Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Aplikasi HARIS

Layanan Aplikasi HARIS (Hotline Service And Realtime Information) membantu anda memperoleh informasi secara realtime mengenai Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Raba Bima

Aplikasi HARIS

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

JDIH PN RABA BIMA Merupakan Website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Raba Bima

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

Profil Zona Integritas

Pengadilan Negeri Raba Bima di Tahun 2020 telah memperoleh Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK) Oleh Kemnterian PAN RB

Profil Zona Integritas

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bima dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Hasil Survei Indeks Persepsi Kepuasan Publik pada Pengadilan Negeri Raba Bima. Terima Kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Terima Kasih sudah memberikan kepercayaan dan mendukung agar terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada pelayanan Pengadilan Negeri Raba Bima

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Aplikasi Eraterang

Aplikasi Eraterang Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

Aplikasi Eraterang

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

e court

e-Court Mahkamah Agung RI: ecourt.mahkamahagung.go.id

>> Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar
>> Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online
>> Syarat Pendaftaran e-Court

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  • e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  • e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  • e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online:

  • Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

  • e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

  • Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

  • Pengguna Terdaftar

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Dasar Hukum: Perma Nomor 3 Tahun 2018

Aplikasi E-Court
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 


JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 66/Pdt.G/2022/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Jawaban dari Para Tergugat
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 61/Pdt.G/2022/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Penyerahan Jawaban Para Tergugat
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 53/Pdt.G/2022/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Bukti Surat dari Kuasa Para Penggugat
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 5/Pid.Sus/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Pembuktian Penuntut Umum
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 5/Pdt.G/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 2 Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 4/Pid.B/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Tuntutan JPU
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Putusan Hakim
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 261/Pid.Sus/2022/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Baca Tanggapan Atas Pledoi Terdakwa
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 247/Pid.Sus/2022/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 228/Pid.Sus/2022/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Pembacaan Putusan ;
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Baca Tuntutan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 15/Pid.B/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 2 Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 14/Pid.Sus/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 2 Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Selasa, 31 Jan. 2023 1/Pid.B/2023/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Pembuktian Penuntut Umum
Total : 14 persidangan.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG LANTIK 29 PEJABAT BARU
    Senin, 30 Januari 2023 12:50 WIB.
    Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 (dua puluh sembilan) pejabat struktural di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada Senin 30 Januari 2023 di gedung Mahkamah Agung Jakarta. Dalam sumpahnya, para pejabat baru tersebut berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon Satu yaitu Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Selain itu, pelantikan ini turut hadir para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Sekretaris Panitera dan undangan lainnya. Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Citra Maulana, S.KOM., M.MSI. sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Sekretariat Kepaniteraan Muhammad Rio Ismail, S.T., M.H., M.M. sebagai Kepala Bagian Mutasi I pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi A. Adriyanti Akbar, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Perubahan Status pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Ulfah Apriani, S.E., M.AK. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Suroyo, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Keamanan Khusus pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Amir Mahmud, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Rohani dan Sosial pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Kapt. Satiman, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Keamanan Pimpinan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Wikan Santoso, S.KOM. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Ary Kuswantoro, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Hannan Tauqiefie, S.T. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Naskah Mutasi I pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Sunyoto, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Sertifikasi dan Angka Kredit pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Sutrisno, S.H.I. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Rizqi Hendrawan, S.KOM. