    Mahkamah Agung di Ballroom Novotel Lampung (22/11/2018) menyerahkan penghargaan Nasional kepada para pimpinan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia di lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung. Anugerah penghargaan nasional tersebut di hadiri oleh 30 Pimpinan Pengadilan Tinggi se-Indonesia mewakili 352 Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Apresiasi dan Penghargaan MA atas penerapan e-Court kepada Pengadilan-Pengadilan Tinggi sewilayah Provinsi seluruh Indonesia tersebut adalah penghargaan bergengsi di dunia peradilan. Penghargaan tersebut menjadi indikator pengadilan mana di Indonesia yang sudah sangat siap menyambut modernisasi dan digitalisasi perkara online  guna pengajuan dan penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI Herri Swantoro mengatakan bahwa penerapan e-Court cepat atau lambat harus di laksanakan di dunia peradilan Indonesia. Revolusi teknologi dan Informasi yang sedemikian masif kini telah mewarnai setiap lini kehidupan masyarakat. Transaksi perdagangan, pelayanan jasa, sosial media, aplikasi teknologi pekerjaan hingga penggunaan teknologi guna pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak luput dari teknologi informasi. Maka oleh karenanya MA harus juga merespon revolusi teknologi informasi itu guna menunjang kinerja peradilan guna memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. MA telah cukup lama melakukan kajian terhadap aplikasi teknologi e-Court dibeberapa peradilan di luar negeri terutama pelaksanaan e-Court di Singapura yang telah memulainya sejak Tahun 2000. Saat ini capaian penerapan e-Court di Indonesia telah mencapai 96%, tersisa 7 Pengadilan Negeri di wilayah Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri di Jambi dan 4 Pengadilan Negeri di Jayapura. Sehingga sebelum habis tahun 2018 Dirjen Badilum yakin seluruh pengadilan di bawah peradilan umum akan mencapai 100% dalam penerapan e-Court. "Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong Lembaga Mahkamah Agung menjadi peradilan yang modern dan Profesional berdiri sejajar dengan peradilan modern di dunia internasional. Selamat kepada Pengadilan-pengadilan yang meraih penghargaan MA ini" demikian Herri yang di kenal sebagai perintis Akreditasi dan penjaminan pengadilan Indonesia tersebut menjelaskan. Pada anugerah penghargaan Nasional penerapan e-Court tersebut Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada 27 Pengadilan Tinggi yang telah menerapkan e-Court di Indonesia. Pada anugerah tersebut Mahkamah Agung memberikan penghargaan terbaik kepada 4  Pengadilan Tinggi yakni Jakarta meraih Ranking 1, Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah Ranking 2, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung meraih Ranking 3 dan Pengadilan Tinggi Makassar meraih Rangking 4. Penghargaan terbaik itu diberikan oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut sukses mendorong jajarannya pada pengadilan tingkat pertama di wilayahnya menerapkan e-Court pada bulan September lalu.  Ketua Pengadilan Tanjungkarang, Zaid Umar Bob Said mengatakan bahwa dirinya merasa bangga atas raihan lenghargaan yang diterimanya tersebut. "Penghargaan ini adalah hasil kerja keras, cerdas dan iklas dari seluruh jajaran Pengadilan Tinggi dan jajaran Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Lampung, salute dan bangga" ucap Bob, disambut tepuk tangan meriah seluruh jajaran peradilan di Provinsi Lampung. (SA)                                                                                                               
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG MODERN
    Kamis, 29 Nopember 2018
    Bandar Lampung, 21 November 2018 Optimisme Mahkamah Agung mewujudkan tekad menuju peradilan Modern nampaknya akan tercapai sebelum Tahun 2018 selesai. Dalam evaluasi dan pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Herri Swantoro di Novotel Lampung Rabu Malam (21/11/2018) memaparkan bahwa aplikasi pengajuan gugatan perdata secara online di Pengadilan Negeri (e-Court) saat ini telah mencapai 86%. Tersisa 5 Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, 1 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo dan 6 Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Jayapura saat ini yang belum menerapkan aplikasi e-Court. Dalam kesempatan evaluasi dan Pembinaan Dirjen Badilum tersebut Herri Swantoro mengingatkan secara tegas jika Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi yang tidak mampu melaksanakan penggunaan e-Court maka Mahkamah Agung akan mengevalusi kepemimpinan Ketua-Ketua PT tersebut. e-Court adalah langkah awal bagi dunia peradilan untuk memulai langkah modernisasi dan digitalisasi persidangan di Pengadilan Indonesia. e-Court adalah aplikasi teknologi yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan Modernisasi pengadilan melalui pendaftaran gugatan secara online (e-Filling), pembayaran gugatan secara online (e-Payment melalui mekanisme e-Skum) dan mekanisme pengiriman berkas Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara online (e-Summons) adalah bentuk kongkrit dari pelaksanaan Peraturan MA (Perma) No. 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah. Keuntungan penggunaan e-Court adalah untuk para pencari Keadilan. Beda pengajuan gugatan secara online ini dengan gugatan manual yakni pengajuan secara datang langsung ke Pengadilan Negeri adalah adanya efesiensi waktu dan efesiensi biaya. "Advokat domisili di Surabaya bisa mengajukan gugatan di PN Tanjungkarang tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri diluar kota domisilinya dan e-Court tidak ada Prosedur panggilan delegasi serta biaya proses pengiriman fisik. Sehingga asas peradilan yang cepat, seserhana dan biaya ringan dapat tercapai", tandas Herri Swantoro yang dikenal sebagai Perintis Akreditasi dan Penjaminan Mutu Peradilan di1 Indonesia. Pada kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung, Zaid Umar Bob Said mengatakan bahwa seluruh Pengadilan di Lampung saat ini sudah menerapkan aplikasi teknologi e-Court, sehingga PT Tanjungkarang Lampung sangat optimis jajarannya dalam menyambut suksesnya modernisasi peradilan Indonesia. "9 dari 10 PN-PN di Lampung saat ini sudah ada gugatan perkara perdata yang masuk didaftarakan advokat secara online. Silahkan lihat di sistem aplikasi e-Court dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)di pengadilan kami" ucap Bob, yang dikenal sangat dekat dan tegas dengan jajaran anak buahnya di Pengadilan-Pengadilan Negeri di Lampung tersebut. (SA)
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.