Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Aplikasi HARIS

Layanan Aplikasi HARIS (Hotline Service And Realtime Information) membantu anda memperoleh informasi secara realtime mengenai Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Raba Bima

Aplikasi HARIS

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

JDIH PN RABA BIMA Merupakan Website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Raba Bima

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

Profil Zona Integritas

Pengadilan Negeri Raba Bima di Tahun 2020 telah memperoleh Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK) Oleh Kemnterian PAN RB

Profil Zona Integritas

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bima dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Hasil Survei Indeks Persepsi Kepuasan Publik pada Pengadilan Negeri Raba Bima. Terima Kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Terima Kasih sudah memberikan kepercayaan dan mendukung agar terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada pelayanan Pengadilan Negeri Raba Bima

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Aplikasi Eraterang

Aplikasi Eraterang Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

Aplikasi Eraterang

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

e court

e-Court Mahkamah Agung RI: ecourt.mahkamahagung.go.id

>> Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar
>> Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online
>> Syarat Pendaftaran e-Court

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  • e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  • e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  • e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online:

  • Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

  • e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

  • Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

  • Pengguna Terdaftar

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Dasar Hukum: Perma Nomor 3 Tahun 2018

Aplikasi E-Court
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 


JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal Ruangan No. Perkara Agenda Para Pihak
    Tidak ada sidang hari ini
Total : 0 persidangan.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MAHKAMAH AGUNG LANTIK 16 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DARI SELURUH INDONESIA
    Jumat, 09 Juni 2023 16:25 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung melantik enam belasKetua Pengadilan Tingkat Banding pada Jumt siang, 09 Juni 2023 di ruang Prof. Kusumah Atmaja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Keenam belas orang tersebut terdiri atas tiga belas Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan tiga orang Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. Berikut adalah nama-nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik Ketua Mahkamah Agung: 1.Dr. Drs. H. Endang Ali Masum, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jabatannya sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. 2.Drs. H. Helmy Thohir, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3.Dr. H. Insyafli, M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. 4.Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 5.Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. 6.Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. 7.Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. 8.H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. 9.Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. 10.Drs. H. Muhammad Alwi, M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 11.Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. 12.Drs. H. Zulkifli Yus, M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Mahkamah Syariah Aceh. 13.Dr. Drs. H. Rafi\'Uddin, M.H., sebagai Ketua Mahkamah Syariyyah Aceh. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. 14.Simbar Kristianto, S.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung. 15.H. Iswan Herwin, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. 16.Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. PROFESIONALITAS ADALAH JAMINAN Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutan pelantikannya, ia menyampaikan bahwa Profesionalitas yang tinggi adalah jaminan bagi penegakan hukum yang baik. Profesionalisme menuntut insan peradilan untuk selalu disiplin, bekerja sesuai keahlian yang dimiliki, serta mempunyai komitmen yang tinggi atas tugas yang dijalani. Insan peradilan yang profesional, menurutnya, tidak lahir dari proses yang instan, namun dibentuk melalui proses belajar terus menerus yang disertai kesungguhan. Hanya orang bijak rendah hati yang selalu mau belajar. Jangan pernah berpikir sudah mengetahui segalanya, atau mengira pengetahuan yang dimiliki sudah cukup, karena situasi dan kondisi selalu berubah dan kemajuan zaman selalu bergerak tak terhentikan. Untuk itu, jangan pernah bosan menggali pengetahuan, terutama pengetahuan hukum, agar putusan yang kita jatuhkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, tegasnya. Ia menambahkan bahwa bagiseorangpimpinanPengadilanTingkat Banding,nilaiprofesionalitas semakindibutuhkan.Sebab,PengadilanTingkat Bandingmerupakankawaldepan (voorpost) MahkamahAgung didaerah. "Sebagaipimpinanpengadilantingkat banding, dipundakBapakterpikulamanah untukmelakukanpembinaandanpengawasan, baikdisatuankerjayang Bapakpimpin,maupundiperadilantingkatpertama yangadadibawahnya," pesan mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut mengajakpara Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantik untuk selalu menyadari bahwa hakikat jabatan sesungguhnya adalah amanah dan tanggung jawab. Semakin besar jabatan yang diemban, semakin besar pertanggungjawaban yang menanti. "Oleh karena itu, Mari kita tingkatkan kesadaran akan tanggung jawab ini di dalam lubuk batin kita, sehingga anugerah jabatan ini benar-benar dapat kita optimalkan sebagai ladang pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara," katanya. Pada akhir sambutannya ia mengingatkan bahwa sebagai insan yang beriman, semua harus meyakini bahwa jabatan ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di hadapan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. (azh/RS/photo:Sno/Alf)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA LANTIK TIGA HAKIM AGUNG BARU