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Hilma Bahari Setya Pradja, S.E., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Penilaian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Nurul Ain Syahrina Rizkilia, S.HUM., M.B.A. sebagai Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Syaiful Arif, S.H., M.SI. Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Titi Suprapti, S.H., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Rustimah, A.MD., S.M., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Yovi Silfani, S.E., M.M.sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Rizqi Widi Feirdani, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Data pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Grace Maria, S.IP., M.E. sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Amanda Abidin, S.E., M.B.A. sebagai Kepala Sub Bagian Rencana dan Program I pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mila Karima, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Ida Ariani, S.E., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Novia Husein, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Taufik Faturohman, S.KOM. sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha Negara pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Regi Hardelina, S.KOM. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Marni, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Mahkamah Agung pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi (azh/RS/Photo:Sno)
    | Selengkapnya |
  • PERWAKILAN MAHKAMAH AGUNG MENGIKUTI TECHNICAL WORKING GROUP (TWG) BIDANG 5 UNODC INDONESIA
    Jumat, 27 Januari 2023 13:19 WIB.
    Jakarta-Humas : Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Dr. Sudharmawatiningsih, S.H. M.Hum ditunjuk untuk mewakili Ketua Mahkamah Agung dalam kegiatan Technical Working Group (TWG) bidang 5 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Indonesia secara on line, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Acara diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi antara lain, Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Bappenas, Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Kemenpora, KemenPPPA dan BNPT untuk membahas mengenai serangkaian rencana program kerja yang akan diselenggarakan oleh UNODC Indonesia. TWG bidang 5 fokus pada Sistem Peradilan Pidana. Hal yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 membahas mengenai sistem peradilan pidana yang saat ini berjalan di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, akuntabel dan dapat diakses oleh semua. Dr. Sudharmawatingsih, S.H., M.Hum. menyampaikan pandangan terkait dengan rencana program UNODC Indonesia antara lain memberikan masukan tentang program SPPTI (Sistem Peradilan Pidana berbasis Teknologi Informasi) yang saat ini sedang dikerjakan bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo dan BSSN, yaitu bahwa tujuan dari SPPTI adalah terwujudnya keterpaduan antar sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana, sebagai inovasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, ditambahkan pula mengenai crime prevention (pencegahan tindak pidana) dimana saat ini Mahkamah Agung sudah ada Pokja Perempuan dan Anak yang mengupayakan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara di peradilan. Perhatian khusus ialah mengenai hak anak terkait dengan upaya diversi, restorative justice dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dimana terdapat aturan yang bertentangan dalam upaya diversi, yaitu apabila ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun sedangkan pelakunya adalah anak maka upaya diversi terancam tidak dapat dilakukan karena salah satu syarat dapat dilakukannya diversi adalah ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam hal implementasi perlindungan anak sebagai korban tindak pidana disamping PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Panitera Muda Pidana Khusus MA RI juga memberikan perhatian terhadap perlunya peningkatan kapasitas bagi pendamping anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku, dimana pada saat ini, anak korban dan pelaku pada saat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan masih banyak ditemui anak korban dan pelaku faktanya tidak didampingi oleh pendamping, apakah dari PK Bapas, Peksos, orang tua maupun Penasihat Hukum, sehingga upaya untuk reintegrasi anak melalui program psiko medis, dan psiko sosial menjadi terganggu. Upaya pendampingan anak korban dan pelaku pada tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan sangat diperlukan dan hasil dari pendampingan tersebut berpengaruh terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim. Ditambahkan pula pandangan mengenai perspektif gender di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Meskipun Perma tersebut sudah ada sejak tahun 2017, akan tetapi masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut, sehingga beliau memberikan saran agar dalam rencana program kerja UNODC bidang 5 dimasukkan mengenai isu tersebut. UNODC maupun peserta TWG memberikan tanggapan yang positif dan antusias terhadap ide yang disampaikan oleh Panitera Muda Pidana Khusus MA RI dan akan dipertimbangkan sebagai program kerja UNODC di masa mendatang.(Humas)
    | Selengkapnya |
  • PENERAPAN DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK
    Kamis, 26 Januari 2023 17:00 WIB.
    Jakarta - Humas: Pelatihan Mahasiswa Hukum dengan tema "Penerapan Demokrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik", berlangsung pada Kamis, 26 Januari 2023 di Hotel Mercure Sabang Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), juga didukung oleh Australia Awards ini secara umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan praktikal kepada mahasiswa fakultas hukum tentang bagaimana mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Keterlibatan mahasiswa fakultas hukum dalam pelatihan ini menjadi penting sebab mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara langsung. Dengan sumber daya manusia yang banyak dan cukup, kehadiran mahasiswa sebagai generasi muda dapat membawa manfaat nyata bagi lingkungan disekitarnya. Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H.,M.H, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Australia Awards Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada ; Rizkiansyah dari Mahkamah Agung, Ilham Sanjaya dari Komisi Yudisial, dan Alfiana Qisthi dari AIPJ 2, untuk mendapatkan beasiswa kursus singkat ke Australia guna melihat langsung bagaimana partisipasi generasi muda terhadap isu-isu keadilan sosial. "Acara hari ini merupakan project yang digagas dari mereka sebagai para penerima beasiswa", ujarnya. Sobandi juga mengajak para mahasiswa yang yang hadir, untuk mencontoh dan bahkan melebihi apa yang telah dilakukan senior seniornya ini. "Saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi atas kerja cerdasnya sehingga acara ini dapat berlangsung". Lebih lanjut Mantan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ini mengatakan menyambut baik tema pelatihan ini. Hal ini relevan dengan keadaan saat ini dimana masyarakat semakin peduli dengan isu penegakan hukum. Dalam era demokrasi saat ini, kita sama-sama merasakan kontrol publik semakin kuat. Dari media sosial misalnya, kita membaca komentar-komentar netizen begitu tajam dan bahkan keras. Suara netizen kerap dianggap mewakili suara publik secara keseluruhan. Fenomena ini membuat pengambil kebijakan tidak bisa serta merta mengabaikan suara-suara netizen tersebut. Oleh karena itu prinsip partisipatif dalam pengambilan kebijakan menjadi penting untuk selalu diwujudkan. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang SDM, Hukum dan Litbang Koimisi Yudisial, Binziad Kadafi, S.H., L.LM., Ph.D menyambut baik acara Pelatihan terhadap mahasiswa ini untuk membicarakan kembali tentang letak sistem peradilan dalam kerangka demokrasi di negeri kita. Selain itu juga untuk mempertegas lewat diskusi-diskusi yang di fasilitasi oleh fasilitator yang berkompeten soal kontribusi sistem peradilan kita. Sementara itu, Craig Ewers, selaku Team Leader Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bersama dengan AIPJ2 dalam menyelenggarakan pelatihan ini, karena inisiatif ini dibentuk dalam kursus singkat AAI, didanai oleh Pemerintah Australia dan didukung oleh banyak lembaga dan organisasi Pemerintah Indonesia. Craig juga berterima kasih kepada PBHI yang telah bermitra dengan AIPJ2, keterlibatan PBHI dalam pelatihan ini sangat penting sebagai organisasi bantuan hukum yang aktif membantu kasus-kasus bagi kelompok miskin dan terpinggirkan, serta mengadvokasi reformasi peradilan pidana. Dirinya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa hukum dari berbagai universitas yang mengikuti pelatihan ini sebagai generasi penerus yang akan memimpin Indonesia di berbagai bidang. Pelatihan yang di ikuti oleh mahasiswa- mahasiswi Fakultas Hukum berbagai Perguruan Tinggi se-wilayah Jabodetabek ini juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya sosial media di era digitalisasi dan pembuatan konten yang efektif dan edukatif. Acara ini diihadiri pula oleh Duta Peradilan Indonesia. Sebagai fasilitator dalam pelatihan ini adalah Anita Wahid (Phd Student of Australia National University), Fiona Suwana, Ph.D. (Co-Course Designer & Leader, DFAT Australia Award Indonesia & QUT International Projects), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Alfiana Qisthi (Manager for Criminal Justice Reform AIPJ2), Rizkiansyah (Hakim Yustisial Biro Hukum Humas MA RI) dan Ilham Sanjaya (Penata Kehakiman Ahli Muda KY RI). (enk/PN/photo:alif).
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA RESMIKAN PELUNCURAN PORTAL PUTUSAN LINGKUNGAN HIDUP
    Kamis, 26 Januari 2023 13:05 WIB.
    Jakarta-Humas: Pada 28 Juli 2022 yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui hak atas lingkungan hidup tersebut sebagai hak asasi manusia (HAM) melalui resolusi yang disahkan pada sidang tahunan Majelis Umum PBB ke-76. Dua dekade sebelumnya, melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Indonesia telah lebih dahulu memberikan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM. Dalam perkembangannya, Indonesia bahkan memberikan jaminan konstitusional bagi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat meresmikan portal putusan perkara lingkungan hidup pada kamis, 27 Januari 2023 di hotel Sultan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pada praktiknya masih cukup besar tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Pemenuhannya kerap bersinggungan dengan upaya-upaya untuk memenuhi hak atas kesejahteraan serta penghidupan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam seringkali dihadapkan pada risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang justru berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa berbagai instrumen, kerangka hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia telah mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. Instrumen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan. Termasuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen penegakkan hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan hadir dan mengambil peran untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atas perkara-perkara yang diterima pengadilan, dan mengupayakan putusan yang tidak hanya adil bagi masyarakat, tapi juga adil bagi lingkungan, jelas Hakim Agung asal Baturaja. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik di Indonesia, Mahkamah Agung sejak 2011 telah membentuk suatu sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup agar perkara lingkungan dapat ditangani oleh hakim yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mumpuni. Inisiatif ini dilahirkan dalam kerangka kerja sama Mahkamah Agung dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada 2010 yang difasilitasi oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Hingga saat ini, sertifikasi hakim lingkungan terus mendapat dukungan pengajar materi, narasumber kelas panel ahli, maupun pemandu kegiatan observasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai hasil dari sertifikasi hakim lingkugan tersebut, total telah terdapat 1417 orang hakim alumni sertifikasi hakim lingkungan yang tersebar dalam berbagai wilayah dan tingkat peradilan di Indonesia. Melalui materi yang diberikan selama pelatihan, sertifikasi hakim lingkungan juga kian memperkuat penegakan dan pembaharuan hukum lingkungan. Pada Oktober 2022 yang lalu, untuk pertama kalinya terdapat putusan yang menggunakan perubahan iklim sebagai argumentasi utama dalam pertimbangan kasus. Putusan ini penting sebagai pembelajaran lembaga peradilan Indonesia untuk menyambut tren litigasi perubahan iklim yang tengah berkembang secara global. Dalam kesempatan ini saya hendak mengucapkan selamat kepada ICEL atas peluncuran portal putusan Indonesian Landmark Environmental Decision (I-LEAD). Portal putusan I-LEAD tersebut bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi peserta sertifikasi hakim lingkungan, hakim, maupun masyarakat umum, untuk mempelajari isu dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara lingkungan hidup, kata Ketua Mahkamah Agung. Bagi Mahkamah Agung portal ini juga dapat digunakan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi sistem sertifikasi hakim lingkungan. Saya juga berharap agar Portal putusan I-LEAD tersebut dapat berkontribusi dalam pembangunan gagasan dan perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan di Indonesia. Hadir dalam acara ini yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas, para akademisi, para media, dan lain-lain(azh/RS/photo: Sno)
    | Selengkapnya |
  • RESMIKAN GEDUNG BARU, KETUA MA HARAP KINERJA APARATUR MAHKAMAH AGUNG MENINGKAT
    Rabu, 25 Januari 2023 15:14 WIB.
    Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen melakukan perubahan atau pembaruan di semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Salah satu upaya mengoptimalkan peran dan tanggung jawab tersebut adalah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana. Dua aspek tersebut memegangperanan yang cukup penting dalam prosespenegakan hukum. Tanpa adanya sarana danprasarana tersebut, sulit mewujudkan sistemdan tata kelola kelembagaan yang profesionalsebagai fundamen bagi Mahkamah Agung danBadan Peradilan di Bawahnya. Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung meresmikan Renovasi gedung Mahkamah Agung, 9 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama, Rumah Jabatan Eselon i Dan Ii, Serta Rumah Susun Negara Gerha Mahkamah Agung, pada Rabu pagi, 25 Januari 2023, di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Sebelumnya pada awal Desember 2022, Ketua Mahkamah Agung juga telah meresmikan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama di 9 Provinsi dan pengoperasian 13 Pengadilan Tingkat Banding di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ia menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam mengakselerasi peningkatan sarana dan prasarana di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masayarakat dan pencari keadilan. Saya berharap tidak hanya gedung dan fasilitasnya saja yang baru dan modern, namun kinerja para aparaturnya juga harus diperbarui dan ditingkatkan, karena tujuan akhir dari semua yang kita lakukan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat, sehingga ke depannya tidak ada lagi keluhan yang datang dari masyarakat dan para pencari keadilan terhadap layanan yang kita berikan, tegasnya. Pada kesempatan tersebut ia menegaskan bahwa pembangunan gedung dan pemenuhan semua fasilitas di tempat kerja, bukan ditujukan untuk bermewah-mewahan melainkan harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan hal itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh aparaturnya saja. Untuk itu, Hakim Agung asal Baturaja tersebut mengajak seluruh aparatur yang ada di Mahkamah Agung maupun yang ada di badan peradilan untuk menyadari kembali bahwa tugas kita sebagai abdi negara adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan, tentunya bukan hanya dengan fasilitasnya, melainkan juga dengan sikap dan prilaku aparaturnya yang baik dan berintegritas. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Mahkamah Agung dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penyediaan sarana dan prasarana ini dilakukan secara sistematis dan terencana yang dimulai dari perencanaan matang, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan professional, transparan, dan akuntabel. Saat ini, ia menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan reformasi peradilan serta peningkatan kualitas layanan pengadilan. Pembenahan dan kemajuan yang dicapai Mahkamah Agung, hendaklah tidak membuat kita cepat berbangga hati karena tantangan dan tugas yang panjang masih harus segera ditindaklanjuti kembali. Hadir dalam acara yang dilaksanakan secara hybrid ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • JAMIN KUALITAS DAN INTEGRITAS, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM LAKUKAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN BAGI PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS IB, IA DAN PENGADILAN TINGGI
    Senin, 30 Januari 2023
    Panitera memiliki peran yang penting dalam jalannya penanganan perkara di pengadilan. Demi memastikan kualitas dan integritas dari panitera dalam proses promosi dan mutasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan proses seleksi uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap panitera pada pengadilan negeri kelas IB, IA, dan pengadilan tinggi pada hari Senin hingga Rabu, 30 Januari s.d. 1 Februari 2023. Bertempat di ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi oleh penguji lainnya, yaitu Sugiyanto, S.H. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI), Drs. Wahyudin, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum), Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), dan Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum). Materi yang diujikan di antaranya: Kepemimpinan dan integritas; Kemampuan teknis hukum dan peradilan;  Kode etik dan pedoman perilaku panitera; dan Administrasi dan layanan peradilan.