    Jumat, 09 Juni 2023 10:45 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.melantik dan mengambil sumpah 3 (tiga) orangHakim Agung pada Jumat, 09 Juni 2023 pukul 08.00. WIB.Acara tersebut diselenggarakan di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung,lantai 14,Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Berikut adalah tigaHakim Agung yang akan dilantik dan diambil sumpahnya: Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata. Lucas sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara. Sebelumnya, Lulik menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Dengan dilantiknya tiga hakim agung baru ini, maka jumlah hakim agung di Indonesia kini berjumlah 46. Jumlah ini masih belum sesuai dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Acara dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, seluruh Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, para pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA: PARALEGAL JUSTICE AWARD, PERAN KEPALA DESA/LURAH MEMILIKI KESAMAAN DENGAN SEORANG MEDIATOR
    Sabtu, 03 Juni 2023 10:33 WIB.
    Jakarta-Humas: Dilihat dari fungsinya, peran kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, memiliki kesamaan dengan seorang mediator, karena posisinya sebagai pihak ketiga yang membantu untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, sangat tepat jika para kepala desa/ lurah sebagai juru damai diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang bersengketa seperti halnya yang saat ini dilakukan terhadap 300 (tiga ratus) orang kepala desa/lurah melalui kegiatan Paralegal Academy. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara Paralegal Justice Award, pada hari Kamis, 1 Juni 2023, bertempat dibalroom Discovery Hotel Ancol, Jakarta. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung melanjutkan saat ini Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan pelibatan paralegal dalam proses pendampingan di persidangan, antara lain: - Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dua regulasi tersebut diterbitkan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan bantuan seorang mediator. Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum berperkaranya disidangkan. - Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang mana telah mengatur tentang fungsi pendamping dari kalangan paralegal untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fungsinya hampir sama dengan peran hakim perdamaian desa, yaitu: Lembaga Kerapatan Adat Nagari di wilayah Sumatra barat dan Lembaga Bale Mediasi diwilayah Nusa Tenggara Barat, sambung M. Syarifuddin. Melalui pemberdayaan kepala desa/lurah sebagai Non Litigator Peacemaker ini maka diharapkan peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat bisa lebih efektif dan berskala nasional, sehingga dapat menyaring permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat agar tidak seluruhnya menjadi perkara di pengadilan, ucap KMA Ditempat yang sama Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, mengatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memandang penting memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah, yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai Hakim Perdamaian di desa. Kepala Desa / Lurah sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan perkara secara Non Litigasi atau diluar jalur pengadilan, ujar Yasonna di Jakarta. Diakhir sambutan Ketua Mahkamah Agung berharap semoga program Paralegal Academy Award ini bisa terus berlanjut untuk bisa menjaring lebih banyak lagi para kepala desa/lurah yang memiliki talenta dan kemampuan untuk menjadi Non Litigator Peacemaker. Mahkamah Agung tentu akan selalu mendukung program ini karena hal ini sejalan dengan arah reformasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu mengurangi arus perkara ke Mahkamah Agung Turut hadir dalam Paralegal Justice Award malam ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Hakim Agung kamar perdata, Wakil Ketua BPIP ,anggota DPR Muhammad Nurdin, Staf Ahli Kemendagri, perwakilan Kementerian DesaPDTT dan Transmigrasi, perwakilan Kejagung, serta para undangan lainnya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • LEPAS KETUA PT TANJUNGKARANG DAN KETUA PT BENGKULU, KMA UNGKAP PURNABAKTI MENGAJARKAN ARTI SEBUAH PENGABDIAN
    Rabu, 31 Mei 2023 13:04 WIB.