    Selengkapnya
  • PERSIAPKAN SATUAN KERJA MERAIH WBK DAN WBBM, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KERJA SAMA DENGAN BADAN PENGAWASAN BERIKAN PEMBEKALAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
    Rabu, 25 Januari 2023
    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu amanat bagi lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui pembangunan Zona Integritas yang konsisten dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai lembaga yang menaungi pengadilan di lingkungan peradilan umum memiliki fungsi pembinaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memberikan pembekalan dan pendampingan persiapan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) secara daring pada hari Rabu, 25 Januari 2023. Bertempat di Ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan ini dibuka oleh sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh para pejabat eselon II. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon III dan IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta perwakilan dan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai narasumber menyampaikan mengenai poin-poin penting dalam penilaian internal. Selain itu, disampaikan pula mengenai timeline penting dalam proses PMPZI, serta diskusi terkait pertanyaan seputar PMPZI yang disampaikan oleh hadirin yang hadir secara daring.
    Selengkapnya
  • KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF SECARA ONLINE (DARING)
    Rabu, 25 Januari 2023
    Rabu, 25 Januari 2023, Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara Online (daring) selama 3 hari dari tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023 di lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2023. Acara ini resmi di buka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak H. Bambang Myanto, SH.,MH. Kegiatan ini di hadiri 40 peserta Hakim Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Wilayah Pengadilan Kalimantan Utara. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini berharap agar Restoratif Justice pada Badan Peradilan Umum yang juga termasuk Program Nasional agar dilakukan serta di pertanggung jawabkan secara keseluruhan. Narasumber pada kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Akademisi (Ibu Dr.Eva Ahjani Zulfa.,S.H.,M.H),Kejaksaan (Ibu Dr.Erni Mustikasari.,S.H.,M.H), dan Wakil Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Ibu Dr.HJ.Diah Sulastri Dewi,S.H.,M.H).
    Selengkapnya
  • SAMBUT TAHUN 2023, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM LAKUKAN REFLEKSI KINERJA BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2022
    Kamis, 12 Januari 2023
    Evaluasi diri merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna mengetahui capaian, hambatan, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan diri lebih baik lagi. Hal ini pula yang disadari oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sebagai bentuk pengejawantahannya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan refleksi kinerja badan peradilan umum tahun 2022 secara daring bersama dengan para pimpinan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023. Dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., para hadirin disuguhkan dengan kinerja yang telah dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maupun satuan kerja di bawahnya setahun belakangan, seperti pelaksanaan uji kepatutan dan kelayaan, evaluasi implementasi SIPP, penerapan register elektronik, penanganan eksekusi, dan penanganan perkara berbasis keadilan restoratif. Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga mengajak para hadirin untuk melihat berbagai pencapaian dan invoasi yang telah diluncurkan, seperti aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP EIS PT) dan Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Tinggi (MIS PT), Badilum Infomation System (BIS), dan aplikasi Capaian Kinerja (CAKRA). Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kembali mengingatkan akan pentingnya kedisiplinan, integritas, dan komitmen, apalagi dengan berbagai cobaan yang menimpa Mahkamah Agung akhir-akhir ini.
    Selengkapnya
  • PENTINGNYA INTEGRITAS, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PIMPIN PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KETUA PENGADILAN TINGGI SE-INDONESIA
    Kamis, 12 Januari 2023
    Dalam upaya mencapai misinya untuk mewujudkan Badan Peradilan Umum yang Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki misi yang perlu dilaksanakan, salah satunya adalah menjaga kemandirian badan peradilan umum. Salah satu cara untuk melaksanakan misi tersebut adalah dengan melakukan pembinaan berkelanjutan, salah satunya adalah melalui pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas bagi para pimpinan dan aparatur peradilan. Pada kesempatan ini, Kamis, 12 Januari 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memimpin pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas bagi para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Pada kegiatan yang dilakukan secara daring ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum didampingi oleh para pejabat eselon II dan eselon III pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Selain itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga berpesan kepada para pimpinan Pengadilan Tinggi untuk senantiasa melakukan pembinaan baik kepada aparatur di lingkungan pengadilan tinggi masing-masing, maupun kepada pengadilan negeri yang berada di bawahnya.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.