    Jakarta-Humas : Momentum purnabakti mengajarkan kita semua akan arti sebuah pengabdian. Dalam pengabdian, kita menemukan tujuan hidup, merasakan kepuasan yang mendalam, dan memberikan makna yang lebih besar dalam kehidupan kita. Seiring bertambahnya usia, kita semakin menyadari, bahwa hidup kita yang sementara ini tidak patut kita sia-siakan. Sebab ada misi yang hendak Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan agar kehadiran kita di dunia ini memiliki makna. Demikian disambaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam wisuda purnabakti Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) dan Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu) secara virtual, pada hari Rabu, 31 Mei 2023, bertempat diruang Kusumaatmadja lantai 14, gedung Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H mengatakan Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum telah mendedikasikan hidupnya selama 40 tahun, demikian juga Bapak Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum telah mengabdi selama 38 tahun, dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara di lembaga yudikatif. Tentunya, amat banyak ujian dan cobaan selama menempuh jalan pengabdian tersebut. Dibutuhkan loyalitas ekstra dan mental yang kokoh agar dapat menjalaninya dengan penuh integritas. Berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan terkadang harus meninggalkan istri, anak dan keluarga tercinta. Belum lagi godaan yang datang silih berganti selama memangku jabatan, sebab jabatan hakim memang sarat dengan tantangan dan bujuk rayu yang dapat meruntuhkan integritas. Namun Bapak berdua berhasil melewati semua ujian tersebut, hingga Bapak berdua sukses menutup masa pengabdian dengan bersih tanpa sedikit pun meninggalkan catatan hitam. Mantan Ketua Kamar Pengawasan menyatakan Keikhlasan adalah tekad bahwa kita benar-benar bekerja di jalan Tuhan. Inilah tameng yang akan melindungi setiap hakim dari penyelewengan dalam menjalankan tugas. Keikhlasan lah yang selalu membekali setiap hakim dengan kesadaran, bahwa tanggung jawab jabatan yang ia emban pada akhirnya bukanlah kepada atasan tempat ia bekerja, bukan pula kepada pemerintah, tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Zat Yang Maha Adil dan Bijaksana, yang nama-Nya ia sucikan dalam sumpah dan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekali lagi, keikhlasan dalam bekerja, itulah kunci yang akan mengantar seorang Hakim menuju gerbang keberhasilan di akhir masa pengabdiannya, ujar Ketua Mahkamah Agung. Diakhir sambutannya Guru Besar Universitas Diponegoro berharap masa purnabakti yang akan kita jalani menjadi masa-masa yang penuh berkah. Di masa itu, kita punya waktu yang lapang untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita, punya waktu yang cukup untuk memperbaiki apa yang salah, melengkapi apa yang kurang, sehingga babak akhir dari episode kehidupan kita, dapat kita capai dengan husnul khatimah. Inilah hikmah yang terkandung dalam munajat yang kerap dilantunkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya: Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu dengan-Mu. (Hadits Riwayat al-Thabrani). Acara wisuda Purnabakti ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamh Agung Bidang Yudisial, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung serta para undangan lainnya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • 300 KEPALA DESA DAN LURAH SELURUH INDONESIA MENGIKUTI AJANG PARALEGAL ACADEMY
    Selasa, 30 Mei 2023 07:58 WIB.
    Jakarta-Humas: Paralegal Academy merupakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Daerah dan Lurah dalam menyelesaikan sengketa atau advokasi. Ajang Paralegal Academy diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Ham bekerja sama dengan Mahkamah Agung. dari 765 peserta yang mendaftar, 565 peserta yang lulus seleksi administrasi, dan akhirnya diumumkan sebanyak 300 peserta yang berhasil melewati tahap seleksi audisi. Paralegal Academy diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik yang ada di desanya. Selain itu kepala desa/lurah juga diharapkan memiliki keahlian/skill yang mumpuni untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan di desanya serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam penyusunan peraturan desa. Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Sobandi, S.H., M.H dalam pembukaan Paralegal Justice Academy, Senin, 29 Mei 2023, bertempat dibolroom Discovery Hotel Ancol. Lebih lanjut, Dr. Sobandi mengatakan Mahkamah Agung menyambut baik pelatihan Paralegal Academy ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian kami agar setiap konflik yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah litigasi. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan di antara para pihak tentunya dapat menghasilkan berbagai opsi penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bahkan hal ini juga sejalan dengan asas restorative justice ketika penyelesaian konflik secara kekeluargaan tersebut melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum menyatakan Paralegal adalah satu diantara solusi yang dapat diwujudkan. Keterlibatan masyarakat sebagai Paralegal yang dapat memberikan layanan hukum dan bantuan hukum di masyarakat adalah bagian dari mewujudkan hadirnya Negara Hukum ditengah-tengah masyarakat. Apalagi Paralegal yang sehari hari dikenal, dibutuhkan, dan berada di masyarakat. Seperti kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya. Sehingga, membentuk Paralegal yang berlatar belakang kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya sebagai Non Litigation Peacemaker adalah wujud nyata pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia, ujar Widodo Ekatjahjana. Diakhir sambutan, Mantan Ketua Pengadilan Denpasar mengharapkan kepala desa/lurah mampu menjadi wadah konsultasi bagi warganya yang berhadapan dengan hukum, serta mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi, salah satunya dengan mengedepankan asas restorative justice, tanpa perlu melibatkan penegakan hukum melalui jalur litigasi. Penegakan hukum secara litigasi diharapkan menjadi solusi terakhir ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat ditempuh. Acara Paralegal Academy, juga dihadiri oleh Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN serta para undangan lainnya (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN TUGAS KEPADA 3 (TIGA) HAKIM AGUNG BARU
    Jumat, 09 Juni 2023
    Segenap pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan Selamat Menjalankan Tugas kepada 3 (Tiga) Hakim Agung baru pada Mahkamah Agung RI yang dilantik oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. M. Syarifuddin SH, MH. Kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Juni 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat. Ketiga para Hakim Agung yang baru dilantik tersebut adalah: Dr. Lucas Prakoso, SH, M.Hum, sebagai hakim agung pada Kamar Perdata. (sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Dr. Imron Rosyadi, SH, MH, sebagai hakim agung pada Kamar Agama (sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda). Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH, MH, sebagai hakim agung pada Kamar Tata Usaha Negara (sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara). Semoga para hakim agung baru dapat menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan baik kepada para pencari keadilan.
    Selengkapnya
  • TINGKATKAN PEMAHAMAN BAGI JURUSITA, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM SELENGGARAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION KEPANITERAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAMBI
    Kamis, 08 Juni 2023
    Eksekusi merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengadilan. Untuk dapat menjalankan eksekusi dengan baik, maka diperlukan pemahaman yang cukup, khususnya bagi pelaksana di lapangan, yaitu Jurusita dan Jurusita Pengganti. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berusaha untuk dapat memenuhi hal tersebut, melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kepaniteraan dilaksanakan di Aston Hotel and Conference, Jambi, pada 6 s.d. 8 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Jurusita dan Jurusita Pengganti di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, serta perwakilan dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Jambi dan Polresta Kota Jambi. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Terdapat dua narasumber yang dihadirkan, yaitu Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dan Yan Witra, S.H., M.H. dengan materi antara lain mengenai profil, tugas, dan kode etik Jurusita, serta eksekusi.
    Selengkapnya
  • TINJAU KINERJA PENGADILAN, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI KARAWANG
    Rabu, 07 Juni 2023
    Sebagai garda terdepan Mahkamah Agung RI, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian, maka kinerja dari pengadilan harus selalu dijaga, bahkan ditingkatkan. Menyadari hal tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., terjun langsung untuk memantau kinerja melalui kunjungan dan inspeksi mendadak yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Karawang pada Rabu, 7 Juni 2023. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum turut didampingi Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H. beserta jajarannya. Selain memantau kinerja pada pengadilan, seperti pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kunjungan ini juga dilakukan untuk memantau sarana dan prasarana yang dimiliki pengadilan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan kinerja pengadilan.
    Selengkapnya
  • TINGKATKAN SEMANGAT IDEOLOGIS PANCASILA, PEJABAT DAN PEGAWAI IKUTI UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
    Kamis, 01 Juni 2023
    Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah paham dan ideologi yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap Warga Negara Indonesia, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Menyadari hal tersebut, ASN yang terdiri dari jajaran pimpinan dan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum turut serta dalam mengamalkannya, yaitu dengan mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada Kamis, 1 Juni 2023. Bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. beserta para pejabat dan para pegawai bersama dengan pegawai Mahkamah Agung lainnya mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat. Upacara kali ini dipimpin oleh Ketua Kamar Agama, Yang Mulia Prof Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. Selain itu, perwakilan pegawai dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga turut mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, serta bertempat di Monumen Nasional, Jakarta.
    Selengkapnya
  • KUNJUNGAN KERJA DIRJEN BADILUM KE PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
    Selasa, 30 Mei 2023
    Melanjutkan rangkaian kegiatan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat, 26 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H mengunjungi Pengadilan Negeri Purwakarta. Dirjen Badilum dan rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Darma Indo Damanik, S.H. M.Kn beserta jajaran pejabat dan pegawai. Pada kegiatan ini, Dirjen Badilum meninjau kegiatan operasional, termasuk meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penanganan berkas perkara dan meninjau studio podcast di Pengadilan Negeri Purwakarta. Beliau juga menyempatkan waktu berdiskusi dengan para pejabat dan pegawai tentang pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi di satuan kerja.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.